Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengkritik rencana pemerintah memindahkan jalur masuk tujuh barang impor justru akan memicu kenaikan harga barang. Alih-alih memindahkan jalur masuk impor, asosiasi pengusaha ini menyarankan pemerintah memperbanyak produksi daam negeri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," ucap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budihardjo mengatakan, pemerintah harus mengutamakan pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan. Stok barang ini khususnya berfokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia. "Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri,” kata dia.
Karena itu, Budihardjo mengatakan, Hippindo mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi itu. Hippindo, kata Budihardjo, siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota asosiasinya. Dengan catatan, produk-produk itu memenuhi standar dan syarat yang berlaku.
Selain itu, Budihardjo menekankan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan. Dia juga mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa untuk menghambat peredaran tujuh komoditas impor yang membanjiri Indonesia.
Zulhas menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.
"Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas, di Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.
Adapun tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik. Zulhas menyebut usulan pemindahan pelabuhan masuk barang impor telah disampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah sepakat untuk membahas masalah ini dalam rapat terbatas.
Foto 
