Raja Juli Antoni Hadir Perdana di Kantor Otorita IKN, Tinjau Kesiapan Menjelang Upacara 17 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni datang ke Kantor Otorita IKN di Kalimantan Timur untuk kali pertama pada hari ini, Kamis, 13 Juni 2024. Ia datang untuk untuk meninjau secara langsung fasilitas dan ruangan kerja serta bertemu dengan staf yang bertugas di kantor tersebut.

Sehari sebelumnya, Raja Juli juga meninjau progres sejumlah proyek pembangunan ibu kota baru menjelang perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. Mulai dari proyek Masjid Negara, Tol Segmen 6A dan 6B, hingga pemukiman pengendali banjir Sungai Sepaku. Dalam kunjungannya ke sejumlah proyek tersebut, Raja Juli menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dan penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan IKN.

"Ini untuk memastikan semua lokasi berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan," kata Raja Juli, Rabu, 12 Juni 2024, dikutip dari siaran pers Otorita IKN.

Untuk mempercepat pembangunan dan pembebasan lahan, Raja Juli menyebut pihaknya berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di setiap lokasi.

Ia menyebut pihaknya harus memastikan bahwa semua lokasi infrastruktur strategis berjalan lancar dan tepat waktu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Nusantara dan. "Di saat yang sama, masyarakat juga menerima kompensasi yang memuaskan," ujarnya.

Sebagai informasi, Raja Juli resmi menjabat Plt Wakil Kepala Otorita IKN per Senin, 3 Juni 2024. Ia menggantikan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe yang resign bersama Ketua Otorita IKN Bambang Susantono. Di Otorita IKN, Presiden Jokowi menugaskan Raja Juli untuk membereskan persoalan pembebasan 2.086 hektare lahan.

Menyoal lahan, sebelumnya Raja Juli menyebut perkara pembebasan lahan untuk proyek IKN sudah dirapatkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  Ia juga mengatakan bahwa kepala negara memerintahkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan berpihak pada rakyat. 

"Pak Presiden tetap mengarahkan, yang ada adalah ganti untung, bukan ganti rugi," kata politikus Partaii Solidaritas Indonesia (PSI) ini  di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 100 Juni 2024.

Pemerintah pun,kata dia, akan menggunakan skema Penanganan Sosial Dampak Kemasyarakatan (PSDK) Plus.  "Jadi, ada insentif lain kepada masyarakat yang memang terdampak pembangunan IKN," ujarnya.

Bentuk PDSK Plus tersebut, Raja Juli menambahkan, akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah terdampak. Pasalnya, setiap daerah memiliki kompleksitas tersendiri. Namun yang jelas, pemerintah akan memberi rumah tapak atau rumah susun untuk masyarakat terdampak pembangunan IKN. "Untuk kebun, apak diganti tanam tumbuhnya atau perkebunan, masing-masing tidak bisa digeneralisir," ujar Raja Juli.

Pilihan Editor: Bahlil Lahadalia Bicara Soal IKN, Belum ada Investor Asing hingga Investasi Tak Macet