Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, sebagai momen penting dalam kehidupan demokrasi. Tentu saja masyarakat berharap pemilu harus berlangsung dengan adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Dalam mengupayakan hal ini terdapat peran dari berbagai organisasi dan lembaga masyarakat sipil (LSM) yang sangat penting untuk mendorong jalannya pemilu sesuai harapan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Melalui upaya-upaya pemantauan, advokasi, dan edukasi pemilih yang dilakukan oleh berbagai organisasi dan LSM, diharapkan pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan berkualitas, serta mampu memperkuat demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Lantas, apa saja organisasi dan LSM di Indonesia yang aktif melakukan upaya kawal pemilu?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Kawalpemilu.org
Situs Kawalpemilu.org kembali hadir untuk mengawal proses penghitungan suara Pilpres 2024. Ini merupakan inisiatif urun daya netizen Indonesia yang pro data untuk menjaga suara rakyat di pemilu. Situs yang telah berdiri sejak 2014 silam ini menggunakan teknologi real count cepat yang akurat dalam penghitungannya.
Kawalpemilu.org bertujuan untuk mengawal pelaksanaan dan penghitungan hasil pemilu di setiap TPS di seluruh Indonesia. Nantinya, hasil perhitungan ini akan ditampilkan secara real time sehingga akan memudahkan masyarakat dalam memantau perhitungan suara.
2. Perludem
Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang aktif dalam riset, advokasi, pemantauan, pendidikan serta pelatihan dalam bidang kepemiluan dan demokrasi.
Dilansir dari laman resminya Perludem.org, lingkup kegiatan mereka berpusat pada advokasi yang menjadi core utamanya. Advokasi yang dilaksanakan oleh Perludem ini dilakukan dengan pendekatan evidence based, sehingga substansi advokasinya memiliki bargain akademik yang kuat.
3. Formappi
Merupakan sebuah website yang digagas sebagai media kontrol serta sosialisasi informasi mengenai Parlemen Indonesia. Media ini dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR sebagai sarana sosialisasi dan akuntabilitas kegiatan selama masa sidang ataupun reses.
Sementara itu, melalui Formappi anggota masyarakat bisa mengetahui informasi, sekaligus mencermati, mengawasi aktivitas, dan kinerja setiap anggota maupun institusi parlemen. Sehingga, publik dapat berpartisipasi secara aktif guna menyampaikan pikiran, gagasan, pendapat, pertanyaan, dan aspirasi terkait parlemen Indonesia.
4. Pattiro
Pattiro adalah sebuah organisasi riset dan advokasi yang resmi berdiri pada 17 April 1999. Mengutip dari laman resminya Pattiro.org, organisasi ini memusatkan perhatiannya pada isu tata kelola pemerintahan, utamanya desentralisasi.
Pattrio aktif mendorong terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan adil guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Selain aktif melakukan penelitian, Pattiro juga kerap memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah dan membantu masyarakat dalam melakukan advokasi dengan pemerintah. Hal ini guna mereformasi kebijakan, memperbaiki pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran publik. Visi, misi, dan prinsip Pattrio-lah yang menjadi acuan dalam melakukan berbagai kerjanya.
5. Mata Massa
Mata Massa adalah aplikasi pemantauan pemilu legislatif dan presiden yang pernah digunakan pada 2019 lalu di seluruh wilayah Indonesia. Aplikasi ini dapat diunduh di telepon seluler berbasis android. Siapa saja diperbolehkan mengunduh aplikasi ini, sehingga dapat melaporkan langsung apabila menemui pelanggaran pemilu di lapangan melalui aplikasi tersebut.
Selanjutnya, tim verifikator Mata Massa akan menindaklanjuti temuan tersebut dan mengunggah laporannya di situs Matamassa.org. Dengan menggunakan slogan “Yuk Awasi Pemilu Kita!”, Mata Massa mengajak partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu agar demokrasi bisa berjalan bersih dan transparan.
6. Warga Jaga Suara
CEO PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah menggagas membuat aplikasi Warga Jaga Suara yang berawal dari keresahan terhadap kondisi demokrasi. Peluncuran aplikasi ini juga sekaligus sebagai buntut dari indikasi kecurangan yakni nepotisme Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai ikut cawe-cawe kekuasaan dalam Pemilu 2024.
“Ada kegentingan yang memaksa yang membuat harus dilakukan sesuatu, terutama untuk membuka data yang sebetulnya data publik,” ujarnya saat ditemui usai peluncuran aplikasi Warga Jaga Suara, 9 Februari 2024.
SHARISYA KUSUMA RAHMANDA I KAKAK INDRA PURNAMA
Foto 
