Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Keamanan PBB resmi menyetujui resolusi gencatan senjata di Gaza selama Ramadan pada Senin, 25 Maret 2024 waktu setempat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kesepakatan ini merupakan resolusi pertama yang dikeluarkan DK PBB tanpa veto dari Amerika Serikat (AS). Resolusi gencatan senjara ini juga menjadi yang pertama kalinya dikeluarkan sejak Israel menggempur Gaza selama 5 bulan lebih.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Resolusi yang menyerukan "gencatan senjata segera" selama bulan suci Ramadan didukung oleh 14 anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi tersebut disetujui dengan skor 14-0 setelah Amerika Serikat memutuskan untuk abstain menggunakan hak veto.
Menurut hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan mengikat semua negara anggota PBB. Termasuk Israel dan Palestina yang berstatus pengamat PBB. Otoritas Palestina dan Hamas menyambut baik resolusi gencatan senjata tersebut, sementara resolusi tersebut menuai reaksi keras dari Israel.
Lantas, apa itu resolusi PBB? Berikut penjelasan lengkap mengenai pengertian resolusi PBB, macam serta dampaknya.
Pengertian Resolusi PBB
Mengutip journal.ubaya.ac.id, resolusi (Resolution) adalah hasil keputusan atas suatu permasalahan yang telah disetujui melalui konsensus atau pemungutan suara sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional atau lembaga yang terkait.
Resolusi biasanya terdiri dari dua bagian, yakni paragraf pendahuluan yang bersifat mukadimah dan paragraf operasional yang memberikan petunjuk tindakan. Mengenai keberlakuannya secara hukum (legal validity) tergantung dari penafsirannya khususnya resolusi-resolusi PBB.
Sedangkan dikutip dari laman un.org, resolusi PBB adalah ekspresi formal dari pendapat atau kehendak badan-badan PBB.
Resolusi Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Hak Asasi Manusia dikeluarkan sebagai dokumen individual. Resolusi-resolusi badan-badan utama juga dikeluarkan dalam kompilasi tahunan atau sidang.
Dilansir dari opac.fhukum.unpatti.ac.id, tujuan dikeluarkannya resolusi adalah untuk mengikat bagi negara-negara anggota PBB khususnya negara-negara konflik.
Perkembangan dan dinamika hukum internasional menyebabkan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB menjadi suatu tambahan dalam sumber hukum yang diakui oleh negara-negara, berdasarkan hukum kebiasaan internasional.
Macam-macam Resolusi PBB
Ada beragam jenis Resolusi PBB yang merupakan hasil dari keputusan badan-badan PBB, yang dikelompokkan menjadi badan utama PBB dan badan khusus PBB.
Macam-macam resolusi PBB antara lain Resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta Dewan Hak Asasi Manusia.
Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh PBB wajib dan harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada dibawah naungannya.
Bentuk-bentuk dari hasil suatu resolusi dapat berupa resolusi, keputusan, rekomendasi, atau deklarasi.
Dampak Resolusi PBB
Secara umum adanya resolusi PBB dapat memiliki beragam dampak, tergantung pada sifat dan tujuan resolusi tersebut. Beberapa dampak umumnya adalah seperti berikut:
1. Penyelesaian Konflik
Resolusi PBB bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara negara atau kelompok, baik dengan cara negosiasi, perdamaian, atau intervensi militer. Dampaknya bisa berupa penurunan intensitas konflik, pengakhiran kekerasan, atau pendekatan damai antara pihak yang bertikai.
2. Bantuan Kemanusiaan
Resolusi PBB memungkinkan untuk menghasilkan bantuan kemanusiaan bagi negara-negara atau daerah yang terkena dampak konflik, bencana alam, atau krisis kemanusiaan lainnya. Hal ini dapat berupa bantuan pangan, obat-obatan, tempat perlindungan, atau dukungan rekonstruksi pasca-konflik.
3. Pengaruh Terhadap Kebijakan Nasional
Negara-negara anggota PBB seringkali merespons resolusi PBB dengan mengubah kebijakan nasional mereka sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam resolusi tersebut. Ini bisa berupa perubahan dalam undang-undang, kebijakan, atau praktik pemerintah.
4. Pengawasan dan Penegakan
Resolusi PBB dapat menciptakan kerangka kerja untuk pengawasan dan penegakan yang lebih baik terhadap pelanggaran hak asasi manusia, perdamaian dan keamanan, atau masalah-masalah global lainnya.
RIZKI DEWI AYU | UN.ORG
