Bansos Jokowi Menjelang Pemilu. Untuk Apa?

Guru besar pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santosa, menyebutkan istilah bantuan El Niño tak tepat lagi disalurkan saat ini. Sebab, El Niño yang memperpanjang musim kemarau telah berakhir. Indonesia pun kini telah memasuki musim hujan. “Petani juga sudah mulai menanam padi,” tutur Andreas.

Kabar Sri Mulyani didesak oleh Jokowi untuk mempercepat penyaluran anggaran bansos hingga pemilihan presiden putaran kedua berakhir pada Juni 2024 juga sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat. “Saya dengar informasi itu,” ucap Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, pada Selasa, 16 Januari 2024. 

Syarief menyarankan agar bansos dikucurkan setelah pemilihan presiden rampung. Sedangkan anggota Komisi Sosial DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Esty Wijayanti, mengatakan pengucuran bansos yang dimulai awal tahun terbilang tak wajar. Biasanya bansos diberikan mulai Maret. Pada awal tahun, pemerintah mengurus administrasi pengucurannya.

Esty menyebutkan percepatan dan perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan El Niño hingga Juni 2024 tak melalui persetujuan DPR. Ia menghubungi pejabat Kementerian Sosial soal pencairan bantuan El Niño. Menurut dia, pejabat itu sempat menyebutkan bantuan akan segera dikucurkan. Namun, belakangan, pejabat tersebut mengklaim penyaluran bansos baru dimulai pada Maret 2024. 

Di tengah kabar pemerintah akan mempercepat pencairan bantuan sosial, Kementerian Keuangan bersurat kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan automatic adjustment atau penyesuaian belanja tahun anggaran 2024. Dalam surat tiga lembar yang diteken oleh Sri Mulyani pada 29 Desember 2023 itu disebutkan bahwa besaran automatic adjustment adalah Rp 50,1 triliun.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengaku menerima surat itu. Menurut Benny, kebijakan itu membuat anggaran lembaganya terpotong Rp 42 miliar. “Saya sempat meminta keringanan agar anggaran kami tidak terpotong,” ujarnya kepada Tempo, 16 Januari 2024.

Seorang pejabat Kementerian Keuangan mengatakan Sri Mulyani berupaya mengamankan anggaran dari automatic adjustment agar tak diutak-atik untuk kepentingan yang bersifat politis. Sri Mulyani tak membalas permintaan wawancara soal percepatan penyaluran bansos yang dikirimkan Tempo ke nomor telepon selulernya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan kebijakan automatic adjustment merupakan langkah pemerintah untuk merespons dinamika global yang mempengaruhi perekonomian dunia. Kebijakan itu juga dilakukan pada 2022 dan 2023. Tujuannya menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Sedangkan untuk anggaran bantuan El Niño, Isa menyatakan dananya berasal dari optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. “Juga tambahan anggaran dari bendahara umum negara,” kata Isa melalui aplikasi WhatsApp pada Sabtu, 20 Januari 2024.

Tak hanya mengucurkan bansos, pemerintah juga melanjutkan program Kartu Prakerja. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ada opsi penggunaan duit beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk pelatihan yang mirip dengan program Prakerja. “Juga menjadi dana abadi sektor tourism,” ucapnya di Bandung, Jumat, 19 Januari 2024.

LPDP memiliki dana abadi sekitar Rp 139,11 triliun. Dua pejabat pemerintah dan empat petinggi Partai Golkar, yang dipimpin Airlangga, menyebutkan ada opsi perubahan pengucuran duit program Prakerja. Semula insentif diberikan saat peserta mengikuti dan menyelesaikan pelatihan. Bisa jadi nanti duit itu diterima pada awal pelatihan.

Hingga Sabtu, 20 Januari 2024, Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak merespons pertanyaan yang dikirimkan ke nomor ponselnya. Begitu pula Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, tak menjawab pesan Tempo.

Adapun Jokowi dalam perayaan ulang tahun ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama mengatakan total dana bansos dan subsidi pada 2023 sebesar Rp 443,4 triliun. “Pemerintah di tengah keterbatasannya terus berupaya hadir untuk masyarakat,” ujar Jokowi, 20 Januari 2024.

•••

MENGIKUTI rapat kabinet di Istana Negara pada Kamis, 18 Januari 2024, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mengamankan persediaan stok beras. Khususnya hingga Lebaran pada April mendatang. “Harga di tingkat petani juga harus tetap terjaga,” kata Arief kepada Tempo, Jumat, 19 Januari 2024.

Hingga Juni 2024, pemerintah akan mengucurkan bantuan beras 10 kilogram kepada 22 juta orang. Arief mengatakan pemerintah tak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, melainkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menurut Arief, penggunaan data P3KE itu diputuskan dalam suatu rapat yang digelar pada Desember 2023. “Ini bicara mengenai akurasi by name, by address, by picture,” ujarnya.

Penyerahan secara langsung penerimaan Bantuaan Langsung Tunai (BLT) El Nino di Kantor Pos Oceania Jakarta Barat, 29 Desember 2024. Tempo/Tony Hartawan

Kepada Tempo pada Sabtu, 20 Januari 2024, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan ada perbedaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dengan P3KE. Data P3KE memiliki peringkat atau klusterisasi miskin ekstrem, miskin, dan hampir miskin.

Muhadjir menyatakan data P3KE dihimpun dari lembaga seperti Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. “Ada penambahan 8 persen karena bansos pangan El Niño diperluas kepada keluarga non-penerima Program Keluarga Harapan,” katanya.

Seorang pejabat Kementerian Sosial dan dua petinggi PDI Perjuangan bercerita, Menteri Sosial Tri Rismaharini pernah menyatakan keberatannya terhadap perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan El Niño. Sikap itu disampaikannya dalam rapat kabinet terbatas di depan Presiden Joko Widodo pada November 2023. Setelah itu, Risma—sapaan Tri Rismaharini—nyaris tak dilibatkan dalam berbagai rapat bersama Presiden. 

Risma, kader PDI Perjuangan, pernah berniat menjelaskan persoalan pemberian bantuan sosial itu pada 2 Januari 2024 melalui konferensi pers di kantor partai. Namun rencana itu batal. Pejabat Kementerian Sosial mengatakan Risma diminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bekerja seperti biasa.

Sebagai gantinya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menggelar konferensi pers. Hasto menyampaikan bahwa bansos tetap berjalan pada 2024. Namun ia meminta bantuan itu tak dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu. Pada Rabu, 10 Januari 2024, Risma menyatakan pembagian bansos telah sesuai dengan aturan. “Sudah saya laksanakan sesuai dengan aturan,” ucapnya.

Kepada Tempo, lima politikus partai pendukung koalisi Prabowo-Gibran bercerita bahwa bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah memang bertujuan membantu pemenangan pasangan itu. Menurut kelimanya, daerah yang menjadi sasaran utama penyaluran bansos adalah wilayah tempat elektabilitas Prabowo-Gibran masih tertinggal.

Pada Senin, 8 Januari 2024, Jokowi membagikan bantuan beras di gudang beras Bulog, Serang, Banten. Aktivitas Jokowi itu menjadi sorotan karena ada banyak baliho Prabowo-Gibran di sekitar lokasi. Pada hari yang sama, Jokowi meresmikan Terminal Pakupatan. Di sepanjang jalan menuju terminal, spanduk Prabowo-Gibran juga terpacak.

Presiden Joko Widodo berbincang meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Serang, Banten, 8 Januari 2024. Antara/Asep Fathulrahman

Erap, seorang pedagang kaki lima di kawasan Pakupatan, mengatakan, sebelum terminal diresmikan, nyaris tak ada spanduk pasangan nomor urut dua itu. “Baru ada saat Presiden datang,” ujar Erap.

Survei Centre for Strategic and International Studies atau CSIS pada 13-18 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran di Jakarta dan Banten seimbang dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu sama-sama 35,2 persen. Sedangkan tingkat keterpilihan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. hanya 10,5 persen.

Kondisi itu berbeda dengan pemilihan presiden 2019. Kala itu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 61,54 persen suara di Banten. Mereka mengalahkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang mendapatkan 38,46 persen suara.

Di Kampung Rancatales, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, dua penerima bantuan, Aliyah Masitoh, 50 tahun, dan Sobari, 49 tahun, kaget saat mendapat bantuan. “Seumur-umur baru kali ini dapat bansos,” kata Sobari, yang bekerja sebagai tukang bangunan. Bantuan itu berupa 10 kilogram beras, 5 kilogram beras tambahan, 1 liter minyak goreng, gula pasir, dan biskuit.

Sebelum menerima bantuan itu, Sobari diminta menyerahkan salinan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga oleh ketua rukun tetangga. Ketua RT 01 RW 04, Kampung Rancatales, Tovan Bassar, mengaku menghimpun data warganya. Data itu ia serahkan ke dinas sosial setempat. 

Di Desa Kuta, Kecamatan Sengkol, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Saptudi, 30 tahun, dan Jupri, 26 tahun, menerima bantuan beras 10 kilogram yang merupakan bantuan pangan El Niño. Bantuan itu diserahkan saat Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berkunjung pada Ahad, 14 Januari 2024.

Saptudi dan Jupri, keduanya bekerja sebagai sopir, heran mendapat bantuan itu karena mereka sebelumnya tak pernah mendapat bansos. “Saya dan kepala dusun bingung kenapa bisa terdaftar,” ujar Saptudi.

Pada Pemilihan Umum 2019, Prabowo-Sandi mendapat 421 ribu suara di Lombok Tengah. Sedangkan Jokowi-Ma’ruf mendapat kurang dari 70 ribu suara. Anggota Badan Perwakilan Desa Kuta, Alus Darmiyah, menyebutkan sebagian warganya kini cenderung mendukung Anies-Muhaimin, bersaing ketat dengan pemilih Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Erwin Aksa, menampik kabar bahwa pembagian bantuan sosial, termasuk bantuan beras, bertujuan politis untuk memenangkan jagoannya. “Pemerintah membangun transparansi dengan membagikan bantuan di kantor pos ataupun Bulog,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pada Jumat, 19 Januari 2024. 

Sedangkan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, pada awal Januari 2024 mengatakan bantuan sosial merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang disetujui bersama DPR. “Jadi tidak ada hubungan bansos dengan proses pemilu,” ujarnya, Kamis, 4 Januari 2024.