Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Timur (AMAN Kaltim) meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat sebelum memutuskan berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. AMAN Kaltim menyampaikan permintaan itu dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan pemerintah Belanda di sebuah hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jakarta, 26 April 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jika berniat melanjutkan investasi di IKN mesti bertangung jawab kepada masyarakat adat,” kata Ketua Badan Pengurus Harian JATAM Kaltim, Saiduani Nyuk, kepada Tempo, Rabu, 8 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat di kawasan IKN, AMAN Kaltim meminta pemerintah Belanda memastikan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat adat, tidak ada perampasan ruang, perusakan lingkungan, dan investasi yang ramah terhadap masyarakat adat dan lingkungan. Saiduani mengatakan pemerintah Belanda menghargai pendapat para perwakilan LSM dalam pertemuan malam itu.
Paling tidak, kata Saiduanyi, mereka memiliki gambaran tentang situasi di IKN. “Paling tidak memberikan gambaran apa yang harus mereka lakukan apa yang harus mereka minta kepada pemerintah,” kata dia.
Menurut Saiduani, pemerintah Belanda dalam pertemuan itu memang ingin meminta informasi tentang proyeksi pembangunan IKN dan situasi terkini masyarakat adat di kawasan itu. Mereka juga menanyakan kajian tentang IKN yang pernah dibuat oleh Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim) dan AMAN Kaltim.
Ada sekitar sembilan orang perwakilan Pemerintah Belanda hadir dalam acara santap malam itu. Mereka antara lain Deputi Bidang Ekonomi Kerajaan Belanda Natasja van der Geest, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Michiel Sweers, Kepala Bidang Ekonomi Kerajaan Belanda Adrian Paalm, Wakil Duta Besar, Kepala Bagian Ekonomi, dan Kepala Asia Selatan dan Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Annemarie van der Heijden. Adapun perwakilan Otorita IKN tak hadir dalam acara itu. Selain Saiduani, para perwakilan LSM yang hadir yaitu Teresia Jari dari JATAM Kaltim, Ali Imron dari World Wildlife Fund (WWF), dan Mapaselle dari Pokja Pesisir.
Foto 
