Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indonesia mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dan menjadi isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia. Kementerian/lembaga dari pusat dan daerah dan swasta terlibat dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan Working Group and Engagement Groups G20 sejak awal 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presidensi G20 Indonesia fokus pada tiga prioritas utama, yakni menata kembali arsitektur kesehatan dunia lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan tangguh dan inklusif. Kemudian mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prioritas ketiga, mempercepat transisi energi lebih ramah lingkungan. Transisi energi bukan hanya harus adil antara kepentingan negara berkembang dan negara maju, tetapi juga harus terjangkau dari sisi teknologi dan pembiayaan.
“Ketiga topik utama tersebut akan menjadi panduan bagi para pemimpin negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang prorakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Live Special TV One yang mengambil tema G20, di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kata Airlangga, Presidensi G20 dapat menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif. “Sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global,” ucapnya.
Presidensi G20 Indonesia juga akan dimanfaatkan untuk mengenalkan skenario Indonesia mencapai net zero emission pada 2060. Menurut Airlangga, anggota G20 juga fokus pada investasi transisi energi ke energi terbarukan.
“Ada semacam model yang sedang dibahas dengan ADB dan lembaga keuangan lain, yakni model yang akan optimal secara ekonomi untuk mempercepat transisi, terutama energi yang berbasis fosil, khususnya PLTU,” kata Airlangga.
Dia mengatakan energi terbarukan tetap penting dalam jangka menengah. “Pemerintah akan memberikan insentif seperti fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama,” ucapnya.
Airlangga juga menyinggung sumber pertumbuhan baru yakni digitalisasi yang bakal tumbuh pesar pasca pandemi Covid-19. Wilayah ASEAN memiliki potensi digitalisasi yang besar dan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.
Indonesia mempunyai program inklusi keuangan mencakup digital financing dengan beragam produk fintech. Pemerintah juga meluncurkan program peningkatan skill masyarakat melalui pelatihan online Kartu Prakerja.
Menko Airlangga juga mengatakan hal yang bisa dicontoh negara lain dari Indonesia yakni reformasi struktural dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah bersama DPR telah meluncurkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, sehingga kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat luar biasa di bidang keuangan negara bisa dilakukan dengan cepat.
Kemudian, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut World Bank, beleid tersebut merupakan upaya reformasi besar yang menjadikan Indonesia lebih kompetitif dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan digital, juga pembentukan sovereign wealth fund (SWF).
Pemerintah juga mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengandung unsur green economy. Salah satunya adalah penerapan pajak karbon pada pertengahan tahun ini. “Indonesia punya resiliensi lebih dan fleksibilitas untuk merespon risiko ketidakpastian yang muncul di pasar global,” kata Airlangga.
Sebagai Presidensi G20, kata dia, Indonesia berusaha menyeimbangkan beragam kepentingan dari seluruh anggota dari negara maju dan berkembang. Beragam kepentingan dibahas dalam agenda sherpa track dan finance track, termasuk isu kesehatan, energi, lingkungan, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Airlangga mengatakan Indonesia mengedepankan representasi setara. Hal ini dilakukan dengan mengundang perwakilan negara berkembang dan negara yang terdampak isu global, seperti negara di kawasan Pasifik yang paling merasakan dampak dari kenaikan tinggi air laut. Komunikasi rutin yang baik juga sudah dibangun dengan semua sherpa di G20. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan global terhadap kepemimpinan Indonesia.
