Kunjungi Jaksa Agung, Kementerian Transmigrasi Minta Perlindungan Hukum dalam Pemanfaatan HPL Terlantar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mendatangi Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar (ST) Burhanuddin pada Jumat pagi, 15 November 2024. Kedatangannya ke Kejaksaan Agung untuk meminta perlindungan hukum agar saat kementeriannya memanfaatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang terlantar tidak ada aturan yang dilanggar.

"Kami ingin pendampingan hukum supaya seluruh pegawai kementerian transmigrasi bekerja dalam nroma hukum yang berlaku. Yang penting tidak ada korupsi dan mencegah kebocoran amggaran," kata Iftitah usai bertemu secara tertutup dengan Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Dia juga mengungkapkan anggaran yang diterima kementeriannya itu sangat terbatas. Sehingga ada beberapa hal yang akan dilakukan agar dapat menjalankan program-programnya. Menurut Iftitah, kerja sama dengan Kejagung diperlukan terutama saat pihaknya akan mengelola HPL seluas 3,2 juta hektar.

"Tahun 2025 dianggarkan sekitar Rp 98 miliar. Ada kemungkinan adjustment mungkin Rp 122 miliar. Tetapi itu bukan halangan dan hmabatan untuk kami bekerja. Kami sudah bulatkan tekad dengan kementerian transmigrasi mencari peluang lain," kata dia.

Dia juga kepada menjelaskan pada Jaksa Agung soal rencana mereka melakukan inovasi kreasi terkait pemanfaatan HPL tersebut untuk digunakan oleh investor. "Kami berharap yang kami upayakan bukan memberikan transmigran, tapi untuk negara juga. Sampai saat ini belum ada PNBP dari pemanfaatan lahan transmigrasi," kata dia.