Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Provinsi Papua Barat mengalami kemajuan yang signifikan di usianya yang ke-25 pada 12 Oktober 2024. Provinsi dengan ibu kota Manokwari ini memiliki pertumbuhan signifikan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, pengendalian inflasi, hingga perbaikan infrastruktur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere mengatakan, pertumbuhan tersebut tak lepas dari pemekaran Provinsi Papua dengan landasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Kini, dari Provinsi Papua Barat, berkembang lagi Provinsi Papua Barat Daya yang dibentuk pada 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pemekaran provinsi adalah suatu strategi untuk percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik,” kata Ali Baham. Dengan pemekaran, menurut dia, maka rentang kendali semakin dekat, sehingga upaya pelayanan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur menjadi lebih sederhana.
Detail pembangunan di Papua Barat dapat dilihat melalui empat fase penting. Periode 1999-2016 dengan fokus perbaikan infrastruktur berupa peningkatan jalan sepanjang 44,44 kilometer, peningkatan kualitas jalan 32,36 kilometer, pembuatan saluran irigasi 6 kilometer, saluran sekunder 5 kilometer, membuat instalasi air minum, drainase, dermaga, pool bus, dan terminal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembangunan dan renovasi gedung sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan kejuruan. Hingga deklarasi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi, ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Fase kedua pada 2017-2022 menunjukkan pertumbuhan pembangunan di bidang pendidikan dengan pencapaian rata-rata lama sekolah selama 7,69 tahun, pertumbuhan pendapatan daerah yang signifikan sebesar 94 persen -jauh di atas target 38 persen pada 2018. Dalam periode ini juga terbangun tiga Base Transceiver Station (BTS) untuk meningkatkan konektivitas komunikasi dan informatika, menjadi tuan rumah International Conference on Biodiversity, Ecotourism and Creative Economy (ICBE), serta mengukuhkan pembangunan berkelanjutan melalui deklarasi Manokwari. Pada periode 2022-2023, terdapat sembilan proyek nasional di Papua Barat. Di antaranya perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani, pembangunan jalan lingkar Manokwari, pembangunan Pasang Sageng, perbaikan gelanggang olahraga, dan sebagainya. Selama fase ini, Papua Barat juga menjadi tuan rumah side event W-20 dan Y-20 yang melahirkan pesan Manokwari secara universal untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan, kesetaraan gender, serta inklusivitas dalam kebhinekaan.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere tiba di Dermaga Tanggaromi, untuk meresmikan program Penyalaan Listrik Desa Tersebar, di Distrik Arguni, Kambrau, Yamor, Kaimana, dan Etna, di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Kamis, 10 Februari 2024. Dok. Pemprov Papua Barat
Kemudian fase berikutnya selama Ali Baham Temongmere menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat pada 1 November 2023 hingga sekarang. Kementerian Dalam Negeri menetapkan sepuluh indikator utama yang harus dicapai oleh setiap penjabat kepala daerah, yakni kesehatan, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyerapan anggaran, perizinan, inovasi, mengatasi pengangguran, dan pelayanan publik.
Dalam pengendalian inflasi, inovasi, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, Ali Baham menerapkan program 5B, yakni Bangga Menanam, Bangga Menjual, Bangga Membeli, Bangga Masak, dan Bangga Makan. “Kami berupaya agar 5B ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,” katanya. Bangga Menanam mendorong masyarakat untuk tetap bercocok tanam. Upaya ini dikuatkan dengan Bangga Menjual dan Bangga Membeli agar terjadi perputaran ekonomi di masyarakat. Ketika menerapkan Bangga Membeli, Ali Baham menginstruksikan kepada jajarannya agar membeli konsumsi rapat dari hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Papua Barat.
Yang penting juga, menurut dia, adalah Bangga Masak dan Bangga Makan. Dua hal ini saling berkaitan untuk mendorong peningkatan gizi, penanganan stunting, mendorong konsumsi bahan pangan lokal, sekaligus mengendalikan inflasi. Untuk itu, Ali Baham mencanangkan program Two Days No Rice alias dua hari tanpa nasi setiap Senin dan Kamis. “Tujuannya, dalam dua hari ini masyarakat menyantap bahan pangan lokal, seperti olahan sagu dan sebagainya,” katanya. Dengan strategi tersebut, tingkat inflasi pada Juni 2024 lebih rendah dari Juni 2023, yaitu dari 4,10 menjadi 3,73. Bahkan sampai September 2024 sudah deflasi.
Penjabat Gubernur Papua Ali Baham Temongmere meninjau RS Johanis Abaraham Dimara di Manokwari, Papua Barat. Dok. Pemprov Papua Barat
Ali Baham juga mendorong peran serta perempuan agar turut memperhatikan pemenuhan gizi, optimalisasi konsumsi pangan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Papua Barat, Siti Mardiana Temongmere mengatakan, organisasi wanita di Papua Barat kian berkembang dan mampu berkolaborasi. “Sejumlah kegiatan TP PKK yang telah berjalan, antara lain peningkatan keterampilan, program rumah gizi setiap tiga kali seminggu untuk pemberian makanan tambahan, susu, dan makanan sehat lainnya,” katanya. Bertepatan dengan HUT ke-25 Papua Barat, pada 12 Oktober 2024 diresmikan Gedung Dharma Wanita sebagai sentra kegiatan organisasi wanita di Papua Barat.
Pelaksanaan pelayanan publik di Papua Barat mencerminkan kualitas yang sangat baik. Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sebelumnya 73,2 pada 2022 menjadi 86,52 di 2023 dan nilai Kepatuhan Pelayanan Publik meningkat dari 40,04 menjadi 55,36 pada 2022 dan 2023. Perbaikan pelayanan publik mencakup perizinan melalui e-Pace atau Elektronik Pelayanan Cepat dan Mall Pelayanan Publik (MPP); pelayanan kesehatan melalui Rekam Medik Elektronik yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK); hingga membuka layanan pengaduan masyarakat melalui scan barcode. Hasil Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2023 melalui SP4N-LAPOR menunjukkan Provinsi Papua Barat pada kualitas tidak lanjut cukup dengan persentase penyelesaian pengaduan seratus persen.
Mengenai peningkatan pelayanan kesehatan, Ali Baham menjelaskan, saat ini pemerintah sedang melengkapi fasilitas laboratorium untuk penanganan penyakit kronis, seperti jantung, stroke, dan kanker di rumah sakit tingkat provinsi. Jika sudah rampung, secara bertahap akan membenahi bangunan yang lebih baik agar Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Papua Barat menjadi rumah sakit rujukan.
Dalam memperingati hari ulang tahun ke-25 Papua Barat, Ali Baham mencontohkan perayaan sederhana karena masuk suasana kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), namun tetap berkesan dan menghibur masyarakat. “Sejatinya selama hampir satu tahun terakhir ini kami telah menyelenggarakan rangkaian acara menuju ulang tahun,” kata penjabat gubernur berusia 57 tahun ini. Contonya, memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 12,77 kilometer di Manokwari. Ada pula pertunjukan seni, olahraga jalan sehat, pertandingan catur, tenis meja, hingga peragaan busana. “Saya ikut (fashion show). Tidak pernah latihan, jadi gaya jalannya agak sembarang,” ucapnya sambil tertawa.
Selama hampir satu tahun memimpin Papua Barat, Ali Baham mengatakan, ada berbagai potensi yang masih dapat digali untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dia mengingatkan keberadaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang memiliki visi untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Dan untuk mewujudkan tiga cita-cita tadi, tantangan terbesar yang dihadapi, menurut dia, adalah mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar dapat menerima perubahan positif.
Ali Baham melanjutkan, masyarakat berpeluang mengelola berbagai potensi, seperti hasil hutan, laut, pertambangan, dan lainnya, serta meningkatkan aset daerah. Hingga triwulan kedua 2024, Papua Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yakni 21,11 persen (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan itu terutama berasal dari kontribusi sektor minyak dan gas. Dia berharap sektor tersebut mampu mendorong peningkatan ekonomi riil untuk ekonomi rumah tangga, sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita daerah.
Kepada pemimpin Papua Barat yang akan datang, Ali Baham menyampaikan apa-apa yang sudah dikerjakan saat ini menjadi titik awal untuk membangun. Contoh, ada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang memuat rencana jangka panjang Papua dalam 20 tahun ke depan. Ada pula acuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) hingga turunannya menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Saya berharap para kepala daerah terpilih nanti memiliki visi dan misi yang tidak terlepas dari visi misi provinsi, visi misi otonomi khusus, dan visi misi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere (kanan) dalam peringatan Hari Jadi Kota Manokwari ke-125, Rabu, 8 November 2023. Dok. Pemprov Papua Barat
Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere
Gerakan Membangun Indonesia Raya
Tiga puluh lima tahun menjadi aparatur sipil negara di Papua membuat Ali Baham Temongmere tahu betul apa yang dibutuhkan masyarakat. Putra daerah yang sudah berkelindan di berbagai posisi dalam pemerintahan Kabupaten Fakfak dan Provinsi Papua Barat, ini berupaya ingin agar tanah kelahirannya maju dan mandiri.
Upaya pembangunan harus jelas dan tepat di setiap langkahnya. Itu sebabnya, dia berharap siapa pun pemimpin Provinsi Papua Barat nantinya, mampu melaksanakan rencana pembangunan jangka lima hingga 20 tahun ke depan. “Kita boleh beda partai, beda posisi, beda profesi, beda tempat tinggal, tetapi gerakan kita satu, Gerakan Indonesia Raya,” katanya.
Bagaimana Anda melihat Papua Barat dalam usia yang ke-25 ini?
Sudah banyak hal yang dilakukan di Papua Barat. Bermula dari pemekaran Provinsi Papua menjadi Papua Barat, lalu sekarang ada Papua Barat Daya. Ini adalah suatu keberhasilan karena pemekaran provinsi merupakan strategi untuk percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik. Dengan pemekaran itu, maka rentang kendali dan keterjangkauan semakin dekat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Selama 25 tahun menjadi provinsi, Papua Barat memiliki kelengkapan instansi vertikal, seperti kepolisian daerah, komando daerah militer, kejaksaan tinggi, pengadilan tinggi, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Papua Barat juga dapat mengelola dana otonomi khusus (Otsus) sebesar 30 persen dari total dana Otsus yang dialokasikan untuk pendidikan.
Bicara tentang dana Otsus, apa saja bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dari pemerintah pusat?
Yang pertama tentunya infrastruktur. Provinsi Papua Barat terdiri atas tujuh kabupaten, 86 kecamatan, 21 kelurahan, dan 803 kampung. Kami punya tiga klaster infrastruktur perhubungan, yakni jalan, bandara, dan pelabuhan. Kami perlu menyelesaikan pengadaan tanah untuk memperpanjang landasan pacu dan menambah terminal di Bandara Rendani dan Bandara Siboru. Selain itu, kami butuh pasokan listrik segera mengalir ke seluruh pelosok Papua Barat.
Menjelang pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang, apa saja upaya untuk menjaga keamanan dan memastikan aparatur sipil negara tetap netral?
Saya selalu memberikan pengarahan supaya kita semua menjaga ketentraman agar Pilkada 2024 berjalan lancar. Dan untuk ASN, saya mengingatkan agar bersifat netral aktif. Aktif di sini maksudnya ikut memilih, datang ke tempat pemungutan suara di hari pencoblosan. Pilih mana yang terbaik dan dapat dipercaya untuk membawa Papua Barat lebih baik.
Seharusnya semua pegawai negeri sudah paham bahwa dia harus menghindari politik praktis yang berhubungan dengan kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, memanfaatkan jabatan, dan tidak menggunakan simbol-simbol yang merujuk pada dukungan terhadap pasangan calon tertentu.
Apa harapan Anda untuk pemimpin Papua Barat berikutnya?
Saya berpesan, apa yang tersusun dan dilaksanakan selama lima tahun ke depan adalah rencana yang terpola dalam kerangka besar menuju Indonesia Emas 2045, yang saya sebut Gerakan Indonesia Raya. Jadi Gerindra itu bukan hanya partai politik. Saya memaknainya sebagai gerakan membangun jiwa, membangun badan. Kita boleh beda partai, beda posisi, beda profesi, beda tempat tinggal, tetapi gerakan kita satu, Gerakan Indonesia Raya.
Ali Baham Temongmere
Tempat, tanggal lahir: Fakfak, 12 Juni 1967 | Riwayat pendidikan: S1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (1989), S2 Perencanaan Kota dan Daerah, UGM (1998-2000) | Riwayat Karier:
Kepala Bappeda Kabupaten Fakfak (2005-2010 dan 2014-2019), Sekda Kabupaten Fakfak (2019-2023), Plh. Bupati Fakfak (2021), Sekda Provinsi Papua Barat (31 Oktober 2023), Penjabat Gubernur Papua Barat (1 November 2023-sekarang)
