Peluang Mengadili Putin di Mahkamah Internasional

Presiden Megawati Soekarnoputri sempat menyusun Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma termasuk salah satu poinnya, tapi tak dilanjutkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat membentuk suatu tim untuk mengkaji kemungkinan meratifikasi Statuta Roma, tapi juga berhenti.

Di masa pemerintah Presiden Joko Widodo, isu ini muncul lagi ketika ada desakan dari masyarakat sipil dan mencuatnya kasus Omar Bashir, mantan Presiden Sudan yang didakwa ICC melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Darfur. “Sempat ada pembahasan mengenai Statuta Roma, rapat antar-kementerian, tapi belum ada kesepakatan juga,” ujar Purnomo. Pembicaraan terakhir terjadi pada 2019.

Menurut Purnomo, dulu ada kekhawatiran warga negara Indonesia akan diadili di negara lain kalau Indonesia menjadi pihak dalam ICC. Namun kini kekhawatiran itu sudah menipis. Diskusi yang mencuat sekarang adalah mana yang lebih bermanfaat, meratifikasinya atau menyesuaikannya melalui hukum nasional.

Purnomo menyebutkan ICC sebenarnya lebih mendorong pada penyelesaian berdasarkan hukum nasional setiap negara. Dia mencontohkan kasus tentara Inggris yang melakukan kejahatan perang di Irak pada 2003-2008. ICC sempat melakukan penyelidikan tapi kemudian menutup kasus ini pada 2020 dan pemerintah Inggris mengadili sendiri tentaranya. “Jadi, kalau ada tuntutan semacam itu, ICC akan melihat dulu apakah hukum nasional di negara itu memadai untuk mengadili orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut,” katanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang disahkan pada Januari lalu sudah memasukkan asas universal. Undang-undang ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional. Ia juga berlaku bagi orang yang melakukan tindak pidana di luar negeri yang penuntutannya dilakukan Indonesia atas dasar perjanjian internasional.

Meskipun demikian, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menangani genosida dan kejahatan kemanusiaan. “Tapi kejahatan perang enggak masuk. Itu juga jadi persoalan kalau kita mau menangkap Putin, karena kita tidak punya aturan mengenai kejahatan perang,” ujar Purnomo.

Kementerian Luar Negeri, tutur Purnomo, berpegang paling tidak pada lima “aman”, yakni aman dari sisi politik, teknis, yuridis, keamanan, dan keuangan, bila Indonesia mau meratifikasi konvensi atau terikat dengan satu perjanjian internasional. “Kalau salah satu tidak lengkap, biasanya kami berhenti dulu. Kami bereskan dulu yang enggak lengkap ini.”

Purnomo menyatakan Kementerian Luar Negeri cenderung melengkapi peraturan nasional untuk isu-isu yang bisa ditangani sendiri. Dia mencontohkan kerangka hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan menyalahi aturan atau IUU Fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian membuat Undang-Undang Perikanan yang memasukkan unsur-unsur dari IUU Fishing. “Kini IUU Fishing ditinggal, tidak diratifikasi.”

Atip Latipulhayat lebih mendukung untuk memperkuat hukum nasional daripada meratifikasi hukum internasional. “Indonesia sebaiknya memperkuat hukum sendiri sehingga tetap mampu mengadili para pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma,” katanya. “ICC itu sebagai pilihan terakhir kalau suatu negara tak mau atau tak dapat mengadili.”

Menurut Atip, secara normatif hukum Indonesia sudah lumayan mengalami perbaikan, terutama sejak adanya pengadilan HAM kasus Timor Timur. “Tapi saya sangat ragu terhadap penegakan hukumnya. Sebab, penegakan hukum di negara kita hampir diragukan oleh berbagai kalangan komunitas internasional. Itu masalahnya,” tuturnya.

Sistem hukum kita, kata Atip, masih dinilai belum mampu memenuhi standar hukum internasional karena terkesan masih memberlakukan impunitas kepada pejabat negara yang melanggar hukum. Dia mencontohkan kasus Pinangki Sirna Malasari, jaksa di Kejaksaan Agung yang diadili karena menerima suap dari buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra. Pengadilan menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara terhadap Pinangki pada Agustus 2020, lalu menjadi hanya empat tahun penjara, dan akhirnya bebas bersyarat pada September 2022. “Bagaimana orang mau percaya (pada sistem hukum Indonesia) ketika penegak hukum yang melakukan pelanggaran malah dihukum rendah? Ini satu indikator. Apalagi bila pelanggaran serius itu dilakukan para pejabat. Inilah yang diragukan,” ujar Atip.

Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Komisaris Presiden Rusia untuk Hak Anak Maria Lvova-Belova di Moskow, Rusia 16 Februari 2023. REUTERS/Sputnick/MIkhail Metzel/Pool

Dengan kondisi saat ini, tak ada halangan apa pun bagi Putin bila hendak mampir di Jakarta. Namun tidak demikian halnya di negara-negara anggota ICC. Putin, misalnya, dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS, blok kelompok ekonomi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, di Cape Town, Afrika Selatan, pada Agustus mendatang.

Tuan rumah Afrika Selatan mengaku menghadapi dilema karena sebagai anggota ICC mereka diharapkan menahan Putin. “Semua kepala negara diharapkan menghadiri KTT. Tapi sekarang kami menghadapi hal yang tak direncanakan, yakni surat perintah ICC ini,” tutur Vincent Magwenya, juru bicara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, seperti dikutip Africa News, pada Rabu, 12 April lalu.

Politikus di sana terbelah dalam menyikapi rencana kedatangan Putin. Partai oposisi utama Aliansi Demokratik meminta pemerintah menahan Putin jika datang, sedangkan partai-partai kiri, termasuk Partai Komunis Afrika, sekutu partai berkuasa Kongres Nasional Afrika, meminta pemerintah menyambut Putin dan mengabaikan perintah ICC.

Kremlin belum memutuskan apakah Vladimir Putin akan datang atau tidak. Acara KTT BRICS mungkin akan menentukan nasib Putin di hadapan negara-negara anggota ICC.