Bansos Motif Politik

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Bansos yang mengucur bisa menggerakkan sentimen pasar.
Investor menanggapi positif karena bansos bisa menggerakkan ekonomi.
Politisasi bansos berbahaya karena memicu rasa ketidakadilan.

BAGI investor di pasar keuangan, aliran bantuan sosial (bansos) yang mengucur dalam beberapa pekan terakhir merupakan kabar baik. Suntikan dana dari pemerintah bisa menambah bahan bakar untuk mempercepat putaran roda ekonomi dan membawa sentimen positif di pasar keuangan. Harga saham, misalnya, berpotensi meningkat karenanya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dana bansos bisa memutar ekonomi lebih cepat karena langsung menjangkau rumah tangga. Para penerimanya mendapat tambahan amunisi daya beli dan karena itu bisa meningkatkan belanja untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Secara agregat, tambahan belanja ini akan menaikkan angka konsumsi rumah tangga, komponen yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sampai saat ini konsumsi rumah tangga masih mendominasi komposisi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Melihat figur terakhir pertumbuhan PDB per kuartal III 2023, lebih dari separuhnya atau 52,62 persen didorong oleh konsumsi rumah tangga.

Selain rumah tangga, sektor korporasi menikmati limpahan manfaat dana bansos. Terutama perusahaan yang berbisnis barang-barang konsumsi, dari produsen hingga rantai perdagangannya yang amat panjang. Daya beli konsumen yang meningkat akan mengerek permintaan. Para pebisnis pun menikmati peningkatan omzet dan tentu saja berpotensi menambah profit.

Bagi pemerintah, bansos juga merupakan cara paling mudah dan cepat untuk memberi stimulus. Pemberian bansos ibarat jalan pintas untuk mendorong ekonomi dan membantu warga miskin. Jika ditimbang manfaatnya secara riil dan jangkauannya yang amat luas, sebetulnya pemerintah lebih baik mengucurkan bansos ketimbang membangun proyek-proyek yang kontribusinya kecil pada pertumbuhan ekonomi. Misalnya proyek ibu kota baru.

Namun pemerintah sebaiknya tak menganggap enteng penyaluran bansos. Jika serampangan, bisa terjadi kekeliruan serius yang dapat menggerus kredibilitas pemerintah karena hal itu mencerminkan buruknya tata kelola. Yang paling mungkin akan terjadi, pemerintah melakukan dua kesalahan. Pertama, warga kurang mampu yang seharusnya berhak mendapat bantuan ternyata tidak menerimanya atau exclusion error. Kedua, warga yang tak memerlukan atau tak berhak memperoleh manfaat justru menerimanya atau inclusion error.

Akar masalah dua kekeliruan itu terletak pada kualitas data. Jika pemerintah memiliki basis data yang akurat, kemungkinan terjadinya kesalahan jelas bisa ditekan. Jumlah penerima ataupun nilai bantuan yang salah sasaran, baik karena exclusion maupun inclusion error, tak akan signifikan. Masalahnya, bagaimana pemerintah bisa menjamin akurasi data penerima bansos jika lembaga yang menyalurkan bantuan mendadak berubah? Tak jelas lagi basis data apa yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.

Baca:

Persoalan yang muncul dari penyaluran bansos kali ini juga sudah merembet ke perkara politik elektoral. Dana bansos yang mengalir di masa kampanye pemilihan umum jelas menimbulkan pertanyaan serius. Apakah kebijakan ini juga menyembunyikan target lain, bukan sekadar mendorong pertumbuhan ekonomi atau menolong warga tak mampu?

Politikus yang tengah memerintah jelas akan menerima manfaat politis dari pembagian bansos. Popularitasnya bisa melonjak karena bansos memang kebijakan yang sangat populis. Sebagai penentu tertinggi kebijakan penyaluran bansos, Presiden Joko Widodo bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden yang ia dukung.

Motif politis di balik kucuran bansos berpotensi menimbulkan inclusion ataupun exclusion error yang amat luas. Bansos bisa salah sasaran di mana-mana karena sudah berubah wajah menjadi banpol alias bantuan politis.

Ironisnya, pasar keuangan biasanya tak terlalu peduli terhadap politisasi bansos dan perkara elektoral sepanjang manfaat ekonominya tak terganggu. Salah sasaran atau tidak, manfaat bansos bagi ekonomi memang relatif tak berubah. Namun bansos yang salah sasaran secara luas juga berpotensi menimbulkan kemarahan publik karena ada asas keadilan dan kejujuran yang tak terpenuhi di sana.