Nasib KIB Setelah Konflik PPP

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TELEPON Muhamad Mardiono berbunyi pada Senin, 5 September lalu. Secara bergantian, Bendahara Umum Partai Golkar Dito Ganinduto dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Asman Abnur mengucapkan selamat atas jabatan baru Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, keduanya juga bertanya soal kelanjutan KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sehari sebelumnya, Mardiono terpilih menggantikan Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP di Serang, Banten. “Insya Allah, koalisi semakin kuat,” ujar Mardiono menirukan pembicaraan dengan Dito dan Asman kepada Tempo di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Rabu, 7 September lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dito membenarkan jika disebut menghubungi Mardiono. Menurut dia, percakapan itu membicarakan polemik yang terjadi di partai Ka’bah dan kelanjutan Koalisi Indonesia Bersatu. “Masalah PPP itu urusan internal mereka,” ucap Dito ketika dihubungi, Kamis, 8 September lalu. Sedangkan Asman tak merespons pertanyaan Tempo.

Koalisi Indonesia Bersatu dideklarasikan oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis, 12 Mei lalu. Tiga partai itu berupaya menjalin koalisi lebih awal untuk menghadapi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Gabungan kursi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat sebanyak 148 atau 25 persen dari 575 kursi parlemen dan memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden-wakil presiden.

Setelah koalisi terbentuk, tiap partai menunjuk koordinator koalisi. Muhamad Mardiono, Dito Ganinduto, dan Asman Abnur menjadi perwakilan tiga partai. “Kami sering bertemu dan berbicara setelah koalisi dibentuk,” ujar Mardiono. Dito mengamini pernyataan Mardiono ini. Menurut dia, pertemuan tersebut membahas visi, misi, dan langkah koalisi ke depan.

Kemelut di PPP sempat menjadi pergunjingan di Senayan. Para politikus Golkar, PAN, dan PPP yang ditemui Tempo mulai ragu terhadap kelanjutan koalisi. Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus membenarkan kabar bahwa kemelut di PPP sempat diperbincangkan di Komisi Pertahanan yang ditempatinya.

Baca: Cara Jokowi Mendukung Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024

Tiga partai itu memang tak luput dari konflik internal. Di Golkar pernah terjadi dualisme kepengurusan setelah Pemilu 2014. Kala itu Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun sebagian pengurus berpihak kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla, mantan ketua umum partai beringin. Golkar lantas punya dua ketua umum, yaitu Aburizal dan Agung Laksono. Konflik itu rampung setelah Golkar bergabung dengan koalisi Jokowi-Kalla.

Sedangkan di PAN, pendiri partai itu, Amien Rais, hengkang bersama gerbongnya setelah gagal mengalahkan Zulkifli Hasan, kini Menteri Perdagangan. Amien menolak PAN bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Ia lalu mendirikan Partai Ummat.

Bendahara Umum Golkar Dito Ganinduto yakin partainya tak akan pecah lagi. “Kami sedang persiapan untuk Pemilu 2024,” tuturnya. Begitu juga Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyatakan partainya sangat solid. “Kami, pengurus tingkat pusat dan daerah, baru pulang umrah bersama,” kata Eddy. Keduanya juga meyakini konflik di PPP tak akan mempengaruhi Koalisi Indonesia Bersatu.

•••

KOALISI Indonesia Bersatu memiliki sejumlah visi dan misi yang telah diteken tiga ketua umum partai, yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa, yang baru saja digantikan oleh Muhamad Mardiono.

Disampaikan di Surabaya pada Ahad, 14 Agustus lalu, kesepakatan tiga partai itu adalah meninggalkan politik identitas, menjalankan program akselerasi transformasi ekonomi nasional, dan melanjutkan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dua politikus Golkar menyebutkan keberlanjutan program pemerintah dimasukkan agar Koalisi Indonesia Bersatu diperhatikan oleh Jokowi.

Tiga ketua umum partai menyatakan calon presiden yang diusung pada Pemilu 2024 bisa berasal dari dalam ataupun luar Koalisi Indonesia Bersatu. Namun sejumlah sumber Tempo dari koalisi pendukung pemerintah menyebutkan koalisi itu merupakan keinginan Jokowi untuk mempersiapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

“Saat ini kami masih bicara visi dan misi. Pembicaraan terakhir baru membahas siapa calon presiden dan calon wakil presiden,” ujar koordinator Koalisi Indonesia Bersatu dari Golkar, Dito Ganinduto.

Baca: Peran Jokowi di Balik Koalisi Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar

Meski Ganjar menjadi calon kuat untuk diusung, ketiga partai menyiapkan nama lain untuk berlaga dalam Pemilu 2024. Rapat Kerja Nasional PAN pada Sabtu, 27 Agustus lalu, misalnya, menyiapkan sembilan nama calon. Mereka adalah tiga ketua umum partai, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Ada pula nama empat gubernur di Jawa, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Seorang petinggi PAN menyebutkan hasil survei internal menunjukkan lebih dari 60 persen pemilih partai itu mendukung Anies. Jika PAN tak mengusung Anies, lebih dari 30 persen pemilih tak akan mencoblos PAN.

Ketua PAN Jakarta Eko Hendro Purnomo membenarkan ada sejumlah pendukung partainya yang memilih Anies. “Tapi itu merata dengan calon lain,” ucapnya, Jumat, 9 September lalu. Menurut Eko, di Jakarta ada tiga nama kuat yang diinginkan oleh pemilih PAN, yaitu Zulkifli Hasan, Erick Thohir, dan Anies Baswedan.

PPP juga sempat ingin mengumumkan nama calon presiden dalam acara rapat pimpinan nasional pada April lalu. Belakangan, partai itu menunda pengumuman calon nama presiden dengan alasan ingin berdiskusi dengan Golkar dan PAN. Tapi, saat rapat berlangsung, nama Anies Baswedan menguat di lingkup internal PPP.

Ketua Umum PPP periode 2020-2022, Suharso Monoarfa, menyatakan pernah memarahi kadernya karena mengusulkan Anies dalam rapat pimpinan nasional. “Siapa yang suruh? Emangnya kita mau pilih presiden sekarang?” katanya, Jumat, 9 September lalu.

Adapun Partai Golkar masih mengajukan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. “Itu sudah keputusan Rapat Pimpinan Nasional Golkar,” ujar Sekretaris Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.

Pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, mengatakan partainya belum membicarakan calon presiden yang akan diusung. Ia menyatakan PPP sebagai anggota Koalisi Indonesia Bersatu juga memiliki kesempatan untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden. “Nanti kami bahas lagi dalam kesempatan berikutnya,” kata Mardiono.