Kementerian ESDM akan Buka Seleksi Ditjen Penegakan Hukum, Aparat Bisa Daftar

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengadakan seleksi terbuka untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang sedang dibentuk. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan seleksi akan terbuka untuk siapa saja, termasuk aparat.

Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum atau Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yuliot mengatakan proses pembentukan ditjen ini sudah bergulir. Sejauh ini, kata dia, baru ada keputusan presiden atau keppres untuk penunjukan direktur jenderal Ditjen Gakkum. Sementara, sisanya akan menyusul. “Kami lagi menyusun organisasinya. Kalau keppresnya kan baru tingkat dirjennya, nanti organisasi ke bawahnya seperti direkturnya, kemudian PPNS, segala macam nanti bagaimana koordinasinya,” ujarnya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur pada Kamis, 14 November 2024.
 
Untuk mengisi struktur organisasi Ditjen Gakkum, ia berkata Kementerian ESDM akan melakukan seleksi terbuka. Hal ini berarti masyarakat sipil hingga aparat bisa mendaftar. “Ini kan dari seleksi terbuka, bisa saja dari aparat yang daftar. Nanti akan diseleksi,” kata dia.
 
Menurutnya, Ditjen Gakkum akan berfokus pada penertiban dan penegakan hukum. “Jangan sampai nanti banyak yang melakukan kegiatan tidak memenuhi aspek regulasinya, aspek perizinan, kewajiban. Itu yang harus dilakukan. Penataan dan juga aspek penegakan hukumnya,” kata dia.
 
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan jabatan Direktur Jenderal Penegakan Hukum diduduki oleh individu yang berasal dari kalangan jaksa, polisi, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Saya malah pikir-pikir, yang jadi Dirjen Gakkum ini kalau bukan jaksa, polisi, kalau nggak Angkatan Darat aja, Pak. Taunya TNI, lah. Mau Angkatan Udara, kek, Angkatan Darat, kek, Angkatan Laut. Yang memang dapat kita pertanggungjawabkan orangnya,” kata Bahlil saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di gedung parlemen, Jakarta Pusat kemarin, Rabu, 13 November 2024.
 
M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: OJK Ungkap Dampak Kemenangan Trump bagi Likuiditas Perbankan