Mengapa Calon Gubernur Jakarta Berebut Suara Pendukung Anies Baswedan

Sedangkan PKS menghadapi kekecewaan para pendukung Anies Baswedan. Sebelumnya, partai itu mendeklarasikan Anies dan Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syura PKS. Namun PKS lantas memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang mengusung Ridwan Kamil.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah PKS Jakarta Abdul Aziz Adwani mengatakan partainya berupaya menjelaskan soal pencalonan Ridwan kepada para pendukungnya. Caranya dengan menampilkan Suswono ke berbagai daerah. “Kami khawatir masih ada resistansi jika Pak Ridwan yang dibawa,” tutur Adwani.

Suswono membenarkan informasi bahwa ia rajin memberikan penjelasan kepada kader partai soal batalnya PKS mengusung Anies. Namun ia mengklaim semua pengurus partai di tingkat pusat ataupun Jakarta solid mendukung Ridwan Kamil. “Saya dan Kang Emil (panggilan Ridwan Kamil) sudah berbagi tugas,” katanya.

Ridwan Kamil menyatakan akan mendekati pemilih milenial dan generasi Z atau gen Z. Sedangkan Suswono menggarap pemilih dari kelompok agama. Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, menuturkan, Suswono juga bertugas mendekati “anak Abah”—sebutan para pendukung Anies Baswedan. 

Pendeklarasian Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Cagub dan Cawagub olek KIM Plus, di Hotel Sultan, Jakarta, 19 Agustus 2024. Tempo/M Taufan Rengganis

Narasi utama yang digaungkan adalah PKS tak bisa mengajukan calon sendirian. Sebelum Mahkamah Konstitusi merilis putusan menurunkan ambang batas suara partai untuk mengajukan calon kepala daerah, PKS menjadi satu-satunya partai yang mengusung Anies. Perubahan dukungan kepada Ridwan terjadi lantaran Anies tak mampu mendatangkan dukungan dari partai lain.

Baik Pramono Anung maupun Ridwan Kamil juga mendekati Anies secara langsung. Keduanya mengaku telah berkomunikasi secara informal dengan Anies dan membuat rencana untuk segera bertemu. “Sudah saya kirim pesan WhatsApp ke Mas Anies,” ucap Ridwan.

Pada Ahad, 8 September 2024, Pramono Anung-Rano Karno berpapasan dengan Anies dalam acara hari bebas kendaraan bermotor atau car-free day (CFD). Saat itu Pramono-Rano yang berjalan sembari menyapa warga melihat Anies di tengah kerumunan pengunjung CFD. Ketiganya sempat berbincang sejenak sebelum akhirnya berfoto bersama.

Video pertemuan itu diunggah Rano di akun Instagram-nya, @h.ranokarno. “Di tengah berolahraga, kami bertemu dengan Mas Anies Baswedan, salah satu Gubernur Jakarta yang turut membuat Kota Jakarta aman dan nyaman,” kata Rano.

Anies menegaskan tak ada omong-omong mengenai dukungannya dalam pilkada Jakarta. Meski begitu, ia tak menutup pintu jika nantinya akan mendukung salah satu calon. “Rencana akan memantau saja dulu. Saya lihat perkembangan nanti,” ujar Anies kepada Tempo, Jumat, 13 September 2024.

•••

MENJELANG penetapan calon kepala daerah pada 22 September 2024, dukungan Presiden Joko Widodo dalam pilkada Jakarta ditengarai berubah. Dalam pertemuan tertutup di rumah Pramono Anung di daerah Cipete, Jakarta Selatan, Senin, 9 September 2024, perubahan dukungan Jokowi itu turut dibahas.

Narasumber yang mengetahui isi pertemuan itu menuturkan, Jokowi kini cenderung mendukung Pramono Anung-Rano Karno. Pembahasan soal itu mencuat setelah Pramono menyatakan sudah bertemu dengan Jokowi dan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti pertemuan itu, Aria Bima, membantah jika Jokowi disebut mendukung Pramono-Rano. Ia mengatakan pertemuan Pramono dengan Jokowi dan Prabowo digelar nonformal dan bertujuan meminta restu untuk maju dalam pilkada Jakarta. “Pak Jokowi tidak merespons dengan negatif,” kata Bima kepada Tempo, Sabtu, 14 September 2024.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga membenarkan adanya pertemuan itu. Menurut Dasco, ketiganya berjumpa seusai rapat kabinet. Namun ia membantah bila pertemuan itu disebut membahas arah dukungan Istana. “Pak Pramono hanya pamit dari kabinet karena maju di pilgub DKI, itu saja,” ucap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut kepada Tempo, Jumat, 13 September 2024.

Dalam wawancara dengan Tempo pada Ahad, 1 September 2024, Pramono menegaskan bahwa Presiden tak akan membuat pernyataan terbuka untuk mendukung dia karena berkaitan dengan etika politik. “Beliau atasan saya, kan itu tidak bisa dimungkiri,” ujar Sekretaris Kabinet tersebut.

Pramono bercerita, Jokowi pernah meminta dia maju dalam pilkada Jakarta sebelum ada nama calon gubernur yang mencuat. Awalnya Jokowi mengusulkan Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai calon gubernur dari PDI Perjuangan. Pramono menyampaikan usul itu kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Adapun Basuki menolak menjadi calon Gubernur Jakarta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lantas menyebut nama Pramono Anung sebagai salah satu kandidat. Usul itu disambut baik oleh Jokowi saat makan bersama dengan Pramono. “Mas maju saja di Jakarta, toh Ibu (Megawati) juga berkenan dengan Mas,” kata Pramono menirukan ucapan Jokowi.

Komunikasi Jokowi dengan Pramono Anung berlanjut setelah mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu dipilih oleh partai banteng sebagai calon gubernur. Jokowi memberikan sejumlah pesan khusus kepada Pramono. Salah satunya, Pramono diminta mendatangi 12 tempat setiap hari saat masa kampanye.

Dukungan Jokowi kepada Pramono tak lepas dari konflik antara mantan Gubernur Jakarta itu dan PDI Perjuangan dalam pemilihan presiden 2024. Alih-alih mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang didukung PDIP, Jokowi justru menyokong Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. 

Seorang petinggi di PDIP dan seorang petinggi partai di Koalisi Indonesia Maju mengatakan Pramono dianggap bisa menjadi jembatan rekonsiliasi antara Jokowi dan Megawati. Selama hampir sepuluh tahun menjabat Sekretaris Kabinet, Pramono kerap menjadi salah satu jembatan komunikasi antara Istana dan Megawati. 

Arah dukungan Jokowi kepada Pramono Anung-Rano Karno bertolak belakang dengan rencana awal Istana dalam pilkada Jakarta. Sebelumnya, Presiden ditengarai gencar mendorong Koalisi Indonesia Maju mencalonkan Ridwan Kamil. Jokowi juga diduga melobi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh agar tak mendukung Anies Baswedan dalam pilkada Jakarta.

Berbagai manuver itu membuat Anies terpental. Partai-partai yang semula mendukungnya, yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Tinggal PDI Perjuangan yang tersisa. Tanpa berkoalisi dengan partai lain, PDIP yang hanya punya 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta tak bisa mengajukan calon gubernur.

Rencana Istana berubah setelah Mahkamah Konstitusi merilis putusan yang menurunkan ambang batas perolehan kursi partai dalam mengajukan calon kepala daerah. Berkat putusan itu, PDIP bisa mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Pramono Anung dan Rano Karno.

Perubahan arah dukungan Istana telah sampai ke telinga sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Maju plus. Kepada Tempo, beberapa politikus di koalisi itu mengaku mendengar bahwa Jokowi kini condong mendukung Pramono Anung. Namun mereka, yang berasal dari Golkar, PKB, dan partai lain, enggan melawan kehendak Istana.

Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Abdul Aziz Adwani tak menyangkal informasi bahwa dukungan penguasa bisa mempengaruhi hasil pemilihan. Ia berkaca pada pilpres 2024. “Kami harus cari strategi agar pemilih di Jakarta bisa mendukung Ridwan Kamil-Suswono,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.

Namun Adwani memprediksi peta politik kembali berubah setelah Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024. Ia yakin presiden baru yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, akan mendukung Ridwan Kamil-Suswono hingga hari pencoblosan, 27 November 2024. “Masih ada waktu. Selama sebulan, apa pun bisa terjadi,” kata anggota DPRD Jakarta ini.

Nyatanya, mesin Koalisi Indonesia Maju atau KIM tak berputar maksimal dan keteteran mengkonsolidasikan 12 partai anggotanya. Persoalan muncul ketika koalisi itu menentukan ketua tim kampanye. Pada Ahad, 8 September 2024, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai ketua tim kampanye Ridwan-Suswono.

Tak sampai 24 jam, Sahroni memutuskan mundur dari posisi itu. “Partai ada penugasan lain, masih urus seputar pilkada juga untuk membantu kader internal NasDem,” ucap Sahroni. Perintah itu datang langsung dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Dua petinggi NasDem mengatakan keputusan Gerindra mengajukan Sahroni sebagai ketua tim kampanye dibuat tanpa setahu Ketua Umum Surya Paloh. Menurut mereka, sudah menjadi rahasia umum bahwa kalangan internal NasDem tak terlalu sreg dengan Ridwan Kamil. Sebab, pada Pemilu 2019, Ridwan tak membantu pemenangan sejumlah calon legislator NasDem. 

Setahun sebelumnya, NasDem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan dukungan untuk Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Pada Januari 2023, menjelang masa kepemimpinannya di Jawa Barat berakhir, Ridwan memilih masuk ke Partai Golkar alih-alih bergabung dengan NasDem.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah NasDem Jakarta Wibi Andrino membantah kabar bahwa pengurus partainya tidak menyukai Ridwan. Ia juga membantah jika Sahroni disebut mundur karena diperintah oleh Surya Paloh. “Tidak ada itu. Lebih karena ada hal lain yang harus dikerjakan Sahroni,” kata Wibi, Sabtu, 14 September 2024.

Bukan hanya NasDem yang ogah-ogahan mendukung Ridwan Kamil. Partai Kebangkitan Bangsa mengambil posisi serupa. Orang dekat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan sejumlah pengurus partainya juga menilai Ridwan tak membantu mereka dalam Pemilu 2019. Muhaimin pun memberi instruksi agar kader PKB membantu memenangkan Ridwan.

Anies Baswedan menghadiri pembukaan Kongres ke-III Partai Nasdem di Jakarta, 25 Agustus 2024. Antara/Akbar Nugroho Gumay

Ketua PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas tak menampik jika partainya disebut bersikap pasif dalam pilkada Jakarta. Sejak pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum pada Rabu, 28 Agustus 2024, tak ada pergerakan yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju plus. Namun ia beralasan kepasifan itu terjadi lantaran belum jelasnya ketua dan pengurus tim kampanye Ridwan Kamil-Suswono. 

Hasbiallah mencontohkan, hingga pertengahan bulan ini, belum ada alat peraga kampanye yang dibagikan kepada partainya. “Logistik belum turun, spanduk belum ada,” tuturnya saat dihubungi Tempo pada Kamis, 12 September 2024.

Kabar keretakan di KIM plus juga mencuat saat Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berencana menemui Pramono Anung dalam kegiatan car-free day, Ahad, 8 September 2024. Dua anggota tim pemenangan Pramono-Rano menyebutkan Zulkifli sudah menghubungi Pramono untuk bertemu dalam acara itu. Namun belakangan rencana tersebut batal.

Zulkifli Hasan tak membantah ataupun membenarkan adanya komunikasi dengan Pramono Anung. Ia mengklaim Koalisi Indonesia Maju tetap kompak dan tak terpecah. “KIM selalu kompak,” kata Zulkifli lewat aplikasi WhatsApp, Jumat, 13 September 2024.

Masih belum bergeraknya mesin partai lain untuk memenangkan Ridwan-Suswono tak dimungkiri oleh pengurus PKS. Sekretaris Umum DPW PKS Jakarta Abdul Aziz Adwani menilai fenomena itu terjadi karena ada banyak partai di koalisi pendukung pasangan tersebut. “Kalau banyak partai biasanya saling mengandalkan, jadinya enggak banyak yang bergerak,” ujar Adwani.

Adapun Ridwan Kamil membantah ada perpecahan di koalisi partai pendukungnya dalam pilkada Jakarta. “Kami solid,” katanya.