Penapak Koridor Tengah

Sebelum Soeharto membredel Tempo, Sarwono kerap menyatakan bahwa ia dan Tempo punya kesamaan dalam hal “tolerable dissent”, istilah bahasa Inggris yang sulit dicari padanan bahasa Indonesia-nya. Bahasa Inggris memang menjadi bahasa kedua bagi Sarwono yang pernah tinggal beberapa tahun di sebuah asrama di Inggris karena disekolahkan pamannya, duta besar di Yugoslavia.

Sikap kritis dan egaliter yang terasah di Inggris membuat Sarwono meneruskan pendidikan sekolah menengah atas di Kolese Kanisius, Jakarta, setelah kembali ke Indonesia. Dr Sudarsono, pamannya yang menjadi duta besar di Yugoslavia, sudah selesai bertugas.

Lulus sekolah menengah atas, Sarwono masuk ITB dan aktif sebagai anggota Perhimpunan Mahasiswa Bandung. Ketika suasana politik terbelah antara kelompok pro dan antikomunis, Sarwono memilih berpihak pada kelompok kedua. Guru politiknya adalah Rahman Tolleng, aktivis dari “kelompok Tamblong” yang bergerak secara klandestin.

Rahman Tolleng pula yang membujuk Sarwono agar ikut maju sebagai calon anggota DPR dari Golkar menjelang Pemilihan Umum 1971. Rahman mengatakan sudah saatnya para aktivis “berjuang dari dalam”. Komando Daerah Militer Siliwangi waktu itu mengancam akan menangkap para aktivis dengan tuduhan terlibat kerusuhan antara mahasiswa dan polisi yang menewaskan Rene Conrad, mahasiswa ITB.

“Berjuang dari dalam” ternyata cocok dengan bakat Sarwono. “Ia cerdas dalam menemukan solusi jika menghadapi konflik,” ucap Rahmat Witoelar, yang menjadi bos Sarwono sebagai Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Solusi Sarwono antara lain mendorong demokrasi di rezim otoriter Orde Baru dengan memperluas “koridor tengah” melalui Golkar. Koridor tengah itu, menurut Sarwono, adalah medan perjuangan membangun demokrasi tanpa meruntuhkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Ujian awal koridor tengah muncul pada 1977. Sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR, ia mengajukan “hak bertanya” kepada pemerintah atas temuan uang US$ 100 juta di Bank Sumitomo. Uang itu diduga hasil korupsi Ahmad Tahir, anggota direksi Pertamina. Banyak yang menduga Sarwono bakal di-recall karena mempermalukan penguasa.  

Dugaan itu keliru karena Sarwono memastikan penguasa memahami pemakaian hak bertanya. Dia meyakinkan para pejabat Orde Baru bahwa apa yang ia lakukan masih di koridor tengah. Bahkan ia mengatakan pemakaian hak bertanya akan makin mempopulerkan Golkar. 

Ujian kedua dihadapi dua tahun kemudian, ketika Sarwono mengajak Fraksi Karya Pembangunan—nama resmi Golkar di DPR—menerima aduan warga Desa Angsana, Pandeglang, Banten. Masyarakat melaporkan pencaplokan tanah oleh penguasa lokal, termasuk militer.  

Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) mengambil alih kasus ini dan memerintahkan militer dan sipil daerah mengambil tindakan, termasuk kepada kepala desa dan ketua dewan perwakilan rakyat daerah. Peristiwa ini membuat Sarwono makin populer tapi sekaligus menyebabkan namanya dicoret dari daftar calon anggota legislatif Jawa Barat. 

Golkar DKI Jakarta memasukkan nama Sarwono ke daftar calon anggota legislatif pada Pemilu 1982. Kenaikan jumlah suara Golkar di Jakarta membuatnya terpilih kembali menjadi anggota DPR. Lolos dari kemarahan pengurus Golkar Jawa Barat, Sarwono tak lantas menyempitkan gerakan koridor tengah. Ia malah memperluasnya dengan mengkritik kebijakan penembakan misterius secara terbuka hingga dipanggil Jenderal Benny Moerdani. 

Baru setahun menjadi Sekretaris Jenderal Golkar, ia menulis surat kepada Jaksa Agung memohon agar Jenderal H.R. Dharsono yang baru ditangkap Kopkamtib dikenai sanksi tahanan rumah mengingat jasa-jasa Kepala Staf Kodam Siliwangi itu tak sedikit.

Ketika menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada 1988, Sarwono menolak masuk lingkaran dalam Presiden Soeharto karena tak mau setia kepada penguasa Orde Baru itu. Bagi Sarwono, menjadi orang kepercayaan Soeharto akan membuyarkan gerakan koridor tengah yang susah payah ia bangun. 

Kemampuan Sarwono meniti buih koridor tengah melalui penjelasan yang meyakinkan kepada para atasannya membuat Soeharto mengangkatnya menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Tapi nama Sarwono tak muncul lagi dalam kabinet terakhir Soeharto hingga ia lengser pada Mei 1998.

Sikap kritisnya terhadap Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membuat namanya juga tak muncul dalam kabinet B.J. Habibie, penerus Soeharto. Namun keadaan itu membuatnya terlepas dari citra orang Orde Baru. Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Habibie tak lagi menjadi presiden, mengangkatnya sebagai Menteri Eksplorasi Laut pada 1999. Konflik Presiden Abdurrahman dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang berakhir dengan pemakzulan Presiden membuat Sarwono turut terlempar.

Setelah pensiun dari politik praktis, ia maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari DKI Jakarta dan menang pada 2004. Kendati meraup jutaan suara warga DKI, ia gagal menjadi calon Gubernur Jakarta pada 2007 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena penolakannya terhadap politik uang.

Sarwono menuntaskan jabatan di DPD pada 2009 dan pensiun dari kegiatan politik formal. Ia lebih banyak aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat sipil. Ia giat mengadvokasi pemerintahan bersih, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat kecil. 

Di era Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mendapuknya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Adipura serta Ketua Panitia Seleksi Pejabat Tinggi Madya dan Pratama. Dalam keasyikan menjalankan tugas ketua panitia ini, Sarwono merasakan kelelahan berlebih. Putra-putrinya lalu membawanya ke Penang untuk menjalani pemeriksaan. Perokok berat itu divonis menderita kanker paru-paru.