Video

Presiden Jokowi Bahas Bansos di Peringatan Harlah NU dan Muslimat NU

20 Januari 2024 | 17.47 WIB

Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menyelenggarakan perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Sabtu, 20 Januari 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) saat hadir di acara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-101 dan Muslimat NU ke-78 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Januari 2024. Menurut Jokowi, penyaluran subsidi dan bansos adalah bagian dari usaha pemerintah untuk hadir membantu masyarakat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Jokowi, pemerintah telah menyalurkan ratusan triliun untuk subsidi dan bansos pada 2023. "Misalnya ini tahun 2023 subsidi dan bansos yang telah kita gelontorkan itu sebesar Rp 443 triliun. Gede sekali ini," ucap dia.

Pemerintahan Jokowi resmi memperpanjang masa penyaluran bansos atau bantuan pangan mulai Januari hingga Juni 2024. Namun, penyaluran bansos oleh pemerintah Jokowi beberapa waktu terakhir ini bukan tanpa polemik. Alasannya, pemberian bansos menjelang Pemilu 2024 menuai sejumlah kritik lantaran disinyalir menjadi cara salah satu kandidat untuk memperoleh suara.

Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Muslimat NU telah resmi mendukung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dengan bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN). 

Ada 2.995 armada bus yang membawa peserta dari 34 Pengurus Wilayah dan 534 Pengurus Cabang Muslimat NU. Gelaran Harlah itu juga dihadiri Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU dari 11 negara, yaitu Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Jerman, Inggris, Jepang, dan negara lainnya.

Video: Tempo/Adil Al Hasan, Instagram/@infojatim

Editor: Dwi Oktaviane

ads
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum