Golput dan Calon Perseorangan

Golput dan Calon Perseorangan

PADA Pemilu 2014, warga negara Indonesia yang berhak memilih berjumlah 186.612.255 dan yang menggunakan hak pilih hanya 75,2 persen. Sisanya tidak memilih alias “golput”. Sedangkan pada Pemilu 2019, warga yang berhak memilih berjumlah 196.545.636, tapi yang menggunakan hak pilih hanya 81,97 persen. Pemilu 2014 dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara 18,95 persen, lalu pada Pemilu 2019 jumlah suaranya naik menjadi 19,33 persen. Karena itu, pemenang Pemilu 2014 yang sebenarnya adalah golput dengan perolehan suara sebesar 24,8 persen.

Artinya, masih cukup banyak warga yang enggan menggunakan hak pilih mereka dengan berbagai pertimbangan yang memang masuk akal. Mereka bisa dibagi dalam beberapa kelompok. Pertama, ada kemungkinan mereka bukan anggota ataupun simpatisan partai peserta pemilu. Kedua, kelompok yang telanjur apatis dan tidak percaya pemilu bisa membawa perubahan menuju kesejahteraan. Ketiga, mereka adalah anggota atau simpatisan partai, tapi merasa tak terwakili karena selama ini tidak merasakan manfaat langsung ataupun tidak langsung. Keempat, mereka tidak suka terhadap calon-calon anggota legislatif—selain tidak ada yang dikenal, banyak dari mereka yang merupakan politikus karbitan. Kelima, mereka adalah pemilih pemula yang bersikap masa bodoh terhadap partai dan pemilu.

Hal ini patut menjadi perhatian serius karena sebagian besar orang dalam kelompok golput mempunyai latar belakang pendidikan yang baik dan datang dari lingkungan yang sejahtera. Secara sosial, mereka punya pengaruh cukup besar di lingkungan. Artinya, mereka bisa dengan mudah mempengaruhi masyarakat di lingkungan terdekat agar menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilih.

Barangkali sudah waktunya pemerintah dan partai politik punya keberanian serta memberi kesempatan kepada calon perseorangan menjadi anggota legislatif. Apabila ada niat baik dan kemauan politik, Undang-Undang Pemilu bisa diperbaiki untuk mengakomodasi calon perseorangan.

Apabila para politikus yang bertarung untuk memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah merasa punya kualitas yang bagus, seharusnya mereka tidak perlu khawatir bersaing dengan calon-calon perseorangan. Dalam setiap kampanye, program yang benar-benar akan mencapai sasaran dibuktikan dengan langkah nyata, bukan retorika belaka.