Strategi Prabowo Subianto Menebar Bantuan Sosial pada 2025

Belanja bantuan sosial strategis yang masuk agenda prioritas Prabowo antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai. Target program ini akan diperluas pada kelompok rentan lain seperti pekerja sektor informal dan penyandang disabilitas. Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp 504,7 triliun untuk perlindungan sosial, termasuk PKH, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar, dan beragam program pemberdayaan lain. Selain itu, ada target baru untuk program Asistensi Rehabilitasi Sosial kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas sebanyak 101,5 ribu penerima. 

Dalam dokumen program Quick Wins Prabowo Subianto, tercatat sejumlah rencana untuk melanjutkan dan menambah program kartu sosial serta kartu usaha guna menghilangkan kemiskinan absolut. Salah satunya mengintegrasikan kartu bantuan sosial yang eksis selama ini ke kartu sejahtera dan kartu usaha sebagai program unggulan baru. Anggaran yang tersedia untuk kartu usaha yang sudah ada sebesar Rp 6,7 triliun yang mencakup pemberian akses aset produktif dan permodalan serta peningkatan kapasitas kerja dan kapasitas usaha. 

Sejumlah kalangan menilai program belanja perlindungan sosial dan subsidi kental dengan motif populis. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Abdul Manap Pulungan, mengatakan, alih-alih memberdayakan ekonomi masyarakat, program-program itu hanya menjadi alat tebar pesona untuk mendongkrak popularitas penguasa. “Ini layaknya investasi jangka panjang untuk menjaga popularitas dan elektabilitas di pemilihan umum berikutnya, karena menyasar kalangan grassroots atau menengah-bawah,” katanya. 

Efektivitas belanja sosial, Manap menambahkan, sering dipertanyakan karena kerap ada persoalan, seperti salah sasaran, penyelewengan dana, dan korupsi. “Dampaknya ke konsumsi dan pertumbuhan ekonomi juga segitu-segitu saja. Pertumbuhan ekonomi kita pun mandek di level 5 persen,” ujarnya. Manap mengatakan alokasi belanja perlindungan sosial yang dominan jika dibandingkan dengan belanja modal yang bersifat produktif juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjalankan reformasi ekonomi secara struktural. 

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan efektivitas program perlindungan sosial yang rendah bisa berujung pemborosan anggaran. Hal ini, dia menerangkan, berlaku untuk program yang ditujukan bagi dunia usaha, seperti kartu usaha dan dukungan kredit buat perusahaan rintisan atau startup. Menurut Yusuf, penerapan program-program populis menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memastikan kepuasan masyarakat dan pemilih presiden terpilih tetap berada di tingkat yang baik. “Secara politik bisa digunakan sebagai ‘jualan’ keberhasilan pemerintahan 100 hari pertama,” ucapnya.

Namun Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan menampik jika program perlindungan sosial dan berbagai kartu kesejahteraan yang digulirkan pemerintah disebut bertujuan meningkatkan popularitas presiden semata. “Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama soal pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan,” tuturnya pada Selasa, 20 Agustus 2024. 

Menurut Ferry, program perlindungan sosial akan berfokus pada peningkatan efektivitas, termasuk dengan memperbaiki sistem pendataan guna mengurangi kesalahan inklusi dan eksklusi, memperkuat mekanisme graduasi dari kemiskinan, serta mendorong konvergensi program agar lebih tepat sasaran. Sebelum digulirkan, kata dia, program-program tersebut sudah melalui kajian mendalam. Dampak lain yang diharapkan dari program ini adalah daya beli masyarakat terjaga, akses terhadap pendidikan dan kesehatan meningkat, serta terciptanya peluang kerja yang lebih baik. “Untuk memperkuat ketahanan ekonomi khususnya kelompok rentan."

Berbagai program perlindungan sosial telah diterapkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, seperti PKH, Kartu Sembako, dan subsidi energi. Pada 2023, misalnya, pemerintah menyalurkan bantuan PKH kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga, dan Bantuan Langsung Tunai El Nino kepada 18,8 juta keluarga. 

Ferry berujar, pelaksanaan program-program itu telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia dari 9,57 persen pada September 2022 menjadi 9,03 persen pada Maret 2024. Adapun program Kartu Prakerja menargetkan kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengangguran, yaitu mereka yang belum mengikuti pelatihan sebanyak 86 persen dan yang sebelumnya tidak bekerja 61 persen. Per Juni 2024, terdapat 971.123 penerima yang menyelesaikan pelatihan dan 911.176 penerima yang beroleh insentif. “Program ini membantu mereka memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan pasar kerja.”

Untuk dunia usaha, Ferry mengklaim efektivitas program kredit usaha rakyat (KUR) berkontribusi pada pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor produktif. Sejak 2015, nilai penyaluran KUR sudah lebih dari Rp 1.300 triliun kepada 47,22 juta debitor. “Program KUR akan terus dipertajam penyalurannya dan menyasar debitor baru, yang belum pernah mengakses KUR,” ucapnya. Pada 2024, pemerintah menganggarkan Rp 37 triliun untuk pemberian subsidi bunga kepada UMKM penerima KUR dengan total alokasi penyaluran KUR baru paling sedikit Rp 280 triliun.