Manuver Tuan Hun Sen

Seusai pertemuan itu, kedua pemimpin membuat pernyataan pers bersama. Isinya, antara lain, Min Aung Hlaing memutuskan memperpanjang masa gencatan senjata, yang seharusnya berakhir pada Februari nanti, menjadi hingga akhir tahun dengan semua organisasi etnis bersenjata. Dia juga menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan. Selain itu, Min Aung mendukung digelarnya pertemuan untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan.

Yuyun Wahyuningrum, Perwakilan Indonesia untuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), menyatakan kepemimpinan ASEAN dijalankan secara kolektif. Langkah Ketua ASEAN haruslah atas persetujuan anggota ASEAN lain. Tapi kunjungan Hun Sen ini dilakukan tanpa konsultasi dengan negara anggota ASEAN lain. "Kedatangan dia atas nama Kamboja. Hun Sen tampaknya sedang memainkan peran sebagai pahlawan," tutur Yuyun kepada Tempo pada Kamis, 20 Januari lalu.

Yuyun juga menyoroti keputusan junta mengenai gencatan senjata. Menurut dia, gencatan senjata harus dilakukan oleh semua pihak, terutama militer, tapi junta hanya memandang yang harus melakukan gencatan senjata adalah kelompok-kelompok bersenjata. "Tidak ada kemauan politik Tatmadaw untuk menghentikan kekerasan," katanya.

Hun Sen menyatakan kunjungannya itu untuk membantu Myanmar menghindari kekerasan dan perang saudara melalui gencatan senjata serta memberikan bantuan kemanusiaan. Dia menilai mereka yang menentang gencatan senjata berarti menginginkan kematian dan luka-luka perang. "Mereka yang menentang bantuan berarti Anda ingin orang mati kelaparan, tanpa obat-obatan, dan tanpa vaksinasi terhadap pandemi Covid-19," ujarnya.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa ASEAN sudah memutuskan lima butir konsensus dalam pertemuan para pemimpin negara anggota ASEAN di Jakarta tahun lalu. Lima konsensus itu meliputi penghentian kekerasan segera, dialog konstruktif di antara semua pihak, mediasi yang akan difasilitasi utusan khusus ASEAN, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Saat itu kursi Ketua ASEAN dipegang Brunei Darussalam. Namun keputusannya tidak diambil oleh Brunei sendiri, tapi oleh ASEAN secara bersama-sama. "Itu adalah keputusan yang sudah diambil oleh ASEAN. Selama belum ada kemajuan yang signifikan terhadap implementasi lima butir konsensus itu, kami meminta Myanmar diwakili delegasi non-politik," kata Retno kepada Tempo.

Namun Min Aung Hlaing juga menekankan implementasi konsensus itu harus melengkapi lima poin peta jalan Dewan Administrasi Negara, nama resmi junta militer Myanmar. Peta jalan itu secara bertahap terdiri atas pembentukan Komisi Pemilihan Umum, penanganan pandemi, pemulihan bisnis, gencatan senjata nasional, pemilihan umum secara demokratis, dan diakhiri dengan penyerahan pemerintah kepada pemenang pemilu.

Apakah langkah sepihak Hun Sen ini akan mempengaruhi peran ASEAN? "Saya pikir, dengan negara-negara keras kepala seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan kini ditambah Filipina, (posisi) ASEAN akan sukar ditembus oleh Myanmar," tutur Yuyun.

Malaysia, misalnya, menilai Hun Sen berhak mengunjungi Myanmar sebagai kepala pemerintahan Kamboja. "Namun kami juga merasa bahwa, karena dia telah menjabat Ketua ASEAN, dia mungkin dapat berkonsultasi dengan para pemimpin ASEAN lain dan meminta pandangan kami tentang apa yang harus ia lakukan jika pergi ke Myanmar,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah seperti dikutip Aljazeera.

Manuver Hun Sen ini diduga karena pria 69 tahun itu ingin memberikan semacam legasi selama memimpin ASEAN. Hun Sen telah berkuasa selama 36 tahun dan berencana mundur pada 2028. Awal Desember 2021, dia mendukung putra sulungnya, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kamboja Letnan Jenderal Hun Manet, menggantikannya sebagai pemimpin Kamboja.

“Hari ini saya menyatakan bahwa saya mendukung putra saya menjadi penerus saya, tapi dia tidak dapat melakukannya kecuali melalui pemilihan umum,” ucap Hun Sen pada saat peresmian jalan di Provinsi Preah Sihanouk, seperti dikutip VOA. “Untuk lebih jelasnya, Hun Manet adalah salah satu kandidat untuk menjadi perdana menteri berikutnya dan ayahnya mendukung penuh dia."

Hun Manet, 44 tahun, adalah lulusan West Point yang telah memegang beberapa pos militer penting, termasuk wakil komandan pasukan pengawal perdana menteri dan kepala pasukan kontraterorisme. Meskipun tidak memegang jabatan politik, dia pernah menjadi satu dari 865 anggota Komite Sentral Partai Rakyat Kamboja, partai berkuasa pimpinan Hun Sen. Pada 2018, dia diangkat sebagai satu dari 37 anggota Komite Pengarah Partai, badan pengambil keputusan tertinggi partai, dan ketua sayap pemuda partai tersebut.

Hun Sen mungkin punya kepentingan pribadi dan ingin memberikan legasi di tingkat regional, tapi manuvernya di Naypyitaw berseberangan dengan posisi ASEAN. Jumpa pers bersama Hun Sen dan Min Aung dengan jelas menyatakan junta militer adalah pemerintah Myanmar dan Min Aung sebagai Perdana Menteri Myanmar. Padahal ASEAN tak mengakui kedua hal tersebut sehingga tidak mengundang Min Aung dalam pertemuan-pertemuan kepala negara organisasi regional itu.

Terlepas dari manuver tersebut, peran Kamboja sebagai Ketua ASEAN tetap dibutuhkan untuk mengupayakan terpenuhinya lima konsensus ASEAN. "Tapi, apabila tidak ada upaya luar biasa dari Ketua ASEAN, kita akan begini terus," kata Yuyun. "Kalau begini terus, yang menderita adalah rakyat Myanmar. Rakyatnya akan tertinggal secara kapasitas."