Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Selama empat hari, sejak Senin lalu hingga Kamis petang, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mengalami gangguan sistem layanan nasabah. Hampir seluruh fasilitas perbankan tersebut lumpuh. Sehingga banyak nasabah yang kecewa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemarin, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, akhirnya mengumumkan bahwa semua layanan BSI telah kembali normal. "Hari ini, Kamis, 11 Mei 2023, seluruh layanan ATM dan mobile banking BSI kembali normal dan sudah bisa digunakan untuk transaksi seperti biasa," ujarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, kepercayaan nasabah terhadap bank ini terlanjur turun. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut berkomentar. Begitu pula Wakil Ketua Umum atau Waketum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun mengatakan, DPR berencana memanggil manajemen BSI untuk memberikan penjelasan.
Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut angkat bicara soal gangguan di PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI. Menurut Erick, gangguan itu bagian dari proses transisi perbaikan sistem IT BSI. Namun begitu, ia tak menampik terjadinya serangan siber terhadap sistem IT BSI.
"Ada serangan, saya bukan ahlinya. Disebutkan ada tiga poin apalah itu sehingga mereka down hampir satu hari," ujar Erick Thohir di Cafe dan Money Changer Marina Bay, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 10 Mei lalu. "Saya pantau Pak Dirut dan timnya ada di sana dan terbukti kemarin pagi atau sore kalau tidak salah, sistem ATM-nya mulai jalan."
Erick meminta agar BSI meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun perbaikan itu meliputi, kualitas keamanan IT agar gangguan terhadap aplikasi atau mobile banking dan jaringan BSI tidak terulang kembali. "Tentu tidak cukup keberpihakan, tidak cukup juga kinerja yang makin bagus, tetapi pelayanan yang harus ditingkatkan," ucap Erick.
Selanjutnya: Peringatan MUI hingga Rencana Pemanggilan BSI oleh DPR ...
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Komentar MUI untuk segera memperbaiki layanannya disampaikan Wakil Ketua Umum atau Waketum MUI Anwar Abbas. Menurutnya, banyak nasabah BSI yang kecewa dan merasa dirugikan karena layanan BSI, mulai dari ATM, mobile banking hingga transaksi di teller kantor cabang mengalami gangguan sejak Senin, 8 Mei 2023.
"Mereka (nasabah) benar-benar kecewa dan merasa dirugikan karena banyak transaksi yang hendak mereka lakukan menjadi terhambat, sehingga keluarlah kata-kata yang tidak enak dan tidak baik bagi masa depan BSI," tutur Anwar melalui keterangan resminya pada Kamis, 11 Mei 2023.
Anwar mengimbau umat Muslim dan nasabah BSI untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan masa depan BSI. "Karena kalau terjadi rush gara-gara masalah ini, maka untuk memulihkan nama baik BSI ke depan jelas tidak mudah," ujar Anwar.
Terkait rush yang dimaksud Anwar ialah rush money, yakni istilah yang merujuk pada penarikan dana secara massal dari bank. "Untuk itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya meminta pihak BSI bersungguh-sungguh menghadapi serangan siber ini. Sehingga diharapkan pelayanan kembali pulih, serta dapat berjalan seperti biasa," tutur dia.
Anggota Komisi XI DPR
Akibat terganggunya layanan BSI yang berlangsung selama berhari-hari, DPR berencana memanggil manajemen bank untuk meminta penjelasan. "Iya (rencana memanggil BSI), kami nanti agendakan. Nanti Senin kan kami baru masuk ke DPR," ujar Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Menyambut Bursa karbon' di Jakarta pada Kamis, 11 Mei 2023.
Misbakhun menuturkan, harusnya BSI perlu melakukan perbaikan. Saat memanggil BSI pada pekan depan, pihak perbankan harus menjelaskan secara runut penyebab permasalahan layanan berhari-hari ini.
Lebih lanjut, BSI juga perlu memaparkan bagaimana mitigasi risiko terhadap sistem IT yang terlalu lama keluar dari situasi krisis. "Manajemen krisis itu kan paling lama 1 x 24 jam, apalagi ini dalam teknologi informasi penerapan komputerisasi dan digitalisasi," ujarnya.
Selain itu, Misbakhun menyebut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga bisa menelusuri penyebab gangguan tersebut. Sebab, OJK merupakan pengawas perbankan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
"Jangan sampai ini dijadikan trigger kok perbankan kita tidak sehat. Apalagi BSI ini adalah simbol keuangan syariah kita yang menjadi national flag BUMN perbankan syariah," kata Misbakhun. "CTO (Chief Technology Officer)-nya harus juga menjelaskan secara bertanggung jawab."
AMELIA RAHIMA SARI, ANTARA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.