Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
EKONOMI dunia tak terlalu muram. Itulah prediksi terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang terbit pada 13 Oktober, Selasa pekan lalu. Sepanjang 2020, karena dampak pandemi Covid-19, ekonomi dunia akan menyusut 4,4 persen. Ini pandangan optimistis karena lebih baik ketimbang angka minus 5,2 persen yang diproyeksikan pada Juni lalu. Sayangnya, proyeksi optimistis itu tampaknya sulit terwujud.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hampir bersamaan dengan terbitnya laporan IMF itu, wabah justru memburuk di mana-mana, terutama di Eropa. Paris harus memberlakukan jam malam. London juga kembali mengetatkan pembatasan interaksi sosial untuk 11 juta warganya. Serangan pandemi gelombang kedua benar-benar sudah tiba. Pemerintah banyak negara kembali harus terjebak pilihan sulit: menyelamatkan ekonomi atau menjaga warga dari gebukan pagebluk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Masalahnya, memburuknya pandemi membuat kemungkinan munculnya krisis utang di negara berkembang makin kuat. Selama delapan bulan sejak munculnya Covid-19, pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia seolah-olah sepakat menggunakan segala opsi yang ada untuk mengatasi wabah. Segala cara itu termasuk pula melanggar tabu dalam kebijakan fiskal dan moneter, seperti kebijakan bank sentral mencetak uang dan langsung membeli obligasi pemerintah. Akibatnya, muncul timbunan utang pemerintah yang luar biasa.
Kini memang ada paradigma ekonomi baru soal utang pemerintah ini. Tak ada masalah pemerintah berutang sebesar-besarnya karena toh bunganya rendah, nyaris nol. Bahkan IMF sekalipun kini turut mendukung pandangan ini. Tapi ada catatan amat penting di sini. Kebebasan ini sebetulnya hanya milik negara-negara kaya yang punya akses luas ke pasar finansial. Sedangkan negara berkembang sebaiknya tetap berhitung lebih cermat. Sebab, pemerintah negara berkembang umumnya masih harus membayar bunga tinggi untuk utang-utangnya.
Indonesia bisa menjadi contoh. Tak seperti The Federal Reserve di Amerika Serikat atau bank sentral negara-negara maju lain yang bisa menurunkan bunga hingga mendekati nol, Bank Indonesia harus tetap menjaga bunga rupiah tetap tinggi. Itulah yang kembali terjadi pada Selasa, 13 Oktober lalu. Rapat Dewan Gubernur BI memutuskan tidak menurunkan bunga rujukan BI, tetap sebesar 4 persen, kendati laju inflasi empat bulan terakhir sudah terhitung amat rendah untuk ukuran Indonesia, di bawah 2 persen.
Jika BI menurunkan bunga, ada risiko investor kabur karena imbal hasil obligasi dalam rupiah jadi kurang menarik. Belakangan ini, daya tarik investasi dalam rupiah memang menurun. Sejak awal 2020, porsi obligasi pemerintah yang dimiliki asing merosot, dari 38,63 persen menjadi 26,64 persen per 15 Oktober lalu. Sekitar US$ 6,8 miliar dana asing sudah kabur dari obligasi pemerintah Indonesia pada periode ini.
Salah satu pemicunya adalah kebijakan yang melanggar tabu tadi, monetisasi utang. BI mencetak uang baru untuk langsung membeli obligasi pemerintah. Menteri Keuangan lantas memakai hasil penjualan itu untuk belanja pemerintah. Tahun ini, BI berencana membeli langsung obligasi pemerintah senilai Rp 397 triliun.
Awalnya, baik BI maupun pemerintah sudah berkomitmen hanya melaksanakan kebijakan yang tak populer di mata investor tersebut hanya pada tahun ini. Namun, belakangan, muncul sinyal dari
pemerintah bahwa kebijakan itu bisa berlanjut hingga 2022. Kemungkinan inilah yang membuat investor asing kian bersemangat berpindah mencari ladang investasi di negara lain yang dianggap lebih aman. Salah satunya Malaysia. Porsi obligasi terbitan pemerintah Malaysia yang dimiliki investor asing meningkat dari 21,7 persen menjadi 24 persen ketika kepemilikan asing di Indonesia merosot.
Situasi ini membuat BI tak leluasa menurunkan bunga. Untuk mengerem keluarnya dana asing, bunga harus tetap menarik. Persoalan kemudian melingkar lagi, bunga tinggi akan membebani pemerintah yang sudah berutang amat besar. Pengeluaran untuk bunga yang terlalu besar pada gilirannya akan menurunkan kapasitas pemerintah untuk berbelanja. Beban melingkar-lingkar inilah yang akan berlanjut terus di tahun-tahun mendatang.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
