Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BEDAS awalnya merupakan jargon politik Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada Pilkada 2020. BEDAS merupakan akronim dari Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setelah terpilih menjadi Bupati Bandung Periode 2021-2026, Visi Kabupaten Bandung sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021- 2026, adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang BEDAS. “Jadi BEDAS itu adalah Visi Kabupaten Bandung yang harus menjadi cita-cita dan tujuan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung,” kata Dadang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan BEDAS, Dadang ingin membenahi segala kekurangan yang ada di masyarakat dan pembangunan. “Untuk mewujudkan kondisi Kabupaten Bandung yang lebih baik,” ujarnya.
Terdapat 13 program prioritas untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang BEDAS. Pertama, guru ngaji diberikan insentif sekaligus BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tedapat sekitar 17 ribu guru ngaji yang diberikan insentif dengan anggaran Rp 109 miliar setiap tahun. Kedua, pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan melalui Bank Jabar dan BPR Kertaraharja sebesar Rp 70 miliar kepada pelaku UMKM.
Ketiga, perlindungan dan pemberdayaan petani. Pemerintah kabupaten memberikan asuransi pertanian pada 2022 untuk padi yang gagal panen dan sapi yang mati. Pada tahun bantuan diberikan hibah melalui “Kartu Tani Sibedas” kepada 142 ribu petani secara bertahap. Masing-masing petani menerima Rp 500 ribu berupa sarana produksi pertanian, mulai dari benih, pupuk, pestisida, alat atau pakan ternak.
Dadang mengatakan hibah diberikan kepada petani yang memiliki lahan kurang dari dua hektare dan peternak ayam atau itik dengan ternak di bawah 100 ekor. “Kemudian peternak domba tidak lebih dari 10 ekor dan sapi kurang dari lima ekor,” tuturnya.
Hibah diberikan bertahap. Masing- masing sebesar Rp 25 miliar pada 2023 dan 2024 kepada 50 ribu petani. Adapun pada 2025 dianggarkan sebesar Rp 21 miliar untuk 42 ribu petani. “Kemudian terdapat juga kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB II) bagi lahan sawah dilindungi (LSD),” kata Dadang.
Program prioritas keempat, yaitu insentif linmas berikut BPJS Ketenagakerjaan. Kelima, insentif RT, RW dan PKK desa berikut BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, peningkatan siltap pemdes dan BPD berikut BPJS Ketenagakerjaan.
Ketujuh, beasiswa ti bupati (besti), kedelapan pembangunan lima rumah sakit daerah di Kertasari, Cimaung, Ciwidey, Arjasari, Bojongsoang dan ksembilan, pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak 7000 unit per tahun. Kesepuluh, penambahan sekolah, 28 unit SMP dan mengajukan 22 unit SMA ke provinsi. “Kesebelas, terdapat tiga muatan lokal untuk TK, SD, SMP yaitu Pendidikan Pancasila dan UUD 1945, Pendidikan Bahasa Sunda dan Budaya Lokal, serta mengaji dan menghapal Al Quran,” ujar Dadang.
Sedangkan program prioritas keduabelas yaitu penyediaan mesin anjungan dukcapil mandiri (ADM). Ketiga belas, insentif ustadz/ustadzah, takmir dan marbot masjid berikut BPJS Ketenagakerjaan.
Dadang mengungkapkan Kabupaten Bandung memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan peluang usaha yang terbuka lebar. Kebijakan Pemerintah juga mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah.
Dia mendorong semangat berusaha, daya kreativitas dan inovasi untuk maju. “Kalau semangatnya rendah, tidak akan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia bagi kehidupan,” tuturnya.
Orang-orang malas, kata Dadang, tidak memiliki kreativitas dan inovasi. “Mereka belum merdeka dari belenggu karakter yang merugikan dirinya sendiri”.
Kemerdekaan, kata Dadang, adalah kondisi seseorang atau suatu bangsa yang bebas dari belenggu apapun dan siapapun. Merdeka artinya mampu menggali dan menumbuhkembangkan segala potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri, tanpa harus tergantung pada orang lain. “Mampu tegak berdiri di atas kakinya sendiri dengan segala harkat, martabat dan kehormatannya,” ujarnya.
Dadang mendorong masyarakat untuk berusaha dan berinovasi untuk mengatasi pengangguran. Tingkat pengangguran Kabupaten Bandung sebesar 8,58 persen pada April 2021 dan mengalami penurunan menjadi 6,98 persen pada tahun 2022. “Saya membangun sinergitas dan soliditas perangkat daerah dalam menjalankan program unggulan, seperti insentif guru ngaji, bantuan modal tanpa bunga dan tanpa jaminan, serta perlindungan petani melalui program kartu tani yang dijalankan secara pentahelix,” kata dia.
Untuk menggerakan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Bandung membangun iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Sehingga semakin besar investasi semakin memperluas lapangan usaha dan kesempatan bekerja bagi masyarakat; “Pemkab juga mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Meskipun dalam kondisi covid 19, diupayakan agar tidak terjadi PHK secara massal,” ucap Dadang
