Tak Wajib Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis

DARI anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan sebanyak 20 persen di antaranya bakal digunakan untuk pengadaan susu. Nilainya setara dengan Rp 14 triliun.

Masalahnya, produsen susu sapi domestik tak mampu menyuplai sebanyak itu. "Saat ini gabungan semua koperasi Indonesia hanya bisa menyediakan susu senilai agregat Rp 1,5 triliun," ujar Budi Arie di Kementerian Koperasi pada Senin, 11 November 2024.

Merujuk pada data Kementerian Perindustrian pada 2023, kapasitas produksi susu segar dari peternakan dalam negeri hanya bisa menutupi 20 persen kebutuhan bahan baku industri susu. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Andika mengatakan produksi susu segar di dalam negeri hanya tumbuh rata-rata 1 persen dalam enam tahun terakhir. Sementara itu, laju pertumbuhan kebutuhan industri pengolahan susu selama periode tersebut mencapai 5,3 persen. 

Menurut Putu, populasi sapi perah yang rendah menjadi pemicunya. Populasinya hanya sekitar 592 ribu ekor pada 2023 dengan produktivitas yang terhitung rendah, yaitu 8-12 liter per ekor per hari. "Pengembangan produksi susu segar juga dihadapkan pada terbatasnya lahan untuk kandang dan pakan hijauan," kata Putu dalam keterangan tertulis pada Jumat, 24 Mei 2024.

Akibat suplai susu yang rendah ini, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan ada potensi kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis harus dipenuhi dari impor. "Ya (impor) kalau kurang," ujarnya ketika ditemui di Kementerian Pertanian pada Selasa, 12 November 2024. Meski begitu, ia mengatakan belum ada rencana untuk mengimpor sejauh ini. 

Ketika dimintai konfirmasi mengenai rencana impor susu untuk program makan bergizi gratis, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan pemerintah berupaya menyediakan seluruh kebutuhan pangan dari dalam negeri. "Kebijakan kita berbasis sumber daya lokal, tidak memaksakan sesuatu jika belum tersedia," tuturnya kepada Tempo. "Yang penting, untuk pertumbuhan anak, kita siapkan bertahap."

Dadan menjelaskan, pemerintah bakal menyertakan susu dalam menu program makan bergizi gratis di daerah yang memiliki pasokan. "Di daerah yang belum ada, kita utamakan sumber protein lokal." Bentuknya tak mesti susu, tapi bisa telur, daging, dan sumber protein lain.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pun mengamini rencana pemerintah menyediakan substitusi susu sapi di daerah yang tak punya bahan bakunya. "Kita pakai sumber protein lain, bisa telur, daging, atau ikan," ucapnya.

Secara paralel, Kementerian Pertanian berupaya menambah populasi sapi perah. Sudaryono mengatakan bakal ada investasi dari pelaku usaha swasta untuk mengimpor sapi perah dan mengembangbiakkan ternak tersebut di dalam negeri. Saat ini ada sekitar 60 perusahaan yang berkomitmen ikut serta. 

Kementerian Pertanian saat ini aktif mencarikan lokasi untuk peternakan sapi perah. Setidaknya sudah ada 1,5 juta hektare lahan yang teridentifikasi di dalam dan di luar Jawa yang bisa dimanfaatkan peternak. Para investor bisa memilih lokasi yang mereka inginkan. Selain itu, pemerintah mempertemukan para investor dengan koperasi peternak.

Pemerintah berencana mendatangkan 2 juta sapi perah. Menurut Sudaryono, populasi ini minimal bisa memenuhi 50 persen kebutuhan susu domestik. 

Ketua Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia Agus Warsito menyebutkan sejumlah faktor pemicu lesunya peternakan sapi perah. Dia mengatakan sapi jenis ini kebanyakan dimiliki oleh peternak rakyat yang masing-masing hanya mengurus 2-3 ekor. Satu peternak idealnya mengurus minimal 8-10 ekor untuk bisa mengantongi keuntungan. Tak mengherankan jika peminat peternakan sapi perah turun. Ditambah lagi, para peternak tak bisa mengakses permodalan dengan mudah ke lembaga keuangan. 

Faktor lain yang krusial mengurangi daya tarik peternakan sapi perah adalah serapan susu yang rendah di dalam negeri. Pemerintah tak mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi lokal. Agus mengatakan kondisi ini akhirnya membuat para pelaku industri memilih impor. 

Padahal, sebelum 1997, Indonesia punya regulasi yang mewajibkan pengusaha menyerap susu segar domestik sebelum mengimpor. Sebelum kebijakan tersebut akhirnya dicabut, Agus mencatat produksi susu segar nasional mampu memenuhi 45 persen kebutuhan nasional. 

Setelah sempat diprotes peternak lantaran serapan di dalam negeri rendah, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji bakal mewajibkan semua pelaku industri menyerap stok peternak sebelum mengimpor. Dia juga meminta pengusaha membimbing peternak agar produksi mereka bisa memenuhi standar kualitas bahan baku industri. "Kami minta mereka membimbing, memberikan pelatihan," tutur Amran.