Seret Tambang, Bisnis Lain Tumbang

MUHAMMAD Fadhil akhirnya memilih berganti pekerjaan menjadi sopir taksi online. Keputusan diambil bapak dua anak itu setelah ia sempat menganggur delapan bulan. Perusahaan subkontraktor tambang tempat ia bekerja sebelumnya sepi order. Fadhil biasanya menyetir truk yang beroperasi di sejumlah area tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. “Perusahaan sepi order sejak 2016. Padahal jasa saya hanya dihitung saat menyopir di lokasi tambang,” pria 39 tahun itu bercerita, Kamis, 13 Juni lalu.

Sektor pertambangan tengah lunglai. Penyebabnya, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono, fluktuasi dan tren harga batu bara yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Perang dagang Amerika Serikat versus Cina juga mempengaruhi permintaan global. Ekspor komoditas ini ke Negeri Panda merosot. Kondisi ini tidak hanya berimbas pada perekonomian nasional, terutama terkait dengan neraca perdagangan. “Ini juga berdampak serius pada kondisi perekonomian daerah penghasil batu bara seperti Kalimantan Timur,” ujarnya, Jumat, 14 Juni lalu.

Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor hasil tambang pada kuartal I 2019 menurun 14,08 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan Cina, yang merupakan negara tujuan utama ekspor batu bara Indonesia, tampak tertekan dengan memasang proyeksi perekonomian lebih rendah daripada tahun lalu. “Otomatis itu akan berpengaruh ke industri secara keseluruhan,” katanya beberapa waktu lalu.

Fadhil merasakan betul lumpuhnya industri tambang di daerah yang dulu dikenal kaya raya tersebut saat ini. Situasi itu merembet dengan cepat, antara lain ke bisnis jasa rental mobil tambang yang banyak terdapat di Samarinda dan Balikpapan. “Kalau tidak ada mobil keluar, berarti tidak ada pendapatan masuk.”

Tak kuat menganggur lebih lama, Fadhil nekat meminjam uang kepada mertuanya. Ia membeli mobil yang sekarang dioperasikannya sebagai taksi online. Ia mengistilahkan pinjaman itu “kredit lunak ala mertua”, yang pengembaliannya dicicil saban bulan. Dengan pekerjaan barunya, Fadhil bisa mengantongi pendapatan kotor sedikitnya Rp 6 juta per bulan. Padahal, ketika industri tambang tengah jaya, perusahaan penunjang bisnis tambang mampu menggaji pegawai seperti Fadhil belasan juta rupiah per bulan. 

Pada Februari 2019, Bank Indonesia mengumumkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur melambat empat tahun terakhir. Bank sentral mengidentifikasi kondisi ekonomi paling suram terjadi pada 2015 dan 2016, saat pertumbuhan minus 1,20 persen dan minus 0,38 persen. Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Samarinda Muhammad Nur, bank sentral pernah memperingatkan soal bahaya perekonomian daerah yang hanya mengandalkan pendapatan dari sektor pertambangan.

“Puncak krisis” yang terjadi selama dua tahun itu berimbas ke sektor perbankan. Tingkat kredit seret atau nonperforming loan (NPL) di provinsi itu terus menanjak. Sepanjang 2016, NPL perbankan berada di atas 5 persen, bahkan mencapai 7,01 persen pada kuartal ketiga. Tahun berikutnya, tingkat pinjaman tak lancar meningkat lagi, menembus 8,01 persen pada kuartal II 2017. Selanjutnya, sepanjang 2018, NPL bisa ditekan di level sekitar 5 persen. Per kuartal IV 2018, Bank Indonesia mencatat angka NPL di provinsi ini sebesar 4,61 persen.

Bank Central Asia salah satu yang terkena imbas kredit seret. Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menuturkan, beberapa kontraktor tambang di Kalimantan yang menjadi debitornya sempat bermasalah pada 2016-2017. Beruntung, persoalan tersebut segera diselesaikan. Sejak itu, BCA mengerem penyaluran kredit ke sektor pertambangan. “Karena sektor ini tidak stabil,” tuturnya, Kamis, 13 Juni lalu.

Sebaliknya, Bank Negara Indonesia masih mencatat pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertambangan pada berbagai segmen. Direktur Bisnis Korporasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Putrama Wahju Setyawan mengatakan permintaan kredit tambang batu bara yang memasok produknya ke perusahaan listrik swasta (IPP) masih tinggi. “Permintaan ini terutama datang dari sektor swasta,” ujarnya, Jumat, 14 Juni lalu.

Seret Tambang, Bisnis Lain Tumbang/Dok. pribadi

PINDAH ke Yogyakarta, Dani, 40 tahun, melego kediamannya di kompleks Kumala Residence, Balikpapan. Ia menawarkan rumah tipe 60 tersebut seharga Rp 850 juta. Tapi, dua tahun berlalu sejak plang tulisan “DIJUAL” dipasang di depan rumah pada 2017, hunian itu belum juga laku. Padahal ia membutuhkan dana segar untuk modal usaha di Yogyakarta.

Selain rumah Dani, setidaknya ada empat unit hunian di Kumala Residence yang dijual. Harga yang dipatok bervariasi, dari Rp 745 juta hingga Rp 1,5 miliar. Salah satunya, tak jauh dari kediaman Dani, dijual setelah pemiliknya tidak lagi bekerja di perusahaan tambang. “Semua belum laku, sampai sekarang.”

Kondisi serupa terjadi di Graha Permata Residence, sekitar 200 meter dari Kumala Residence.

Dalam lima tahun terakhir, sekitar sepertiga rumah yang berlokasi di pinggiran kota itu tak berpenghuni. Papan bertulisan “DIJUAL” terpasang di sana-sini. “Perumahan sebelah juga enggak laku-laku,” kata Dani.

Padahal, ia menambahkan, sekitar lima tahun lalu, bisnis properti bergairah terutama di dua kota utama Kalimantan Timur, yakni Samarinda dan Balikpapan. Pengembang besar, menengah, dan kecil hingga makelar amatir sibuk menawarkan beragam hunian seharga Rp 250 juta-1,5 miliar per unit. Saat itu investasi di sektor properti diyakini sangat menjanjikan. “Tetangga saya jualan Rp 600 juta, hampir tiga kali lipat dari harga awal Rp 250 juta.”

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Realestat- Indonesia (REI) Kalimantan Timur Bagus Susetyo mengkonfirmasi kondisi industri properti yang sedang terpuruk. Malah, ia menyebutkan, penjualan rumah tipe 60 ke atas hanya laku 10-20 persen. Itu pun yang harganya di atas Rp 400 juta sulit dijual. “Yang bisa dijual rumah bersubsidi, berkisar Rp 142 juta.”

Bagus bercerita, para pengembang yang dulu bermain di segmen rumah komersial sekarang masuk ke hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masalahnya, untuk berkecimpung di segmen ini, pengembang harus mencari lahan yang harganya kurang dari Rp 150 ribu per meter persegi. Kawasan ini biasanya berada di pinggiran kota yang infrastrukturnya, seperti jalan, air, dan listrik, belum siap. Karena itu, pengembang harus membangunnya sendiri. Sepanjang tahun lalu, realisasi pembangunan rumah MBR oleh pengembang anggota REI hanya 4.000 unit. Padahal asosiasi menargetkan 12 ribu unit.

Kondisi suram ini menyebabkan pengembang berguguran. Ratusan perusahaan properti kecil di bawah bendera REI memilih dorman alias tidak aktif. Bagus mengungkapkan, jumlah anggota asosiasi pernah mencapai 147 perusahaan pada 2013-2014. Satu per satu gugur dan kini tinggal sekitar 40 pengembang. “Jadi, kalau ditanyai bagaimana Kalimantan Timur, kami berusaha survive berlomba-lomba ke rumah bersubsidi untuk memperpanjang umur.”

Seret Tambang, Bisnis Lain Tumbang/TEMPO/Muhammad Hidayat

EKONOMI Kalimantan Timur pernah mencapai masa keemasan pada awal era otonomi daerah, tahun 2000-an. Saat itu tingkat pertumbuhan menyentuh angka 7 persen. Industri batu bara menopang 46 persen dari total produk domestik regional bruto provinsi setelah sektor minyak dan gas surut. Kini kondisi berbalik. Harga emas hitam yang pernah mencapai US$ 130 per metrik ton, sekitar enam tahun lalu, saat ini berada di kisaran US$ 70 per metrik ton. 

Faktor lain yang turut mengoreksi pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Timur adalah putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaga ini menetapkan alat-alat berat seperti buldoser, ekskavator, traktor, dan dump truck tidak bisa dikenai pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Padahal kontribusi sektor ini terhadap PAD rata-rata Rp 33 miliar per tahun.

Belum lagi soal kebijakan pemangkasan kuota produksi batu bara karena domestic market obligation tak terpenuhi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Februari lalu memutuskan kuota produksi batu bara Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 33,28 juta ton tahun ini. Padahal realisasi tahun lalu mencapai 69,64 juta ton.

Meski begitu, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berusaha mengoptimalkan PAD tahun ini, antara lain melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemerintah provinsi menargetkan pendapatan asli daerah pada 2019 sebesar Rp 4,3 triliun. Sebanyak Rp 1,6 triliun di antaranya berasal dari pajak kendaraan bermotor. Pemerintah juga akan meluncurkan program strategis untuk memaksimalkan penerimaan.

Lesunya sektor pertambangan dan perekonomian daerah sentra tambang tak membuat Kementerian Energi khawatir. Sebab, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot meyakinkan bahwa lembaganya bisa memenuhi target setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kementerian Energi mencatat, hingga 11 Juni 2019, realisasi PNBP sektor mineral dan batu bara mencapai Rp 19,16 triliun atau 44,28 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 43,27 triliun. Kementerian menaikkan target produksi batu bara dari 485 juta ton (2018) menjadi 489,12 juta ton (2019) untuk mengatasi pelemahan harga.

Adapun Kementerian Koordinator Perekonomian menilai pemerintah perlu turun tangan. Susiwijono mengatakan pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah batu bara, juga mendorong pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Misalnya lewat penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik mulut tambang dan petrokimia (gas sintetis dari batu bara berkalori rendah). Saat ini pun sedang digarap pabrik metanol dari batu bara di Sumatera Selatan dan Riau.

Ia menambahkan, pemerintah sedang mengkaji fasilitas dan insentif yang diperlukan untuk mendorong industri di dalam negeri yang memanfaatkan batu bara tersebut. “Biasanya mereka memerlukan fasilitas tax holiday, kawasan ekonomi khusus, pembebasan bea masuk dan pajak atas impor mesin dan barang modal, serta pembiayaan untuk investasi,” tutur Susiwijono.

RETNO SULISTYOWATI, VINDRY FLORENTIN, S.G. WIBISOSO (SAMARINDA)