Cara Jokowi Menjaga Istana untuk Keluarga

Jokowi pun berupaya agar perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilihan umum bisa bergulir. Gagasan tersebut melambung melalui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga mewacanakan penundaan pemilu pada Februari-Maret 2022. Mengaku punya big data, Luhut mengklaim mayoritas penduduk negeri ini menginginkan penundaan Pemilu 2024. Ia mengklaim datanya valid. “Ya, pasti (valid), lah, masak bohong?” kata Luhut pada Maret 2022.

Andi Widjajanto berbincang dengan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Juli 2015. Tempo/Subekti

Seorang kolega Luhut yang ditemui Tempo pada pertengahan Juli 2024 bercerita, data itu dihimpun oleh tim khusus di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Data ditarik dari percakapan semua platform media sosial. Namun yang tak pernah terungkap di publik: data itu juga menunjukkan 30 persen pemilih tak menyetujui penundaan pemilu.

Tim Luhut menganalisis reaksi yang muncul dari kelompok 30 persen ini bisa menyebabkan protes besar. Bahkan demonstrasi bisa mengarah pada perpecahan dan konflik sosial. Meski begitu, atas restu Istana, Luhut tetap melobi sejumlah politikus senior untuk mendukung penundaan pemilu.

Seorang politikus partai pendukung pemerintah yang menolak ide penundaan pemilu bercerita kepada Tempo, Luhut sempat menjelaskan alasan pemerintah perlu menunda pemilu, yaitu perekonomian sedang lesu. Ongkos pemilu senilai lebih dari Rp 70 triliun dapat disimpan untuk kebutuhan lain. Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, tak merespons ketika dimintai tanggapan.

Selain melobi DPR, Jokowi mencari jalan agar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri merestui ide tiga periode. Sejumlah politikus PDIP dan orang dekat Jokowi bercerita, Presiden mendukung ide partai itu mengenai amendemen konstitusi untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara. Upaya ini berjalan sebelum kajian Andi Widjajanto terbit.

Amendemen terbatas digadang-gadang menjadi gerbang masuk Jokowi memperpanjang masa jabatan. Seorang petinggi partai banteng menuturkan, Jokowi lebih dari sekali menggelar rapat dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk membahas amendemen. Kepada Tempo, Hasto beberapa kali bercerita bahwa Jokowi memang meminta PDIP merestui ide tiga periode. 

Andi Widjajanto, yang pernah berdiskusi dengan Megawati, menyatakan presiden kelima itu menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau Jokowi ingin masa kepemimpinannya bablas, hanya ada dua syarat. “Yaitu sesuai dengan konstitusi dan ada kondisi darurat,” tutur Andi menirukan Megawati.

Jokowi kerap menyangkal jika gagasan perpanjangan masa jabatan disebut berasal dari dirinya. “Saya tidak berminat menjadi presiden tiga periode,” ujar Jokowi pada Maret 2021. “Sudah sejak awal saya sampaikan, urusan tiga periode sudah saya jawab,” ucap Jokowi satu setengah tahun kemudian, September 2022. 

Juru bicara pemerintah yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, membantah bila Presiden disebut bermanuver memperpanjang masa jabatan. “Pak Jokowi menyebut ide tersebut menjerumuskan dan berbahaya bagi demokrasi,” kata Budi ketika ditemui di rumah dinasnya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juli 2024. 

Mendekati pemilu, manuver perpanjangan masa jabatan presiden menyurut. Namun langkah zigzag Jokowi terus berlanjut.

•••

SEBELUM kabar upaya perpanjangan masa jabatan presiden dan tiga periode menguar, Joko Widodo mulai memupuk dinasti politik keluarganya. Dia menginginkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti jejaknya, yaitu menjadi Wali Kota Solo dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020.

Kala itu Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Solo telah mengusung Achmad Purnomo, bekas Wakil Wali Kota Solo, sebagai calon wali kota. Ketua DPC PDIP Solo Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo atau F.X. Rudy pun telah meneken surat keputusan pengurus cabang untuk Purnomo.

Lima bulan sebelum pemilihan wali kota berlangsung, atau pada Juli 2020, Jokowi mengundang Purnomo ke Istana. Berbincang empat mata sembari makan siang, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran berniat maju sebagai wali kota. Memberi kode agar Purnomo mundur, Jokowi meminta kolega bisnisnya semasa di Solo itu menjadi komisaris badan usaha milik negara. 

Purnomo tak membantah kabar ihwal pertemuan dan tawaran dari Jokowi. “Pak Jokowi bertanya, apakah saya mau bertugas di Jakarta,” ujar Purnomo saat ditemui di Solo, Senin, 15 Juli 2024. Purnomo pulang ke Solo dan menolak tawaran itu. Sedangkan saat menemui F.X. Rudy, Jokowi menawarkan posisi wakil menteri. Rudy menjadi wakil wali kota saat Jokowi memimpin Solo.

Gibran Rakabuming Raka ketika berkampanye menjadi Calon Wali Kota Solo melalui virtual box di Serengan, Solo, Jawa Tengah, September 2020. Antara/Mohammad Ayudha

Berupaya mendapatkan tiket untuk Gibran, Jokowi datang ke rumah Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat. Tiga petinggi PDIP yang mengetahui isi pertemuan itu mengatakan bahwa Jokowi meminta Megawati mengeluarkan rekomendasi untuk Gibran. Permintaan itu disetujui oleh Megawati. 

Ribut-ribut soal pencalonan Gibran di Solo membuat hubungan Rudy dengan Jokowi berjarak kala itu. Lewat seorang petinggi kepolisian di Jawa Tengah, Jokowi meminta dipertemukan dengan Rudy. Keduanya bertemu di kompleks Keraton Yogyakarta. Kepada Rudy, Jokowi menyampaikan bahwa PDIP telah memutuskan Gibran maju di Solo. 

Jokowi lantas meminta Rudy ikut membantu pemenangan Gibran. “Saya sampaikan, kalau sudah perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, saya laksanakan,” ucap Rudy. Upaya Jokowi membantu anaknya tak sampai di situ. Jokowi mengutus timnya dari Jakarta mengawal pemenangan Gibran. Para ketua umum partai pendukung Jokowi, yaitu PKB, Golkar, dan PAN, ikut mendukung. 

Kuatnya dukungan Gibran secara politik kala itu berpotensi membuat ia melawan kotak kosong. Jokowi kemudian memerintahkan timnya di Jakarta mencarikan lawan tandingan anaknya. Dua narasumber yang dekat dengan keluarga Jokowi serta terlibat dalam pencarian lawan boneka pun bercerita, Presiden ingin kemenangan Gibran lebih sah.

Gibran akhirnya mendapat penantang dari jalur independen, yaitu Bagyo Wahyono, tukang jahit. Dengan lawan tak seimbang, Gibran menang dengan perolehan suara lebih dari 90 persen. Andi Widjajanto, bekas Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, bersama orang-orang dekat Jokowi dari Solo disebut-sebut mengorkestrasi kemenangan itu. “Saya hanya membantu untuk kampanyenya,” kata Andi. 

Bersamaan dengan majunya Gibran di Solo, menantu Jokowi, Bobby Nasution, dan ipar Presiden, Wahyu Purwanto, ikut dalam pemilihan kepala daerah. Bobby bertarung sebagai Wali Kota Medan dari PDIP dan Wahyu Purwanto maju sebagai Bupati Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dari Partai NasDem. 

Tiga narasumber di lingkaran Istana bercerita, sorotan publik terhadap dinasti politik Jokowi menghasilkan sentimen negatif. Bekas Gubernur Jakarta itu langsung menyuruh Wahyu mundur dari pencalonan. Jokowi menyatakan hanya mendukung Gibran dan Bobby. Wahyu lalu batal menjadi calon bupati. Ia tak menjawab panggilan telepon dan pesan yang dikirim Tempo.

Bobby Afif Nasution mengembalikan berkas pendaftaran sebagai calon Walikota Medan di kantor DPD Partai Golkar Medan, Sumatera Utara, Desember 2019. Antara/Septianda Perdana

Membantu agar Bobby menang, Jokowi mengirim kepala daerah dari PDIP. Tugasnya melatih menantunya berpidato hingga menyiapkan materi kampanye. Seorang petinggi PDIP menuturkan, koleganya itu tinggal dua pekan di Medan sampai Bobby menguasai isu pemerintahan. Bobby tak memberikan tanggapan saat ditemui di Balai Kota Medan, Senin, 22 Juli 2024. 

Pada Desember 2020, Tempo menurunkan laporan tentang pengerahan aparat keamanan dan birokrat untuk membantu pemenangan Bobby dan Gibran. Para lurah diiming-imingi duit Rp 50 ribu untuk setiap suara warga di wilayahnya yang mendukung Bobby. Elite partai di tingkat nasional juga turun gunung memenangkan keduanya. Gibran dan Bobby pun menang.

•••

JOKO Widodo semula menyiapkan Gibran Rakabuming Raka melanjutkan karier politik dengan menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Dua kolega Jokowi di Solo mengungkapkan, Presiden mengirim orang kepercayaannya, Devid Yunanto, membantu Gibran. Devid, bekas ajudan Jokowi, menghimpun dukungan relawan. Devid enggan berkomentar saat dihubungi pada Selasa, 23 Juli 2024. 

Sedangkan untuk pemilihan presiden 2024, Jokowi mulanya menjodohkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Meski tak pernah terang-terangan, perjodohan itu kentara ketika Jokowi mempertemukan Prabowo-Ganjar di pematang sawah di Kebumen, Jawa Tengah, Maret 2023.

Sejumlah politikus pendukung pemerintah bercerita, Jokowi mengutak-atik formasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mencari suksesor yang berkomitmen melanjutkan program-programnya. Andi Widjajanto mengaku pernah berdiskusi dengan Jokowi soal keinginan itu. “Keberlanjutan program tergantung orang atau personal yang melanjutkan Pak Jokowi,” ucap Andi. 

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kantor KPU, Jakarta, Oktober 2023. Tempo/M Taufan Rengganis

Di tengah-tengah rencana mencari penerus setelah upaya perpanjangan masa jabatan presiden gagal, dukungan Jokowi untuk Ganjar memudar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dideklarasikan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan pada April 2023. Jokowi kemudian malah mendukung Prabowo. 

Presiden pun disebut-sebut meng-endorse Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai pasangan Prabowo sebelum nama Gibran muncul. Namun Prabowo memilih berpasangan dengan Gibran. Bertemu di rumah Jokowi seusai Lebaran, April 2023, Prabowo meminta Jokowi merestui Gibran sebagai calon wakil presiden.

Sejumlah politikus pendukung pemerintah yang mengetahui pertemuan itu menyatakan keluarga Jokowi menyambut tawaran Prabowo. Narasumber Tempo di lingkup internal partai di Koalisi Indonesia Maju—gabungan partai pendukung Prabowo-Gibran—bercerita, Prabowo membidik kemenangan dengan berharap pada pengaruh Jokowi.

Peneliti dari Institute for Advanced Research Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Yoes Kenawas, mengatakan popularitas Jokowi berkontribusi menambah dukungan terhadap calon yang disokongnya—selain karena instrumen negara yang dikerahkan untuk pemilu. Berkaca pada pilkada 2020, kemenangan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sangat telak.

“Berbagai peristiwa pemilu telah mengubah keseimbangan permainan di lapangan karena pengaruh Jokowi,” kata Yoes dalam diskusi dengan Tempo, 5 Juli 2024. Yoes membuat penelitian yang berfokus pada dinasti politik Jokowi.  



Jokowi dan Iriana pun mendukung Gibran maju sebagai calon wakil presiden meski tak pernah blakblakan menyampaikannya. “Orang tua hanya mendoakan anak,” tutur Jokowi, Oktober 2023.

Dua narasumber di lingkaran Istana dan seorang kolega Jokowi bercerita, Presiden meminta Koalisi Indonesia Maju mengumumkan pencalonan Gibran ketika ia bersama Iriana melawat ke Cina dan Arab Saudi pada pertengahan Oktober 2023. Namun, di Cina, Jokowi mengirim pesan untuk menunda pengumuman. 

Saat itu Jokowi memperhatikan sentimen negatif publik terhadap dia. Publik menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Sidang MK yang kala itu dipimpin Anwar Usman—adik ipar Jokowi—memutuskan mengabulkan gugatan usia minimal.

Isu dinasti politik Jokowi pun menguat. Sebelumnya, Jokowi merestui Kaesang Pangarep, putra bungsunya, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Padahal Kaesang baru dua hari mendapat kartu tanda anggota partai itu.

Menurut tiga narasumber di lingkaran Istana, Jokowi sempat mempertimbangkan ulang pendamping Prabowo ketika di Cina. Dalam perjalanan lawatan itu, Jokowi memanggil Erick Thohir, yang ikut dalam rombongan presiden. Ia memerintahkan Erick membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan bersiap-siap menjadi calon wakil presiden Prabowo. 

Kaesang Pangarep setelah terpilih menjadi Ketua Umum PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Jakarta, September 2023. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Namun, setelah Erick terbang ke Indonesia, Jokowi menerima laporan dari seorang petinggi lembaga negara bahwa serangan di media sosial terhadap Gibran ikut diorkestrasi oleh orang-orang yang terkoneksi dengan Erick. Seketika itu pula kursi calon wakil presiden Prabowo kembali ke tangan Gibran.

Erick Thohir tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara, Arya Sinulingga, menolak berkomentar saat ditemui di gedung Pos Bloc, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 Juli 2024. “Enggak ikut-ikut,” ujarnya.

•••

YOES Kenawas, peneliti dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, menilai cara Presiden membangun dinasti keluarga Solo sangat rapi. Joko Widodo menyiapkan anaknya sejak dari wali kota hingga loncat menjadi wakil presiden. Jokowi pun menggunakan instrumen negara untuk membantu mencapai kemenangan. “Dinasti politik Jokowi merusak aspek kompetisi dalam demokrasi,” kata Yoes. 

Tempo beberapa kali menurunkan laporan tentang penggunaan lembaga negara untuk pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Termasuk penggunaan bantuan sosial dari Presiden guna mendulang suara untuk suksesor dan anaknya. Tapi Jokowi membantah bila disebut membantu pasangan itu lewat bansos. “Sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraannya,” ucapnya pada 2 Februari 2024.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes, menyampaikan bahwa dinasti politik Jokowi tampak berimplikasi bagi Gibran dan Bobby Nasution selama mereka menjadi Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan. Sejumlah program Gibran dan Bobby di Solo dan Medan didukung pemerintah pusat. “Ada tendensi, para pembantu presiden mengarahkan proyek nasional ke sana (Solo dan Medan),” kata Arya. 

Empat orang dekat keluarga Jokowi di Solo bercerita, sepanjang Gibran menjadi wali kota, sejumlah menteri Jokowi bolak-balik bertandang. Kunjungan itu kerap membuahkan hasil pembangunan. Salah satunya pembangunan rel layang simpang Yogyakarta-Solo. Proyek tersebut baru bergulir pada 2022 meski rencana pembangunan telah muncul sebelum Gibran menjadi wali kota.

Selain itu, dana sosial badan usaha milik negara disebut-sebut banyak mengalir ke Solo dan Medan. Tiga pejabat BUMN menuturkan, sejumlah perusahaan pelat merah dari sektor pariwisata, industri transportasi, perbankan, hingga pertambangan acap mengalirkan dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan ke Medan dan Solo.

Wali Kota Solo Teguh Prakosa tak menampik kabar bahwa bantuan sejumlah BUMN merambah ke kotanya. “Soal komunikasi dengan BUMN, para menteri, itu urusan Mas Gibran. Kami telah berbagi tugas,” ujar Teguh di Solo, Senin, 15 Juli 2024. 

Adapun Bobby Nasution enggan menanggapi informasi soal dana CSR BUMN yang mengalir ke Medan dan bantuan pemerintah pusat secara istimewa ke daerahnya. Menurut dia, pembangunan di Medan lumrah karena statusnya sebagai ibu kota Sumatera Utara. “Lagi pula, dilihat dari proyek strategis kita, APBN lebih besar dibanding APBD,” tutur Bobby. 

Dua narasumber yang dekat dengan keluarga Jokowi, satu di antaranya keturunan Mangkunegaran, menceritakan bahwa renovasi Keraton Mangkunegaran disebut-sebut bagian dari barter keluarga Jokowi. Ada keinginan Jokowi menggunakan pendapa Pura Mangkunegaran sebagai tempat resepsi pernikahan anak bungsunya, Kaesang Pangarep.



Di lingkup internal keluarga Mangkunegaran sempat ada gejolak ketika Kaesang berencana menggelar pesta di pendapa pada akhir 2022. Menurut seorang narasumber, belum ada pihak yang bukan keturunan Mangkunegaran menggunakan pendapa untuk pernikahan. Pendapa itu biasa digunakan untuk upacara adat keraton.

Sejumlah narasumber yang ditemui Tempo menuturkan, Jokowi melobi Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X atau Gusti Bhre. Tapi Gusti Bhre menampik jika pemugaran disebut terkait dengan resepsi anak Jokowi. “Revitalisasi itu kolaborasi untuk melestarikan dan mengembangkan Mangkunegaran sebagai salah satu pusat budaya,” kata Bhre di Solo, Senin, 22 Juli 2024. 

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengklaim semua proyek telah melalui proses yang transparan dan sesuai dengan prosedur. Ia membantah bila semua proyek itu disebut terkait dengan dinasti politik Jokowi atau rencana perpanjangan masa jabatan presiden. “Penunjukan didasarkan pada kebutuhan daerah, bukan hubungan keluarga,” ucap Budi.