Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENGUMPULKAN sejumlah petinggi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa malam, 11 Oktober lalu, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan berdiskusi tentang nasib organisasi itu. Dalam persamuhan tersebut, mereka membicarakan kemungkinan sepak bola Indonesia dibekukan oleh federasi sepak bola internasional, FIFA.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami khawatir FIFA mem-banned Indonesia karena ramai-ramai ini,” ujar Iriawan kepada Tempo, Kamis, 1 Desember lalu. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dan Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita. Satu perwakilan FIFA juga hadir dalam rapat tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua peserta rapat bercerita, kekhawatiran PSSI dibekukan muncul setelah perwakilan FIFA mempertanyakan konferensi pers yang digelar oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. serta hasil penelusuran Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
Hari itu Mahfud, yang juga Ketua TGIPF, menyatakan investigasi tim telah rampung dan akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo tiga hari kemudian, atau pada Jumat, 14 Oktober. Mahfud juga menyampaikan akan berbicara dengan FIFA untuk menata ulang sepak bola Indonesia. Tak lama setelah Mahfud berbicara, dokumen hasil kerja TGIPF beredar ke publik.
Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, 4 November 2022. ANTARA/Galih Pradipta
Rekomendasi TGIPF antara lain meminta Ketua Umum PSSI dan jajaran Komite Eksekutif mundur sebagai pertanggungjawaban moral atas Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. TGIPF juga mendesak PSSI menggelar kongres luar biasa.
Menurut Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi, perwakilan FIFA yang hadir di Hotel Fairmont menyatakan rekomendasi TGIPF itu sebagai bentuk intervensi pemerintah. Jika terbukti demikian, PSSI bisa dibekukan FIFA seperti pada Mei 2015. Keputusan FIFA diambil setelah Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Imam Nahrawi, memutuskan membekukan PSSI.
Yunus bercerita, PSSI mencoba menjelaskan bahwa TGIPF bukanlah pemerintah. “Kami kasih tahu, itu tim independen,” katanya kepada Tempo, Senin, 14 November lalu. Para pengurus sadar betul, pembekuan PSSI oleh FIFA bakal berdampak serius. Semua kompetisi dilarang. Klub dan tim nasional Indonesia pun tak boleh mengikuti kompetisi internasional.
Perwakilan FIFA tak percaya. Ia meminta pengurus PSSI memberi bukti. Dalam kondisi genting tengah malam itu, Mochamad Iriawan menghubungi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Dari ujung telepon, Zainudin menyatakan pemerintah tak cawe-cawe urusan PSSI. Ia lalu mengirimkan tautan berita berisi ucapannya bahwa pemerintah tak mengintervensi PSSI.
Dalam sekejap, pengurus PSSI menerjemahkan berita itu. “Perwakilan FIFA akhirnya mengerti,” ujar Iriawan. Menteri Zainudin membenarkan kabar ihwal pembicaraannya dengan Iriawan. Politikus Golkar itu juga sempat berbicara dengan perwakilan FIFA dan menegaskan bahwa ia perwakilan pemerintah untuk urusan olahraga, termasuk sepak bola.
“Saya berpegang tidak ikut campur, tidak ada intervensi,” ucap Zainudin. Ia juga khawatir perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia, yang akan digelar pada Mei 2023, terancam batal jika FIFA membekukan PSSI.
Wakil Sekretaris Jenderal PSSI Maaike Ira Puspita menuturkan, organisasinya intens berkomunikasi dengan pejabat FIFA setelah Tragedi Kanjuruhan terjadi. Menunjukkan sejumlah surat-menyurat elektronik dengan organisasi yang berbasis di Zürich, Swiss, itu, Ira mengatakan bahwa FIFA tak pernah menyatakan akan membekukan PSSI akibat Tragedi Kanjuruhan.
Pun Mochamad Iriawan bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Kuala Lumpur, Malaysia, sebelum rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan bocor ke publik. Menurut dia, Infantino menyatakan peristiwa itu pernah dan bisa terjadi di mana pun. “Gianni bilang kepada saya, sepak bola harus tetap berjalan,” kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat tersebut.
Namun gempuran agar Iriawan mundur terus menderas. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. pun beberapa kali menyindir dia. Pertengahan Oktober lalu, misalnya, Mahfud menyatakan pengurus PSSI perlu mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etik.
Iriawan semula tak ambil pusing dengan desakan itu. “Bentuk tanggung jawab saya adalah menyelesaikan pekerjaan ini,” tuturnya. Namun dia mulai berubah sikap setelah Direktur Utama Persis Solo Kaesang Pangarep dan Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda pada 24 Oktober lalu mengirimkan surat agar PSSI menggelar kongres luar biasa.
Dua hari kemudian, atau pada 26 Oktober, Iriawan menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Seorang petinggi PSSI yang mengetahui isi pertemuan itu bercerita, Iriawan sempat menyinggung surat dari Kaesang, putra Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan tak mungkin mengabaikan keinginan anak Presiden.
Iriawan membenarkan jika disebut membahas surat itu dengan Pratikno dan membicarakan rencana KLB PSSI. Menurut dia, Pratikno menyatakan telah bertemu dengan Jokowi. Pratikno, kata Iriawan, menyatakan Presiden tak ingin PSSI menggelar kongres luar biasa. “Kami akhirnya bicara soal transformasi sepak bola dan tim nasional Indonesia,” ucap Iriawan.
Pratikno tak merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo. Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menjelaskan, dalam pertemuan itu, Pratikno tak pernah menyatakan agar Iriawan terus menjabat Ketua Umum PSSI. “Kepemimpinan federasi harus mengikuti Statuta FIFA dan mekanisme organisasi,” katanya, Jumat, 28 Oktober lalu.
Sehari setelah bertemu dengan Pratikno, Iriawan menggelar rapat pada Kamis malam, 27 Oktober lalu. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan, dalam pertemuan itu, Iriawan menyampaikan bahwa KLB perlu segera digelar. Namun sejumlah pengurus yang hadir mempertanyakan rencana itu.
Anggota Komite Eksekutif PSSI, Haruna Soemitro, mengklaim penolakan pengurus untuk menggelar KLB muncul karena mereka menganggap PSSI di bawah kepemimpinan Iriawan menorehkan sejumlah prestasi. Setelah mendengar penjelasan Iriawan, pengurus menyepakati KLB.
PSSI mengirimkan surat ke FIFA pada 31 Oktober lalu. Isinya menyatakan mereka akan menggelar kongres luar biasa pada Maret 2023. FIFA lantas menjawab surat itu pada pertengahan November lalu dan meminta KLB diadakan 16 Februari 2023.
Menghadapi KLB, kursi Iriawan terancam hilang. Namun sejumlah pengurus PSSI yang ditemui Tempo meyakini Iriawan tak mudah terpental. Sebab, banyak pengurus daerah masih mendukung komisaris jenderal purnawirawan itu. Dua pengurus asosiasi PSSI tingkat provinsi mengatakan Iriawan membuat kompetisi di daerah mereka lancar karena duit sponsor terus mengucur.
Mochamad Iriawan pun disebut-sebut bakal maju kembali sebagai calon Ketua Umum PSSI dalam KLB mendatang. Kepada Tempo, Iriawan tak membantah atau membenarkan skenario itu. “Saya mengalir saja,” katanya.
EGI ADYATAMA, SALSYABILLA (MAGANG), YOGA YUDHISTIRA (MAGANG)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo