Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

internasional

50.000 Tentara Rusia Tewas di Ukraina

Koalisi media Rusia menyimpulkan bahwa 50 ribu tentara Rusia tewas dalam perang Rusia-Ukraina sejak Februari 2022. 

21 April 2024 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KOALISI media BBC Rusia; Mediazona, grup media independen Rusia; dan sejumlah sukarelawan menyimpulkan bahwa 50 ribu tentara Rusia tewas dalam perang Rusia-Ukraina sejak Februari 2022. Laporan itu mereka umumkan pada Rabu, 17 April 2024. Jumlah itu lebih besar dari angka yang diumumkan Kremlin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Angka itu mereka dapatkan setelah menyisir berbagai informasi dari laporan, koran, dan media sosial. Kuburan-kuburan baru juga membantu memberikan nama-nama tentara yang telah meninggal. Jumlah itu tidak memasukkan kematian para milisi Rusia di Donetsk dan Luhansk.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ukraina belum mengumumkan jumlah tentaranya yang tewas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pernah menyebut angka 31 ribu, tapi itu berdasarkan perkiraan intelijen Amerika Serikat. Meskipun jumlah tentara Rusia yang tewas mungkin lebih banyak, Ukraina kehabisan amunisi, pasukan, dan pertahanan udara. Mantan komandan Komando Pasukan Gabungan Inggris, Jenderal Sir Richard Barrons, memperingatkan bahwa Ukraina bisa dikalahkan Rusia pada 2024. “Kita melihat Rusia menyerang di garis depan, menggunakan keunggulan 5 : 1 dalam hal artileri, amunisi, dan personel yang diperkuat dengan penggunaan senjata-senjata baru,” katanya, seperti dikutip BBC.

Vietnam

Taipan Korup Dihukum Mati

PENGADILAN Kota Ho Chi Minh menghukum mati taipan properti Truong My Lan karena bersalah atas kasus penipuan keuangan dan korupsi, Kamis, 11 April 2024. Ini kasus terbesar dalam sejarah pengadilan Vietnam dan salah satu skandal perbankan terbesar di dunia. Perempuan pengusaha 68 tahun itu juga dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena suap dan 20 tahun lagi lantaran melanggar peraturan perbankan. Selain itu, Direktur Utama Van Thinh Phat tersebut diperintahkan membayar kompensasi lebih US$ 27 miliar kepada Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB).

Menurut Viet Nam News, My Lan telah mendirikan 1.000 perusahaan abal-abal dalam jaringan Van Thinh Phat untuk meminjam uang dari bank. Pada 2012, Lan menguasai SCB, bank terbesar di Ho Chi Minh. Selama Lan memimpin bank itu sampai 2022, SCB memberi dia lebih dari 2.500 pinjaman senilai Rp 644 triliun lebih. Untuk menutupi kondisi keuangan SCB yang buruk, Lan menyuap berbagai auditor dan pengawas keuangan pemerintah.

Pemerintah Vietnam belakangan ini menindak keras para koruptor. Pemerintah menemukan sekitar 780 kasus korupsi pada 2021-2023. Salah satu skandal terbesar adalah kasus Viet A Technology Corporation, perusahaan yang menyuap pejabat pemerintah untuk menjual alat tes reaksi berantai polimerase atau PCR Covid-19 impor tapi diaku sebagai produk lokal dengan harga lebih tinggi. Sejumlah pejabat dipecat, termasuk Menteri Kesehatan Nguyen Thanh Long, yang berujung pada dicopotnya Wakil Perdana Menteri Pham Bình Minh dan Vu Duc Dam serta mundurnya Presiden Nguyen Xuan Phuc.

Thailand

Serukan Dialog untuk Myanmar

Seorang tentara pemberontak yan tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) berjaha di kota perbatasan Thailand-Myanmar Myapadwa, di Myanmar, 15 April 2024. Reuters/Athit Perawongmetha

MENTERI Luar Negeri Parnpree Bahiddha-Nukara mengunjungi Kota Mae Sot di perbatasan dengan Myawaddy, Myanmar, Jumat, 12 April 2024. Kunjungan ini berlangsung sehari setelah kelompok milisi perlawanan merebut Myawaddy dari tangan junta militer Myanmar dan diperkirakan 100 ribu orang akan mengungsi ke Thailand. Namun Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin memperingatkan bahwa pertempuran tidak boleh meluas ke wilayah udara negaranya.

Parnpree menyerukan perlunya dialog untuk menyelesaikan krisis Myanmar. “Thailand ingin melihat perdamaian dan dialog,” kata Parnpree, seperti dikutip Al Jazeera. Dia mengatakan pemerintah Thailand telah menghubungi Dewan Administrasi Negara Myanmar, nama resmi junta militer, dan menyerukan diakhirinya kekerasan.

“Baru-baru ini ada diskusi di dalam ASEAN untuk mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pengurangan kekerasan di Myanmar dan mendorong dialog yang sejalan dengan konsensus Lima Poin ASEAN.”

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus