Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai kegiatan di banyak daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito, mengatakan inklusi keuangan di Indonesia meningkat cukup signifikan. Selain itu inklusi keuangan memiliki pengaruh luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. “Setiap satu persen kenaikan literasi dari inklusi, mempengaruhi indeks pembangunan manusia senilai 0,16 persen,” ujar Sarjito, dalam Dialog Industri Financial Series yang diselenggaran Tempo Media bertajuk “Mendorong Inklusi Keuangan Memajukan Usaha Kecil dan Menengah,” Kamis, 21 April 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain Sarjito, dialog dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Yulius, Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Jateng, Harisuseno dan pengamat ekonomi Indef Aviliani.
OJK kini terus melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan di Tanah Air. “Sesuai arahan Presiden Jokowi yang meminta menjelang 2024 inklusi keuangan harus 90 persen," kata Sarjito.
Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Yulius, mengatakan pemerintah terus mendorong inklusi keuangan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah dengan melibatkan industri keuangan, khususnya perbankan, dalam pembiayaan kredit. “Saat ini kredit perbankan kepada UMKM sekitar 19-20 persen. Kami akan terus dorong mencapai 30 persen pada 2024,” kata dia.
Selama ini, menurut Yulius, UMKM masih kesulitan mengakses kredit perbankan. Masalah yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dan agunan. “Kami berusaha mengatasi masalah ini melalui kerja sama perbankan dan UMKM.”
Selain akses perbankan, pemerintah juga meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi UKM memberikan pinjaman kepada pelaku usaha. Kementerian memberikan pendampingan kepada UMKM yang mendapatkan pembiayaan agar tumbuh berkembang.
Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Jateng, Harisuseno, mengatakan ada empat program inklusi keuangan yang dilakukan Bank Jateng. Pertama, meningkatkan literasi dan edukasi pelajar, agar bisa menginklusi keuangan secara benar.
Kedua, untuk karyawan atau pegawai, itu juga menjadi target edukasi Bank Jateng. Ketiga, UMKM. Pemilik usaha usaha kecil menengah banyak yang berusia sekitar 20-25 tahun. "Keempat, Bank Jateng mengaet komunitas melakukan inklusi keuangan," kata dia.
Adapun pengamat ekonomi dari Indef, Aviliani, mengatakan kontribusi sektor UMKM kepada PDB nasional mencapai 60 persen. Namun, kontribusi besar ini tidak didukung oleh akses pasar yang memadai. “Berdasarkan survei masalah UMKM bukan modal, tapi yang utama adalah akses pasar,” kata dia.
Menurut Avaliani, program pemerintah menjadikan kementerian, lembaga pemerintah dan BUMN sebagai market UMKM sangat tepat.
