Bagaimana Partai Berbagi Kekuasaan Melalui Komisi di DPR

OBROLAN politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, dengan Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani, dalam dua pertemuan terpisah pada awal Oktober 2024 mulanya membahas komposisi alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembicaraan makin serius ketika mereka membahas kursi Ketua Badan Anggaran, alat kelengkapan DPR tempat menggodok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Said, Ketua Badan Anggaran DPR periode 2019-2024, menyampaikan pentingnya APBN 2025 tetap sehat dan berkelanjutan. “Itu komitmen saya kepada teman-teman Gerindra,” kata Said kepada Tempo pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Di Badan Anggaran, APBN untuk membiayai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama sudah selesai dibahas. Tahun depan Prabowo memiliki bujet Rp 3.621,21 triliun untuk membiayai pemerintahan dan program-programnya. Said Abdullah turut memuluskan masuknya program unggulan Prabowo ke APBN yang dibahas di bulan-bulan terakhir pemerintahan Joko Widodo tersebut. 

Belakangan, Said kembali ditunjuk oleh partainya menjadi Ketua Badan Anggaran seusai rapat paripurna DPR pada Selasa, 22 Oktober 2024. Said tak menampik kabar bahwa posisi Ketua Badan Anggaran kembali ia jabat berkat lobi terhadap Gerindra. “Pak Dasco dan Pak Muzani barangkali punya trust kepada saya,” ucapnya, terkekeh. “Itu paling penting.”

Kendati demikian, kata Said, posisi tersebut tak begitu saja ia dapatkan. Di PDIP, usulan siapa yang akan menempati posisi apa di DPR diajukan oleh fraksi, lalu disetujui oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP juga mendapatkan posisi Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan, komunikasi, luar negeri, dan intelijen; Ketua Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan; serta Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Selain itu, partai banteng mendapatkan 16 kursi wakil ketua alat kelengkapan DPR. 

Sufmi Dasco Ahmad tak membantah ataupun membenarkan cerita Said Abdullah. Menurut dia, PDIP memang menginginkan posisi Ketua Badan Anggaran. Di sisi lain, di Gerindra belum ada kader yang bisa menempati posisi itu. “Ya, kami kasih ke PDI Perjuangan,” ujar Dasco, yang juga Wakil Ketua DPR, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Di DPR, Gerindra mendapatkan posisi Ketua Komisi III yang membidangi hukum; Ketua Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan; serta Ketua Badan Legislasi. Posisi Ketua Komisi III DPR periode 2019-2024 sebelumnya diduduki PDIP. Said menuturkan, partainya melepas posisi Ketua Komisi III karena Gerindra menginginkannya. “Kami juga harus memilih,” ucapnya.

Dua politikus PDIP bercerita, partainya menginginkan banyak posisi pemimpin alat kelengkapan DPR. Ini kompensasi atas dukungan PDIP di DPR kepada Presiden Prabowo Subianto, meskipun partai banteng tak bergabung secara resmi dengan pemerintahan. Said tak menampik informasi tersebut. “Karena kursi DPR kami juga banyak,” katanya. Sebagai pemenang pemilihan umum, PDIP memiliki kursi terbanyak di DPR dengan 110 kursi.

Proses pemilihan alat kelengkapan DPR sudah menjadi pembicaraan di antara anggota Dewan periode 2024-2029 setelah mereka dilantik pada Selasa, 1 Oktober 2024. Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengaku disodori dua formulir perihal alat kelengkapan DPR yang diminati. “Saya mengisi dua-duanya di Komisi X, bidang pendidikan,” ujarnya. Belakangan, Andreas ditunjuk partainya menjadi wakil ketua di Komisi XIII yang membidangi hak asasi manusia, imigrasi, dan terorisme.

Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid, jatah setiap partai di posisi pimpinan alat kelengkapan DPR mengerucut pada 13 Oktober 2024 dalam rapat di Badan Musyawarah DPR. PKB mengunci posisi Ketua Komisi VI yang membidangi perdagangan dan badan usaha milik negara serta Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, perempuan, dan anak. “Kami ingin mengawal pesantren dan mengembangkan wirausaha,” ucap Jazilul.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri) menyerahkan palu sidang kepada Ketua Komisi III Habiburokhman di ruang banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 22 Oktober 2024. Antara/Galih Pradipta

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim pemilihan pemimpin alat kelengkapan DPR dilakukan berdasarkan musyawarah dan sesuai dengan perolehan kursi DPR. Pertama-tama, partai diminta memilih alat kelengkapan DPR. Setelah semua posisi ketua terisi, pembagian beralih ke wakil ketua. “Semua partai satu per satu diminta mengajukan. Di sisi lain, komunikasi informal juga berjalan,” kata Dasco. 

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, mengatakan partainya sejak awal mengincar posisi Ketua Komisi II yang membidangi pemerintahan, Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan, dan Ketua Komisi XIII. Willy mencontohkan alasan NasDem menginginkan posisi Ketua Komisi II adalah ingin merevisi Undang-Undang Pemilu sesuai dengan hasil Kongres NasDem pada Agustus 2024. Salah satunya mengubah ambang batas parlemen menjadi 7 persen untuk DPR, 5 persen untuk DPRD provinsi, dan 3 persen untuk DPRD kota dan kabupaten. Selain itu, NasDem menginginkan sistem pemilu yang saat ini terbuka diubah menjadi kombinasi terbuka dan tertutup. 

Willy mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilu dan posisi Ketua Komisi II. Alasannya, posisi Ketua Komisi II dalam 10 tahun terakhir selalu digenggam Golkar. Lobi-lobi tersebut mengantarkan NasDem mendapatkan kursi Ketua Komisi II. “Partai lain cihuy saja begitu NasDem di sana,” ujar Willy, yang menjabat Ketua Komisi XIII.

Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji irit bicara ketika ditanyai soal perubahan pemimpin alat kelengkapan DPR. Sarmuji hanya menjelaskan bahwa Golkar mendapatkan posisi Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan, Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan, serta Ketua Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral. “Itu melalui musyawarah,” katanya pada Senin, 21 Oktober 2024. 

Bagi-bagi posisi di alat kelengkapan DPR ditentang Fraksi Demokrat. Dalam rapat Badan Musyawarah DPR pada Senin, 21 Oktober 2024, anggota DPR dari Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mempertanyakan alasan partainya hanya mendapatkan satu kursi ketua alat kelengkapan DPR, yaitu Ketua Badan Urusan Rumah Tangga. “Saya memprotes keras,” tuturnya. “Mereka ambil semua pemimpin alat kelengkapan Dewan, lalu Demokrat hanya dikasih sisanya.” 

Rapat sempat memanas. Said Abdullah, politikus PDIP yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyebutkan Demokrat meminta tambahan posisi ketua. Tapi, karena partai lain membuat kesepakatan tertulis dan membubuhkan tanda tangan, Demokrat akhirnya gigit jari. “Tetap sama pembagiannya, tidak ada perubahan,” kata Said.