Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Badan Intelijen Negara (BIN) terus mengakselerasi program vaksinasi secara berkala di 34 provinsi. Guna mencapai kekebalan komunal penyuntikan vaksin menyasar kalangan pelajar, santri, sampai penduduk di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, Mayjen TNI Edmil Nurjamil, mengatakan pemanfaatan teknologi untuk percepatan vaksinasi dengan menggandeng akademisi dan ilmuwan. “Pada level taktis, akselerasi di lapangan dengan memanfaatkan kekuatan jaringan, data intelijen, pemetaan wilayah koordinasi dengan semua pihak di daerah,” ujarnya dalam Ngobrol Tempo bertajuk Percepatan Vaksinasi dan Peran Teknologi, Kamis, 3 Februari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dok: Badan Intelijen Negara
Salah satu kerja sama yang dilakukan BIN adalah dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan meluncurkan aplikasi Premise Covid-19. “Aplikasi ini dapat menyajikan kasus Covid-19 di Indonesia dan dunia secara lengkap akurasi di atas 90 persen,” kata Kepala Puslitbang BIN, Armi Susandi.
Selain itu, BIN juga memiliki sistem informasi bernama Covid-19 Response & Prevention System atau Corvis. Sistem tersebut dapat memantau progres vaksinasi secara real time dan merekomendasikan strategi secara akurat dan tepat.
Armi mengatakan Corvis juga dapat mengantisipasi dan merespons penularan secara presisi dengan memonitoring implementasi penerapan prokes dan PPKM secara real time di Indonesia. “Tidak hanya data dalam negeri tapi data seluruh dunia juga ada. Sistem BIN ini memuat data seluruh dunia bisa kita dapatkan,” ujarnya.
Dok: Badan Intelijen Negara
Menurut Armi, persoalan pada awal pandemi adalah ketidakselarasan data antara pemerintah pusat dengan daerah. Berkat Corvis, data dari Satgas Covid-19, BNPB, Kemenkes dan pemda dihimpun dan disinergikan dengan menggunakan teknologi machine learning.
“Sekarang data hampir sama dan tidak ada perbedaan sehingga tidak ada kanibalisme. Sistem ini dipakai Kemenkes, Presiden, BNPB, dan semua,” tutur Armi.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Marcelino Pandin, mengatakan keterlibatan BIN dalam percepatan vaksinasi memenuhi empat kriteria. Pertama, kesiapan struktur organisasi BIN ini sampai ke daerah selain TNI, Polri, dan ASN. “Kedua, keselarasan sikap BIN secara struktural dari pusat ke daerah dapat mempercepat vaksinasi,” kata dia.
Dok: Badan Intelijen Negara
Kemudian, ketiga, sumber daya yang mampu dimobilisasi secara cepat dan efisien. Keempat, jangkauan komunikasi yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan BIN di tingkat nasional sampai daerah dapat menembus sekat sosial dan meminimalisir resistensi.
“Peran BIN melakukan vaksinasi dalam menjangkau kawasan 3T dapat mengisi feeling the gap yang dapat dimainkan BIN untuk masyarakat yang kesulitan mengakses vaksin,” ujar Marcelino.
Adapun Guru Besar Universitas Trisakti dan Tenaga Profesional Lemhannas, Dadan Umar Daihani, menuturkan sejak April 2020, BIN telah mengumpulkan sumber daya dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, ITB, Universitas Airlangga dan lembaga penelitian Eijkman.
Lembaga Eikjman sebelumnya dapat mendeteksi keberadaan virus dengan kapasitas yang masih rendah yakni 100 per hari. Dengan keterlibatan BIN dan perguruan tinggi kapasitas deteksi meningkat 1.000 per hari. “BIN berperan mempromosikan dan mengintegrasikan,” kata Dadan.
