Komisi Status Perempuan PBB Keluarkan Iran Akibat Mahsa Amini

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

IRAN

Dikeluarkan dari Komisi Perempuan PBB

DEWAN Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) menyetujui resolusi yang diusulkan Amerika Serikat untuk menghapus Republik Islam Iran dari Komisi Status Perempuan PBB pada Rabu, 14 Desember lalu. Komisi Status Perempuan dibentuk untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Resolusi ini terbit sebagai respons atas kerusuhan besar di Iran yang dipicu kasus Mahsa Amini, perempuan Kurdi yang meninggal dalam tahanan polisi moral karena memakai hijab secara tidak benar pada September lalu. Dokumen resolusi menyatakan keprihatinan serius atas tindakan pemerintah Iran itu “untuk terus melemahkan serta makin menindas hak asasi perempuan dan anak perempuan” dan “sering kali dengan memakai kekuatan yang berlebihan”. “Keanggotaan Iran saat ini merupakan noda buruk pada kredibilitas Komisi,” kata Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Iran mengecam keras resolusi ini. “Mencabut keanggotaan sah dari Komisi Status Perempuan adalah bidah politik yang mendiskreditkan organisasi internasional ini dan juga menciptakan prosedur sepihak untuk penyalahgunaan lembaga internasional di masa depan,” demikian pernyataan Kedutaan Besar Iran di Jakarta.

PERU

Castillo Ditahan Setahun Lebih

MAHKAMAH Agung memutuskan bahwa Presiden Peru yang digulingkan, Pedro Castillo, akan tetap dalam tahanan prapersidangan selama 18 bulan pada Kamis, 15 Desember lalu. Hakim Mahkamah Agung Juan Carlos Checkley menyatakan penahanan yang lama ini mencerminkan kerumitan kasus dan kemungkinan Castillo mencari suaka ke luar negeri setelah dituduh melakukan kudeta di Peru.

Keputusan ini keluar di tengah unjuk rasa besar para pendukung Castillo. Satu per satu menteri dalam kabinet Castillo mengundurkan diri. Presiden Dina Boluarte menawarkan kemungkinan menggelar pemilihan umum dini. Adapun Menteri Pertahanan Luis Alberto Otárola mengumumkan keadaan darurat dan mengerahkan pasukan ke jalan. Sedikitnya 20 orang tewas dan 340 orang mengalami cedera di tengah demonstrasi.

Mantan Presiden Peru Pedro Castillo. REUTERS/Sebastian Castaneda//File Photo

Ratusan turis juga terperangkap di Machu Picchu, tempat wisata populer di sana, ketika kerusuhan pecah. Pembicaraan tingkat tinggi sedang berlangsung di Ibu Kota Lima untuk menyelesaikan krisis politik ini.

Castillo dimakzulkan oleh Kongres pada Rabu, 7 Desember lalu, setelah dia berusaha membubarkan Kongres dan menetapkan pemerintahan darurat, sebuah taktik yang dikecam anggota parlemen sebagai percobaan kudeta. Dia ditahan atas tuduhan melakukan pemberontakan dan konspirasi. “Saya tidak akan pernah mengundurkan diri dan melepaskan tujuan populer ini,” kata Castillo dalam persidangan sebelumnya, seperti dikutip CNN.

SELANDIA BARU

Larangan Merokok bagi Generasi Muda

PARLEMEN Selandia Baru mengesahkan Undang-Undang Lingkungan Bebas Rokok yang melarang penjualan tembakau kepada siapa pun yang lahir setelah 1 Januari 2009 pada Selasa, 13 Desember lalu. Larangan itu bertujuan mencegah generasi muda dan mengendalikan tembakau untuk membuat negara tersebut bebas rokok pada 2025. Pelanggarnya dapat dihukum denda hingga NZ$ 150 ribu atau hampir Rp 1,5 miliar.

“Ribuan orang akan hidup lebih lama, hidup lebih sehat, dan sistem kesehatan akan menjadi Rp 49.671 triliun lebih baik karena tidak perlu mengobati penyakit akibat merokok,” kata Menteri Kesehatan Ayesha Verrall, seperti dikutip BBC.

Tingkat merokok di Selandia Baru kini sudah mencapai titik terendah dalam sejarah dengan hanya 8 persen orang dewasa yang merokok setiap hari, turun dari 9,4 persen tahun lalu. Regulasi itu juga dirancang untuk membatasi jumlah pengecer produk tembakau asap hingga 600, berkurang dari 6.000 saat ini, dan mengurangi kadar nikotin untuk mengurangi kecanduan. Regulasi itu tidak melarang produk rokok elektrik (vape), yang kini jauh lebih populer di kalangan generasi muda. Para pengkritik memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat memicu pasar gelap produk tembakau dan mematikan toko-toko kecil.