Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan impor sampah ke Indonesia harus dihentikan. Hal ini, karena menambah beban masalah pengelolaan limbah di Tanah Air.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Dalam waktu segera maka kita tidak boleh lagi impor-impor barang semacam itu. Sampah kita sudah cukup banyak, sudah lah ngakal-ngakali kita sudah cukup,” kata Hanif dalam kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Ahad, 27 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hanif menargetkan impor sampah harus dapat dihentikan mulai tahun ini. “Mengkolonisasi kita dalam bentuk ngirim sampah ke Indonesia sudah cukup dengan apapun alasannya,” kata dia. “Jadi tahap-tahapan harus kita bangun untuk mengurangi dan menghentikan impor sampah apapun alasannya.”
Upaya penghentian tersebut sebagaimana komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin kesehatan, penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, dan percepatan ekonomi hijau.
Menurut dia, dalam lima tahun ke depan Kementerian Lingkungan Hidup akan fokus untuk melakukan tata kelola sampah domestik yang jumlahnya sudah melebihi kapasitas hingga menjadi lebih bermanfaat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023, ada sebanyak 38,21 persen dari total 38,2 juta ton sampah yang tidak terkelola. Dalam hal ini, pembenahan tata kelola sampah di TPST Bantar Gebang sedang menjadi sorotan utama dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena timbunan sampah di Jakarta mencapai 8.600 ton per hari, dengan 86,69 persen di antaranya dibawa ke TPST Bantar Gebang.
