Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyiram cat ke spanduk bergambar foto keluarga Joko Widodo saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin, 30 September 2024. Aksi bertajuk Timpuk Dinasti Mulyono itu digelar sebagai bentuk peringatan lima tahun pelemahan KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyiram cat ke spanduk bergambar foto keluarga Joko Widodo saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin, 30 September 2024. Para aktivis memperingati pengesahan revisi UU KPK sebagai bentuk pembungkaman, pelemahan dan mematikan independensi KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi serta fungsi dari Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo. TEMPO/Imam Sukamto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Spanduk bergambar foto keluarga Joko Widodo berlumur cat saat aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin, 30 September 2024. Aksi bertajuk Timpuk Dinasti Mulyono itu digelar sebagai bentuk peringatan lima tahun pelemahan KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) menyiram cat ke spanduk bergambar foto keluarga Joko Widodo saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Senin, 30 September 2024. Para aktivis memperingati pengesahan revisi UU KPK sebagai bentuk pembungkaman, pelemahan dan mematikan independensi KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi serta fungsi dari Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi unjuk rasa bertajuk Timpuk Dinasti Mulyono di depan gedung KPK, Senin, 30 September 2024. Aksi bertajuk Timpuk Dinasti Mulyono itu digelar sebagai bentuk peringatan lima tahun pelemahan KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan aksi unjuk rasa bertajuk Timpuk Dinasti Mulyono di depan gedung KPK, Senin, 30 September 2024. Para aktivis memperingati pengesahan revisi UU KPK sebagai bentuk pembungkaman, pelemahan dan mematikan independensi KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi serta fungsi dari Aparat Penegak Hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo. TEMPO/Imam Sukamto
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini