Bagaimana Marimutu Sinivasan ke Luar Negeri Meski Belum Melunasi Utang BLBI

Kementerian Keuangan baru mengajukan kembali permintaan pencegahan ke Imigrasi lima bulan kemudian, tepatnya pada 8 Juni 2023. Pengajuan inilah yang kedaluwarsa pada 8 Desember 2023. Kementerian Keuangan tak kembali mengajukan permintaan perpanjangan pencegahan hingga Marimutu melancong ke Dubai pada 25 Mei 2024.

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim mengatakan tak mengetahui persis alasan Kementerian Keuangan tak mengajukan kembali permohonan perpanjangan cegah Marimutu setelah masa berlakunya habis pada Desember 2023. Imigrasi tak berwenang menanyakan pencegahan itu. “Kami cekal (cegah tangkal) berdasarkan permohonan yang mengajukan,” tutur Silmy Karim.

Tempo sudah berupaya mengirim surat permintaan konfirmasi kepada Marimutu Sinivasan, tapi tak berbalas. Sekretaris Marimutu, Mian, telah menerima surat permohonan wawancara yang ditujukan kepada atasannya. “Akan saya teruskan kepada beliau,” ucapnya. Namun, hingga Jumat, 14 Juni 2024, Marimutu tak merespons surat dan pertanyaan tersebut. 

Marimutu pernah menggugat Kementerian Keuangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Desember 2021 untuk memperoleh kepastian soal nilai utang Texmaco. Saat itulah ia mengutarakan komitmennya. “Saya memiliki iktikad yang baik untuk menyelesaikan kewajiban saya kepada negara,” katanya.

Masa keemasan Marimutu Sinivasan disebut telah berlalu. Sehari-hari, dia dikabarkan berkantor di lantai 15 Centennial Tower di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di lantai itu terdapat papan nama PT Multikarsa Investama dan Texmaco Group. Kerajaan bisnis Texmaco dikabarkan tinggal menyisakan sayap perusahaan, di antaranya PT Perkasa Heavyndo Engineering dan PT Texmaco Perkasa Engineering di Jawa Barat. Marimutu menjadi komisaris utama di kedua perusahaan itu.

Tatkala krisis keuangan 1997-1998 melanda Indonesia, Texmaco Group menjadi salah satu kelompok bisnis yang menerima dana talangan BLBI. Dana talangan ini yang sekarang menumpuk menjadi utang. Pada Desember 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan utang Texmaco kepada negara masih berada di angka Rp 29 triliun dan US$ 80,5 juta.

Penyitaan salah satu aset jaminan Texmaco Group berupa pabrik yang terletak di Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah, 20 Januari 2022. djkn.kemenkeu.go.id/

Menteri Sri menyampaikan informasi tersebut saat Satuan Tugas BLBI menyita sejumlah aset Texmaco. Nyatanya, penyitaan itu masih belum cukup melunasi utang Texmaco. Itulah sebabnya Kementerian mulai menyurati Dirjen Imigrasi untuk mengajukan permohonan pencegahan Marimutu ke luar negeri pada 26 Januari 2022.

Seseorang yang berada di lingkaran Marimutu menjelaskan, setelah mengetahui dicegah ke luar negeri, Marimutu mendatangi Kementerian Hukum dan HAM. Salah seorang yang dia temui adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM kala itu, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej. Dalam pertemuan pada pertengahan April 2022 itu, Marimutu meminta bantuan Eddy agar bisa ke luar negeri dengan alasan hendak berobat.

Eddy Hiariej mengakui adanya pertemuan itu. Ia menolak permintaan Marimutu. “Status cekal itu tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun, kecuali oleh yang meminta pencekalan,” tutur Eddy kepada Tempo saat ditemui di Jakarta pada Kamis, 13 Juni 2024.

Baru setahun kemudian Marimutu berhasil pergi ke luar negeri. Sebelum ke Dubai pada Mei 2024, Marimutu juga pernah ke luar negeri pada April dan Mei 2023. Ia ditengarai memanfaatkan kealpaan Kementerian Keuangan yang tak mengajukan kembali surat pencegahan. Surat pencegahan tahap pertama yang diajukan pada 26 Januari 2022, setelah diperpanjang satu kali, kedaluwarsa pada 26 Januari 2023. Padahal di masa itu Satgas BLBI tengah gencar menyita aset eks debitor BLBI. Permintaan pencegahan baru dikirim Kementerian Keuangan dua hari kemudian, tepatnya pada 8 Juni 2023. 

Dalam peraturan lama, surat pencegahan ke luar negeri berlaku selama enam bulan dan bisa terus diperpanjang. Ketentuan ini semula tertuang dalam Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Baru lima bulan sejak regulasi ini diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Mei 2011, advokat Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam gugatannya, Yusril menilai Pasal 97 ayat 1 bertentangan dengan asas negara hukum. Aturan ini memungkinkan pemerintah mencekal seseorang seumur hidup. Pada Juni 2012, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Yusril. Akibatnya, pencegahan hanya berlaku paling lama enam bulan dan hanya bisa diperpanjang satu kali selama enam bulan lagi.

Kini Marimutu dipastikan tak akan bisa ke luar negeri lagi. Kementerian Keuangan akhirnya mengajukan kembali permintaan pencegahan Marimutu ke Imigrasi pada 3 Juni 2024. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyampaikan permintaan pencegahan untuk Marimutu yang diajukan ke Imigrasi sudah berlaku. Lewat keterangan tertulisnya, Rionald mengatakan sudah mendapat informasi bahwa Marimutu telah bepergian ke luar negeri.

Tapi Rionald tak menjelaskan penyebab Marimutu Sinivasan bisa leluasa bepergian di tengah mandeknya pengembalian utang BLBI. “Saat ini kami sedang membuat penelitian internal untuk mengetahui dan memastikan penyebab terjadinya hal tersebut,” kata pria yang juga menjabat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan itu.