Kemenkeu Rilis Obligasi Negara Ritel Seri ORI023, Penawaran Mulai 30 Juni hingga 20 Juli 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan obligasi negara ritel (ORI) seri ORI023-T3 dan ORI023-T6. ORI merupakan surat utang negara yang dijual pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik dan dapat dipasarkan di pasar sekunder.

Adapun penawaran ORI seri ke-23 tersebut dilakukan mulai 30 Juni hingga 20 Juli 2023.  "Kami beri kesempatan supaya yang gajian di awal bulan dan akhir bulan bisa sama-sama investasi," kata Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan dalam acara Mabar ORI023 di Menara Tendean Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023.

Deni menjelaskan, ORI023 tersedia dalam dua tenor. Pertama, 3 tahun yang jatuh tempo pada 15 Juli 2026. Kedua, tenor 6 tahun dengan jatuh tempo pada 15 Juli 2023. Kupon sebesar 5,90 per tahun untuk tenor 3 tahun dan 6,10 persen untuk tenor 6 tahun. Keduanya dibayar secara bulanan. 

"Yang mau jangka pendek, bisa beli ORI 3 tahun, yang mau jangka menengah atau panjang bisa beli ORI 6 tahun," ujar Deni. 

Deni menjelaskan, ORI023 dapat dibeli dengan minimal pembelian Rp 1 juta dengan kelipatan Rp 1 juta. Adapun maksimal pembeliannya adalah Rp 5 miliar untuk ORI023 tenor 3 tahun dan Rp 10 miliar untuk ORI023 tenor 6 tahun. 

Untuk bisa berinvestasi pada ORI023 ini, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan NIK. "Secara hukum kan yang layak secara umur," kata Deni.

Selain itu, calon investor harus memiliki rekening dana di salah satu bank umum dan rekening surat berharga di salah satu sub-registry. "Rekening bank perlu karena nanti pemerintah beri kupon bulanan, akan masuk ke rekening."

Adapun kupon ORI023 merupakan kupon bersifat tetap atau fixed coupon yang dibayar tiap bulan. Pemerintah melalui Bank Indonesia mentransfer dana tunai sebesar jumlah pembayaran kupon dan/atau pokok ORI ke rekening dana investor pada tanggal jatuh tempo. 

Pilihan Editor: Larangan Ekspor Nikel, Bahlil: IMF Mungkin Lagi Tidur, Nggak Baca Konsensus Hasil G20