Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. TEMPO/Subekti
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berbicara dengan salah satu petugas saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. TEMPO/Subekti
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mencoba salah satu komputer saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Anwar Usman memastikan semua personel MK dan perangkat dengan sistem yang canggih telah siap menerima perkara sengketa pilkada 2018. TEMPO/Subekti
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengecek salah satu komputer saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Lokasi penanganan sengketa pilkada MK itu ada di aula lantai dasar gedung MK, yang selama penanganan sengketa pilkada digunakan sebagai ruangan panitera dan panitera pengganti. TEMPO/Subekti
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berbicara dengan salah satu petugas saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. Pendaftaran perkara sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak 2018 akan dilaksanakan pada 7-11 Juli 2018. TEMPO/Subekti
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
