Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Diperkirakan Hanya 5 Persen, Apa Sebabnya

Proyeksi Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah tak terpaut jauh dari pemerintah. Menurut dia, ada peluang ekonomi bisa mencapai 5,1 persen tahun ini. Dengan catatan, pemerintah bisa mengoptimalkan momentum yang tersisa dalam satu bulan terakhir pada 2024, salah satunya perayaan Natal dan tahun baru.

Masalahnya, saat ini daya beli masyarakat tengah melemah. Sebagai perbandingan, Piter menyebutkan, data kuartal III 2023 menunjukkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,05 persen. Namun, pada kuartal I tahun ini, realisasinya hanya 4,9 persen. Padahal pada periode tersebut ada perhelatan pemilihan umum serta perayaan Idul Fitri, yang umumnya mendongkrak konsumsi.
Kendala lainnya adalah pemerintahan baru tidak bisa bergerak cepat memanfaatkan momentum. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dilantik pada 20 Oktober 2024, memutuskan menyusun kabinet yang terdiri atas 48 kementerian, lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya dengan 34 kementerian. Sebanyak 16 kementerian era Prabowo merupakan kementerian baru hasil perubahan nomenklatur di tujuh kementerian. Belum lagi ada pembentukan badan baru.

"Sekarang mereka masih sibuk membicarakan anggarannya. Ada (kementerian/lembaga) yang masih mencari stafnya, kantornya belum ada, dan sebagainya. Jadi memang kabinet yang lebih gemuk, lebih gemoy, ini menghambat," kata Piter. Menurut dia, konsolidasi organisasi ini bakal butuh waktu setidaknya enam bulan.
Piter mengingatkan, di tengah kondisi pelemahan konsumsi saat ini, pemerintah harus punya langkah antisipasi secepatnya. Jika tidak, ekonomi mungkin saja tumbuh di bawah 5 persen tahun ini.

Direktur Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menambahkan, faktor lain pendorong ekonomi pada akhir tahun ini adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Ada pula faktor bonus akhir tahun yang akan meningkatkan pendapatan. Akhir tahun juga identik dengan kenaikan belanja pemerintah menjelang masa berakhirnya tahun anggaran.
Secara teori, Huda menyebutkan seharusnya pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini akan meningkat dengan adanya sejumlah momentum itu. "Sisa akhir tahun ini bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi 2024 secara akumulatif di angka 5,00-5,05 persen," ucapnya. Namun faktor tersebut harus didukung dengan harga-harga yang terjaga stabil. Artinya, inflasi harus stabil.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal pun menyatakan kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi terletak pada daya beli masyarakat. "Di bidang fiskal, jangan sampai ada kebijakan kontraproduktif yang malah bisa menambah beban masyarakat," ujarnya.

Pernyataan Sri Mulyani yang menyebutkan konsumsi rumah tangga masih tumbuh memang betul. Namun, Faisal mengingatkan, pertumbuhan tersebut makin melambat tahun ini. Pasalnya, pada 2023, konsumsi bisa tumbuh di kisaran 5 persen.

Faisal yakin tak ada kecenderungan masyarakat menahan belanja dengan sengaja saat ini. "Dana pihak ketiga (DPK) di perbankan tumbuh melambat dalam beberapa bulan terakhir," ujarnya. Dia merujuk pada data Bank Indonesia yang menyatakan DPK per Juli 2024 tumbuh 7,72 persen, sedangkan pada bulan sebelumnya tumbuh 8,45 persen. Pertumbuhan pada Agustus 2024 kembali melemah menjadi 7,01 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kiri), Suahasil Nazara (kedua kiri), Thomas A. M. Djiwandono (kedua kanan), dan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi (kanan), menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 November 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Ferry Irawan menyatakan pemerintah terus berupaya memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut ditempuh, di antaranya, melalui penyaluran program perlindungan sosial, baik reguler maupun nonreguler, dan stimulus di sektor perumahan, seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah.

Pemerintah juga memberikan stimulus di sektor otomotif serta meningkatkan kewirausahaan kelas menengah melalui peningkatan akses permodalan lewat kredit usaha rakyat dan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. "Selain itu, akselerasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui pelonggaran automatic adjustment akan dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor strategis," kata Ferry. Pemerintah pun berkomitmen memastikan inflasi Indonesia tetap terjaga dalam rentang target sasaran 2,5±1 persen.