Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasan Ali Bassam Kasuba langsung bekerja selepas ditunjuk sebagai Bupati Halmahera Selatan oleh Gubernur Maluku Utara, pada 8 November 2023. Dia menggantikan bupati sebelumnya yang wafat, Usman Sidik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan visi “Bersatu Mengembalikan Senyum Halmahera Selatan Yang Lebih Baik, Beradab dan Penuh Berkah”, Bassam bekerja serba cepat membenahi dan mengatasi pembangunan agar berjalan sesuai rencana.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan pada 2020 sebesar 17,64 persen. Sejak Bassam menjabat, pertumbuhan meleset mencapai 27,76 persen pada 2023. “Jauh diatas pertumbuhan Nasional 5,04 persen dan Provinsi 20,49 persen” ujarnya pada Juli lalu.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Halmahera Selatan yang berada di angka 4,40 persen pada 2020 dapat diteken menjadi 2,44 persen pada 2023. Angka tersebut paling rendah di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
“Sejalan dengan itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga menunjukan angka yang positif. Pada 2023, angkanya berhasil mencapai 73,24 persen. Naik 9,99 persen dari 2020,” kata Hasan.
Produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga berlaku meningkat menjadi Rp17,727 triliun pada 2023. “Berdasarkan kondisi eksisting ini menunjukan bahwa kondisi daerah sesudah kami menjabat jauh lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Untuk mencapai prestasi tersebut, Halmahera Selatan di bawah kepemimpinan Bassam melakukan beberapa upaya yakni merevitalisasi bangunan, meningkatkan kualitas sistem pelayanan pemerintahan, revitalisasi sistem pelayanan jaminan sosial dan peremajaan sistem pelayanan pendidikan serta dan pelayanan kesehatan berkualitas, merata dan terjangkau.
“Kami juga merevitalisasi sistem kemandirian ekonomi daerah berbasis budaya, membangun dan melestarikan kembali nilai-nilai luhur budaya dan adat,” ujarnya.
Bassam menambahkan pemerintah juga mengembangkan sistem pembangunan infrastruktur terpadu berbasis kepulauan yang berkualitas dan merata. Dia menambahkan Halmahera Selatan sebagai kabupaten kepulauan memiliki 371 pulau.
Pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembenahan infrastruktur dengan melakukan pendekatan tematis holistik dengan memperhatikan kondisi dan potensi kawasan strategis terpilih nasional, provinsi dan kabupaten.
Pengembangan Digital
Penataan wilayah mencakup pengembangan perencanaan wilayah dan kota (PKW) Kawasan Perkotaan Labuha dengan konsep smart city. Pengembangan yang dilakukan dengan membangun infrastruktur pendukung kota dan teknologi.
Pemerintah kabupaten juga melakukan pengembangan Pulau Obi untuk mendukung kawasan proyek strategis nasional (PSN) sebagai kawasan industri pengolahan nikel dan logam. Kawasan ini juga akan dikembangan sebagai lahan transmigrasi untuk lumbung pangan Halmahera Selatan.
Tak hanya itu, di era digital pemerintah kabupaten melakukan inovasi layanan publik berbasis elektronik (SPBE). Layanan melalui satu aplikasi smart Labuha lewat Super App Halsel dan satu data Halmahera Selatan (ASIDA).
“Kami membentuk tim tanggap kemanan siber yakni Computer Security Incident Response Team atau Csirt untuk perkuat keamanan siber. Dalam waktu dekat, kami akan meluncurukan layanan panggilan darurat 112 Halmahera Selatan pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus,” kata Bassam.
Prioritas 2025
Pada 2025, Bassam mengatakan akan fokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanani kesehatan dan pendidikan serta mengoptimalkan perlindungan sosial yang adaptif. Pemerintah kabupaten juga akan mengembangkan sektor potensial daerah serta meningkatkan sumber daya manusia aparatur sekaligus meningkatkan sarana dan prasarana untuk percepatan digitalisasi pelayanan publik.
Bassam mengatakan pada tahun depan pemerintah akan memantapkan supremasi hukum dan peningkatan kualitas pemberdayaan. “Kami juga fokus pada pembangunan desa tertinggal dan pembangunan air bersih, sanitasi, listrik dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi,” ujarnya.
Berbagai program pembangunan ini tentu tidak bisa berjalan tanpa adanya smart leadership dan smart execution. Menurut Bassam, kepemimpinan yang cerdas tahu skala prioritas program sekaligus memberikan menstimulasi kepemimpinan dan eksekusi di setiap level.
“Salah satu Inovasi yang kami lakukan adalah pelaksanaan Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN) di semua level, dimana nilai-nilai moralitas, integritas, motivasi yang sandarkan pada ajaran agama msaing-masing aparatur di bina,” kata Bassam.
Dia berharap inovasi dapat melahirkan smart leadership dan smart execution di setiap level, sehingga optimalisasi peran masing masing aparatur dapat mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah di tetapkan dengan baik.
Bassam menilai, program yang sudah dijalankan Pemerintah Halmahera Selatan untuk membangun daerah sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Menurut dia, visi Indonesia Emas bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
“Dari penjabaran visi Indonesia Emas tersebut dapat kami sampikan bahwa visi misi dan pendekatan program yang telah kami laksanakan selama ini telah dan akan tetap sejalan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045,” ucapnya. Hal ini dapat dilihat dari setiap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah disusun dan dijalankan selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini.
Cita-cita besar bangsa Indonesia pada peringatan 100 tahun kemerdekaan menjadi tantangan bagi seluruh kepala daerah tak terkecuali dirinya. Bassam menyadari dalam perjalanan menuju Indonesia Emas tentu akan banyak tantangan yang harus dihadapi.
“Kerja sama dan komitmen dari semua pihak sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kerja sama antarpemerintah kabupaten, provinsi, dan juga pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat harus dapat sejalan,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan mewujudkan Indonesia Emas 2045 harus bersifat holistik dengan melihat seluruh aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Halmahera Selatan sudah membuat rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD pada akhir 2023.
Pemerintah Halmahera Selatan menetapkan visi “Halmahera Selatan Menjadi Hub Kemaritiman Berbasis Agromaritim yang Maju dan Berkelanjutan dalam Bingkai Saruma”. Menurut Bassam visi ini sesuai dengan kondisi daerah yang ingin dikembangkan.
Dia berharap apa yang sudah dibangun pada masa kepemimpinannya bisa terus berlanjut menuju Halmahera Selatan yang lebih baik dengan penguatan pada transformasi, akselerasi, sampai dengan ekspansi global. “Sehingga dapat mewujudkan Halmahera Selatan sebagai poros maritim baru bukan hanya di timur Indonesia, tetapi dapat dikenal sebagai kabupaten yang maju dan mandiri,” kata Bassam.