Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Kepolisian mendekati dosen agar membuat testimoni memuji keberhasilan pemerintah Jokowi untuk menandingi kritik para guru besar atas pelbagai pelanggaran hukum oleh Presiden Jokowi.
Kementerian menyisipkan kegiatan untuk menggalang dukungan bagi Prabowo-Gibran.
Dari bimbingan teknis, penyuluh pertanian, hingga penyuluh agama menyebar ke seluruh penjuru mendulang suara bagi Prabowo Subianto.
AWAL Februari menjadi waktu yang sibuk bagi petinggi kepolisian di Jawa Tengah. Hari-hari itu mereka ditugasi menggalang dukungan dari petinggi universitas untuk mengatasi kritik guru besar dari berbagai kampus. Mulai Rabu, 31 Januari 2024, banyak akademikus mengecam keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Umum 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tangkapan layar percakapan antara petinggi kampus dan perwira menengah yang diperoleh Tempo menunjukkan pembuatan testimoni itu merupakan perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi. “Kami ada perintah dari Kapolda terkait dengan statement rektor,” begitu tertulis dalam percakapan itu.
Salah satu petinggi kampus yang didatangi polisi adalah Hardi Winoto. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Semarang itu didatangi Kepala Kepolisian Sektor Tembalang, Kota Semarang, Komisaris Wahdah Maulidiawati, pada Jumat sore, 2 Februari 2024. Polisi sempat memberikan sontekan kepada Hardi soal isi testimoni. Tapi Hardi menolak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tangkapan laya video testimoni Wakil Rektor II UNIMUS Semarang Hardi Winoto. Tempo/Jati Mahatmaji
Malam itu juga potongan video Hardi yang memuji keberhasilan Jokowi menangani pandemi Covid-19 beredar di media sosial. Di video itu tersemat logo Universitas Muhammadiyah Semarang. Hardi kaget karena polisi tak meminta izin dia dan kampusnya untuk menyebarkan video itu. “Saya dikira mengarahkan ke salah satu calon,” katanya, Ahad, 4 Februari 2024.
Setidaknya ada enam video testimoni petinggi kampus di Jawa Tengah yang berseliweran di media sosial. Semuanya bernarasi sama: memuji kinerja Jokowi. Seorang petinggi kepolisian dan pejabat di Istana Negara menyebutkan operasi polisi itu diharapkan bisa menandingi kritik guru besar, dosen, dan mahasiswa yang menderas.
Seorang pejabat kepolisian dan seorang di lingkaran Istana Negara menyebutkan operasi itu diharapkan bisa menjadi kontra-narasi bagi gerakan perlawanan masyarakat sipil. Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi menyerahkan jawaban kepada Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto.
Menurut Satake, pembuatan video testimoni itu merupakan cooling system untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai di Jawa Tengah. “Salah satu kegiatannya manajemen kemitraan dengan civitas academica dan mahasiswa,” ujarnya, Jumat, 9 Februari 2024. Satake tak membantah ataupun membenarkan perintah itu datang dari Luthfi langsung.
Luthfi salah satu polisi kepercayaan Jokowi. Ia dikenal sebagai bagian dari “geng Solo”—julukan untuk pejabat yang dekat dengan Jokowi saat ia menjadi Wali Kota Solo pada 2005-2012. Pada 2011, Luthfi menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta. Sedangkan posisi Kapolres dipegang oleh Listyo Sigit Prabowo, kini Kepala Kepolisian RI.
Karier Luthfi ikut meroket seiring dengan perpindahan Jokowi ke Ibu Kota. Penunjukannya sebagai Kapolda Jawa Tengah oleh sejumlah perwira tinggi Polri dianggap keluar dari tradisi selama ini, yaitu kepala kepolisian daerah harus lulusan Akademi Kepolisian. Toh, meski bukan lulusan Akpol, ia lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela--kini Sekolah Perwira Polisi Sumber Sarjana-- tahun 1989, Luthfi bisa menjabat Kapolda Jawa Tengah sejak 2020.
Tak hanya mengamankan citra Presiden menjelang Pemilu 2024, kepolisian Jawa Tengah juga disinyalir membantu pemenangan Prabowo-Gibran. Ancang-ancang operasi itu telah dimulai sebelum Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Pada Agustus-September 2023, Markas Besar Polri memetakan dukungan tokoh masyarakat dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024.
Pemetaan itu dilakukan oleh setiap kepolisian resor di Jawa Tengah dan daerah lain. Tempo membuka survei berformat Google Form yang disebarkan kepolisian. Isi pertanyaannya antara lain nama-nama tokoh berpengaruh, perkiraan jumlah pengikut, afiliasi terhadap partai, serta dukungan terhadap calon presiden.
Seorang petinggi kepolisian dan orang dekat Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemetaan itu untuk memastikan kekuatan partai dan calon presiden di berbagai wilayah. Dengan begitu, polisi bisa menentukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Hasil survei itu kemudian dilaporkan ke Markas Besar Polri.
Narasumber yang sama bercerita, setelah Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo, Polri juga menggelar mutasi perwira menengah dan tinggi. Tujuannya, menempatkan perwira yang bisa membantu memenangkan Prabowo-Gibran. Mereka yang dinilai mendukung calon lain otomatis terdepak.
Di Jawa Tengah, tiga pejabat utama dan belasan perwira menengah ikut dirotasi. Sebabnya, kata narasumber tersebut, mereka ditengarai ogah cawe-cawe dalam pilpres atau mendukung Ganjar-Mahfud. Jawa Tengah menjadi perhatian Istana dan Mabes Polri. Dengan pemilih 28,28 juta, terbesar ketiga, provinsi itu menjadi lumbung suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang menyokong Ganjar-Mahfud.
Mutasi perwira menengah dan tinggi itu diinisiasi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier Polri Brigadir Jenderal Ribut Hari Wibowo. Seperti Ahmad Luthfi dan Listyo Sigit Prabowo, Ribut dianggap memiliki kedekatan dengan keluarga Solo—julukan untuk keluarga Jokowi. Ia menjadi Kepala Kepolisian Resor Kota Solo pada 2017.
Ribut tak merespons permintaan wawancara. Setelah jurnalis Tempo memperkenalkan diri melalui aplikasi percakapan WhatsApp, pesan baru yang dikirimkan kepadanya hanya bertanda centang satu. Adapun Listyo menyebutkan mutasi hal rutin di tubuh Polri. “Sudah ada kriteria dan melalui mekanisme Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan soal proses pengembangan karier anggota di organisasi Polri,” ucapnya, Jumat, 9 Februari 2024.
Pemetaan terhadap tokoh masyarakat diikuti dengan operasi darat. Polisi ditengarai mendekati sejumlah kiai di Jawa Tengah yang dinilai terafiliasi dengan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dua narasumber yang mengetahui lobi-lobi itu bercerita, polisi membahas arah dukungan para kiai dalam pilpres 2024.
Meski tak menyebut nama pasangan calon presiden secara langsung, polisi melontarkan sejumlah wacana soal citra Anies-Muhaimin. Misalnya kekhawatiran kebangkitan khilafah hingga Front Pembela Islam (FPI), organisasi yang dilarang pemerintah. Dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, FPI ikut menyokong Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, Yusuf Chudlori, juga mengaku didatangi oleh polisi. Namun Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa itu enggan bercerita panjang. “Intinya mereka minta kiai bisa memberi imbauan ke masyarakat agar pilpres tetap kondusif,” kata Yusuf, Rabu, 7 Februari 2024.
Manuver polisi kian intens setelah Prabowo resmi menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Oktober 2023. Dua tokoh agama di Jawa Tengah mengatakan intensitas kunjungan dan komunikasi dengan aparat meningkat. Namun pesan dukungan terhadap Prabowo-Gibran disampaikan dengan hati-hati.
Pergerakan ke berbagai tokoh agama ini diakui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto. “Kegiatan yang dilakukan oleh personel Polda Jawa Tengah adalah upaya cooling system agar pemilu berjalan aman dan damai,” tutur Satake. Namun Satake membantah jika aparat disebut datang dengan membawa arahan politik tertentu.
Operasi Nusantara Cooling System diaktifkan oleh Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Agustus 2023. Tujuannya, meminimalkan isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Operasi ini mulai berjalan pada September tahun lalu dan dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mencurigai sistem itu hanya kedok polisi untuk menekan masyarakat dengan instrumen hukum. Dalih cooling system, kata dia, juga digunakan untuk mengumpulkan dan mengintimidasi sejumlah kepala desa. Hasto menyoroti pemanggilan banyak kepala desa oleh polisi.
Menurut dia, para kepala desa yang diperiksa kemudian ditunjukkan kesalahannya. Setelah itu, mereka diminta mendukung Prabowo-Gibran. “Mereka diminta membuat video pernyataan dukungan,” ujar Hasto pada Jumat, 9 Februari 2024.
Operasi cooling system ini berjalan seiring dengan pemanggilan kepala desa oleh kepolisian. Pada 16 November 2023, para kepala desa di Karanganyar dikagetkan oleh panggilan pemeriksaan dari Polda Jawa Tengah untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi dana desa. Pemeriksaan batal setelah surat pemanggilan itu bocor ke publik.
Hingga beberapa pekan menjelang pemilu, pemanggilan kepala desa masih berjalan. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga mendapat informasi soal pemanggilan tersebut. Namun ia enggan menyebutkan nama wilayahnya secara detail. “Pemanggilan ini memberi pesan ketakutan kepada kepala desa lain,” kata Jazilul kepada Tempo, Kamis, 8 Februari 2024.
Kubu Prabowo-Gibran bukan tak menyadari manuver polisi menguntungkan mereka. Pada Juni 2023, Prabowo Subianto menyatakan keinginannya kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar untuk menggandeng Gibran sebagai cawapres. Informasi ini diceritakan oleh orang dekat Muhaimin dan petinggi partai koalisi pemerintah kepada Tempo.
Saat itu PKB masih berkoalisi dengan partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra. Sedangkan Muhaimin disebut sebagai calon wapres Prabowo. Narasumber yang sama bercerita, Prabowo menyatakan, dengan menggaet Gibran Rakabuming Raka, ia akan mendapat dukungan dari Jokowi dan Polri.
Keinginan Prabowo itu hampir memupus harapan Muhaimin menjadi calon wakil presiden. Namun, tiga bulan kemudian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu menjadi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi membantah informasi itu. Ia menyebutkan keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo merupakan kesepakatan bersama partai koalisi. “Kesepakatan itu setelah PKB hengkang,” ucap Dedi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo.
•••
UPAYA lembaga negara memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga terjadi di Kementerian Agama. Sejak awal Januari 2024, para penyuluh agama di berbagai daerah mendapat tugas baru dari kepala kantor urusan agama (KUA), yaitu membantu menaikkan perolehan suara pasangan nomor urut dua tersebut.
Dalam pertemuan di kantor urusan agama di salah satu kecamatan di Jawa Timur pada akhir Januari 2024, pimpinan lembaga itu memberikan tugas kepada 20 aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran. Sebagian di antara mereka adalah penyuluh dari kalangan ASN dan non-ASN.
Seorang peserta pertemuan bercerita, pesan mendukung Prabowo-Gibran awalnya disampaikan secara tersirat dalam bentuk cerita dan gurauan. Ungkapan-ungkapan seperti “satu komando” dan “tegak lurus” muncul di sela-sela cerita si kepala kantor. Menjelang akhir pertemuan, kepala KUA itu mulai meminta para penyuluh menggalang dukungan.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda, Yaqut Cholil Qoumas menyapa peserta Kongres XVI GP Ansor yang masih berada di atas kapal di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, 3 Februari 2024. Antara/Makna Zaezar
Menurut narasumber ini, peserta pertemuan diminta mengajak keluarganya mencoblos Prabowo-Gibran. Ada yang diberi tugas mencari 10 bahkan 50 suara. Penyuluh ini memperdengarkan rekaman pertemuan tersebut kepada Tempo.
Data Kementerian Agama mencatat, pada 2022, setidaknya ada 49.818 penyuluh agama Islam di Indonesia. Di Jawa Timur saja ada 5.746 penyuluh, terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Pun di daerah lain di provinsi itu, instruksi yang sama disampaikan kepada para penyuluh.
Dua politikus pendukung pemerintah mengatakan penggalangan dukungan itu merupakan perintah Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pada November 2023, Yaqut diduga diminta oleh Presiden Joko Widodo menggalang suara hingga 9 persen untuk Prabowo-Gibran. Politikus yang mengetahui isi pertemuan itu mengatakan Yaqut hanya menyanggupi 4 persen.
Setelah mendapat instruksi Jokowi, Yaqut mengumpulkan kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Mereka diminta mendorong kantor wilayah Kementerian Agama di kabupaten/kota menggerakkan penyuluh melalui kantor urusan agama.
Menteri Agama menyangkal ada perintah Presiden untuk memenangkan Prabowo-Gibran. “Perintah Presiden, seluruh aparatur sipil negara, tentara, polisi, Badan Intelijen Negara, hingga perangkat negara yang lain harus netral. Sebagai pembantu beliau, saya taat,” kata Yaqut melalui aplikasi WhatsApp, Jumat, 9 Februari 2024.
Yaqut diangkat Jokowi menjadi Menteri Agama pada Desember 2020. Ia Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor—badan di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama—periode 2016-2021. Meski jabatannya sebagai ketua umum rampung pada 2021, Yaqut baru digantikan pada awal Februari 2024. Yaqut juga adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Upaya memenangkan Prabowo-Gibran juga dijalankan lewat program PBNU, yakni Gerakan Keluarga Mashlahah Nahdlatul Ulama (GKMNU). Seorang petinggi NU dan politikus partai koalisi pemerintah menyebutkan Yaqut meminta GP Ansor memasang stiker program GKMNU di rumah-rumah sambil menyatakan bahwa Prabowo-Gibran bisa melanjutkan program Jokowi.
Masifnya kampanye untuk Prabowo-Gibran juga menjalar ke sekolah Nahdlatul Ulama. Nani—bukan nama sebenarnya—seorang guru di Madrasah Diniyah Nahdliyin di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kaget karena rapat koordinasi guru nahdliyin di Joglo ASA Ngeban, Sleman, yang ia datangi berubah menjadi deklarasi dukungan untuk Prabowo-Gibran.
Acara itu diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Nahdliyin. Namun, di lokasi acara, Nani melihat spanduk biru muda—ciri khas pasangan 02—bertulisan “Deklarasi Guru Ngaji Nahdliyin untuk Pemenangan Prabowo-Gibran”. Kepada Tempo, Nani mengaku merasa dijebak.
Selain mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran, FKDT mengajak peserta berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi. Sebagai penutup acara, para peserta berfoto bersama dengan mengenakan kaus Prabowo-Gibran yang disiapkan panitia. Nani melihat kaus itu ditinggalkan di lokasi oleh para peserta yang pulang sambil menenteng kotak berisi kudapan.
FKDT merupakan forum kerja sama antar-madrasah diniyah. Yaqut tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina. Meski begitu, ia membantah jika disebut memberi arahan kepada FKDT untuk membuat gerakan deklarasi Prabowo-Gibran. “FKDT itu organisasi kemasyarakatan yang independen. Jadi bebas saja dia menyampaikan dukungan kepada siapa,” ujar Yaqut.
Tak hanya di Kementerian Agama, aroma pemenangan Prabowo-Gibran juga tercium di Kementerian Pertanian. Caranya adalah mengadakan kampanye terselubung dalam acara bimbingan teknis (bimtek). Kepada Tempo, dua pejabat kementerian itu bercerita bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman memerintahkan anak buahnya menggelar bimtek maraton.
Pada 18 Januari 2024, misalnya, Kementerian Pertanian menggelar acara di Blora, Jawa Tengah, dengan melibatkan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) se-Jawa Tengah. Acara bertema peran LMDH untuk optimalisasi pangan itu menghadirkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan eks Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kiri) menyerahkan bantuan saat kunjungan kerja di Blora, Jawa Tengah, 18 Januari 2024. Antara/Yusuf Nugroho
Dua pejabat Kementerian Pertanian yang hadir dalam acara itu bercerita, pertemuan tersebut juga mengundang organisasi dan kader pendukung Prabowo-Gibran. Peserta yang hadir diperkirakan 35 ribu orang. Biasanya bimbingan teknis hanya diikuti 1.000-2.000 orang. Tiap peserta mendapat makanan dan uang Rp 100-150 ribu, tergantung jarak rumahnya.
Bimbingan teknis di Blora diperkirakan menghabiskan Rp 8 miliar. Dananya diambil dari anggaran Kementerian Pertanian. Acara serupa digelar di beberapa daerah lain di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi. Semua direktorat jenderal di Kementerian Pertanian bergiliran menjadi penyelenggara.
Penggunaan duit negara untuk acara bimbingan teknis sempat membuat para pejabat di Kementerian Pertanian ripuh. Mereka harus merealokasi anggaran agar bimtek bisa berjalan. Seorang pejabat di kementerian itu bahkan mengatakan anggaran di direktoratnya yang semula lebih dari Rp 50 miliar kini tersisa tak sampai Rp 5 miliar.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasrullah membantah bila disebut menggelar acara bimbingan teknis tahun ini. Ia menyatakan hanya menjalankan program rutin tahunan. “Tidak ada hubungannya dengan pilpres,” tutur Nasrullah, Jumat, 9 Februari 2024.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak merespons pesan Tempo hingga Sabtu, 10 Februari 2024. Ketika Tempo menghubunginya lewat telepon, seorang laki-laki mengaku sebagai ajudan Amran. Namun, saat diajukan pertanyaan soal bimbingan teknis Kementerian Pertanian untuk Prabowo-Gibran, ia menjawab salah sambung.
Amran adalah pendukung Prabowo. Sejak dilantik kembali menjadi menteri pada Oktober tahun lalu, ia tak sungkan memperlihatkan dukungannya kepada Prabowo. Amran kerap membela program food estate Prabowo yang dinilai gagal total. Ia juga menemani Prabowo dalam acara relawan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pada Selasa, 21 Februari 2024, Kementerian Pertanian menyampaikan hak jawab soal bimbingan teknis yang ditengarai menjadi ajang kampanye untuk Prabowo-Gibran. Ketua Kelompok Pemberitaan dan Strategi Komunikasi Kementerian Pertanian, Mochammad Arief Cahyono, mengatakan Menteri Amran telah meminta anak buahnya menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
Menurut Arief, bimtek di Blora merupakan upaya konsolidasi awal musim tanam 2024. Biayanya didapat melalui refocusing anggaran dengan mengurangi ongkos perjalanan dinas, seremoni, rapat, bimtek, dan kegiatan sosialisasi. Arief mengklaim bimtek itu tak mengganggu anggaran rutin kementeriannya.
“Peserta yang hadir mendapat makan dan uang sesuai standar biaya umum yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” ujar Arief.
Ketua Perkumpulan Jaga Pemilu Natalia Soebagjo menyebutkan pemerintahan Jokowi saat ini sudah tidak memperhatikan peraturan hukum ataupun etik. Keberpihakan Jokowi kepada Prabowo-Gibran membuat menteri dan aparatur sipil negara dikerahkan untuk mendukung pasangan itu. “Semua rambu sudah ditabrak,” kata Natalia, Senin, 5 Februari 2024.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Erwan Hermawan, Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran, Mustofa Bisri (Bangkalan), Pito Agustin (Yogyakarta), Abdul Latif Apriaman (Nusa Tenggara Barat), Sidik Permana (Bogor), dan Jamal A. Nashr (Semarang) berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Operasi Klandestin untuk Putra Sulung"
----------
Catatan redaksi:
Berita ini mengalami dua kali perubahan.
- Pertama, pada Senin, 12 Februari 2024, pukul 11.27. Yaitu, menambahkan bahwa Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi lulusan Sekolah Perwira Militer Sukarela tahun 1989.
- Perubahan kedua terjadi pada Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.59. Yaitu, menambahkan hak jawab dari Kementerian Pertanian.