Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Kementerian Komunikasi dan Digital memecat para pegawainya yang terlibat menjadi beking judi online.
Pemblokiran situs judi online jalan terus dengan bantuan polisi dan PPATK.
Kementerian menambah jumlah staf yang bertugas memblokir situs judi online.
BELUM sebulan menjabat, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid sudah menghadapi kasus judi online yang melibatkan pegawai di lembaganya. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menetapkan sepuluh pegawai Kementerian Komdigi menjadi tersangka pelindung situs judi online.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mereka diduga beroperasi sejak lembaga itu masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meutya mengklaim sudah menjatuhkan sanksi berat kepada pegawai yang terlibat. “Sudah diberhentikan,” ujar politikus Partai Golkar 46 tahun itu. Berikut ini petikan jawaban Meutya lewat akun WhatsApp kepada wartawan Tempo, Hussein Abri Dongoran, pada Kamis dan Jumat, 14-15 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Siapa saja sepuluh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang menjadi tersangka judi online?
Silakan tanya kepada polisi (Kepala Divisi Hubungan Kemasyarakatan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi hingga Jumat, 15 November 2024, masih belum mengungkap nama 18 tersangka kasus ini).
Setelah penangkapan oleh polisi, kami melakukan beberapa hal. Terkait dengan kepegawaian, kami mengeluarkan instruksi menteri, lalu mendukung polisi dalam pengembangan penyidikan. Kami juga menyelesaikan pakta integritas semua aparatur sipil negara di Kementerian agar tidak terlibat judi online.
Apakah ada penelusuran kepada pegawai yang terlibat?
Inspektorat Jenderal sudah bertemu dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri rekening pegawai. Lalu ada kebijakan mengubah penguatan pengawasan ruang digital yang sebelumnya di tingkat direktur menjadi tingkat direktur jenderal. Kami juga menggelar audit proses dan sumber daya manusia di Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika karena semua pegawai yang menjadi tersangka berasal dari situ.
Peran pelaku yang bukan berstatus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital juga ditelusuri?
Kami berkoordinasi intensif dengan Kepala Kepolisian Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kementerian membuka pintu lebar-lebar bagi kepolisian dalam rangka pengembangan penyidikan judi online.
Anda bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto setelah kasus terungkap. Apa saja yang dibahas?
Saya sudah memberikan pernyataan pers tentang pertemuan dengan Presiden. Bisa dicek.(Dalam pertemuan pada 1 November 2024, Meutya melaporkan perkembangan dan komitmen lembaganya mendukung penyidikan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi.)
Benarkah Anda menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum polisi menangkap pegawai Kementerian Komdigi?
Pertemuan dengan Wakil Presiden hanya membahas percepatan pembangunan Papua dan wilayah timur Indonesia. Bisa dicek tanggalnya di berita yang beredar kapan saya diterima dan kapan penangkapannya. (Meutya bertemu dengan Wakil Presiden Gibran pada Selasa, 29 Oktober 2024. Sementara itu, polisi mengungkap kasus judi online tersebut pada Kamis, 31 Oktober 2024.)
Apa langkah yang Anda ambil setelah kasus judi online ini mencuat?
Sistem pengawasan diperketat. Inspektorat Jenderal telah membentuk tim bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika di bawah Direktorat Pengendalian. Kami juga menunggu pengembangan penyidikan dari kepolisian.
Apakah pemblokiran situs judi online masih berjalan?
Tetap berjalan. Tentu sumber daya manusia berkurang setelah ada yang ditangkap polisi. Kami berusaha menambah. Sedang dalam proses.
Berapa jumlah pegawai yang bertugas memblokir situs judi online?
Untuk jumlah, tidak bisa kami sampaikan karena ini merupakan bagian dari strategi. Untuk pengawasan khusus seharusnya ada. Kami sedang melakukan evaluasi dan audit. Namun mekanisme pengawasan memberikan asistensi kepada unit kerja, di antaranya memperbaiki prosedur pengawasan dan membuat asesmen integritas.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo