Putusan MK Kepercayaan Investor

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Demonstrasi menolak perubahan UU Pilkada terjadi di sejumlah daerah.
Kerusuhan dan unjuk rasa berpengaruh pada minat investor berbisnis di Indonesia.
Pemerintahan Prabowo Subianto berisiko terdampak rusuh politik.

HAWA politik Indonesia sedang panas. Demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil prodemokrasi merebak di berbagai kota sejak Kamis, 22 Agustus 2024. Pemicunya, Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan Presiden Joko Widodo hendak melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

DPR berniat mengesahkan revisi UU Pilkada yang isinya justru bertentangan dengan putusan MK itu. Ini terjadi cuma sehari setelah putusan MK keluar. Unjuk kuasa yang vulgar ini mencuat ketika pasar keuangan global sebetulnya sedang terbuai sentimen positif yang juga menguntungkan Indonesia. Tingkat inflasi di Amerika Serikat yang kian landai membuat pasar yakin bahwa The Federal Reserve akan menurunkan bunga September nanti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Walhasil, rupiah sempat menguat dengan cepat ke kisaran 15.400 per dolar Amerika Serikat, terdorong masuknya dana investasi asing senilai US$ 1,1 miliar dalam sebulan terakhir. Ini kurs terkuat semenjak Desember tahun lalu. Namun maraknya protes di mana-mana langsung menggembosi sentimen positif di pasar. Kamis, 22 Agustus, kurs rupiah kembali merosot melampaui 15.600.

Ada pula sentimen positif dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 yang juga menjadi senyap tertelan keriuhan politik. Padahal pesan dari sana sungguh menenangkan pasar: tahun depan, kebijakan fiskal akan bersifat pruden dan realistis. Tak ada lonjakan defisit anggaran ataupun utang pemerintah.

Tahun depan, pemerintah membutuhkan utang baru Rp 616,2 triliun, hanya naik sekitar 1 persen ketimbang perkiraan realisasi tahun ini yang sebesar Rp 609,7 triliun. Sedangkan rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto tercantum 2,53 persen. Angka ini aman di bawah batas maksimal 3 persen sesuai dengan undang-undang dan lebih rendah ketimbang 2,7 persen perkiraan rasio tahun ini. Kekhawatiran pasar beberapa waktu lalu bahwa Prabowo Subianto akan mengubah undang-undang untuk menaikkan batas maksimal rasio defisit menjadi 5 persen sepertinya tak akan terjadi.

Penyusun RAPBN 2025 memang pemerintah inkumben. Namun, sebagai presiden terpilih, Prabowo punya Tim Sinkronisasi yang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan ketika RAPBN disiapkan. Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, pun menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak Juli 2024. Dari fakta-fakta ini, wajar jika pasar mengasumsikan Prabowo merestui atau setidaknya tak berkeberatan terhadap RAPBN itu.

Saat ini kedisiplinan pemerintah dalam mengelola keuangan menjadi faktor terpenting yang menentukan keyakinan pasar global kepada Indonesia. Jika hal itu tak berubah, ekonomi Indonesia akan menikmati buah manisnya. Meningkatnya keyakinan investor memperlancar aliran masuk dana investasi portofolio ke pasar finansial domestik. Neraca pembayaran Indonesia lebih kuat dan kurs rupiah bisa lebih stabil, bahkan menguat.

Karena itu, keriuhan politik dan maraknya demonstrasi itu sangat merugikan Prabowo. Paling sedikit sentimen positif di pasar yang seharusnya bisa menjadi modal awal yang baik saat Prabowo mengambil alih pemerintahan kini meredup.

Baca:

Keadaan bisa lebih parah jika pertikaian DPR versus MK terus berlanjut. Konflik antar-lembaga tinggi negara ini akan meletuskan krisis konstitusi. Keabsahan pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia November mendatang akan runtuh. Gejolak dan demonstrasi bakal marak dan berkepanjangan.

Menimbang berbagai risiko yang begitu besar, tak ada alasan bagi Prabowo untuk tetap mendukung DPR dalam konflik itu. Tanpa dukungan Partai Gerindra, partai politik milik Prabowo, sudah pasti banyak partai akan balik badan, tak lagi mendukung revisi UU Pilkada.

Seperti rencana pengesahannya, secepat itu pula pembatalannya. Pada hari yang sama, 22 Agustus 2024, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR yang juga tangan kanan Prabowo di Partai Gerindra, melempar sinyal mundur. DPR tidak jadi mengesahkan revisi UU Pilkada dan akan mengikuti putusan MK.

Keriuhan politik bisa jadi segera mereda. Namun investor tetap waspada. Manuver tak terduga bisa muncul di belantara politik Indonesia yang makin jauh dari etika.