Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Thailand
Partai Gerakan Maju Dibubarkan
MAHKAMAH Konstitusi Thailand memutuskan membubarkan partai reformis Partai Gerakan Maju (Move Forward Party) karena kampanye partai itu untuk mengubah pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai lèse-majesté pada Rabu, 7 Agustus 2024. Pasal tentang penghinaan terhadap kerajaan ini sebenarnya bertujuan melindungi kehormatan kerajaan, tapi lebih sering dipakai untuk membungkam kritik dan suara oposisi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahkamah Konstitusi menilai kampanye partai itu sama saja dengan menyerukan penghancuran monarki konstitusional negeri tersebut. Mahkamah juga melarang Pita Limjaroenrat, bekas Ketua Partai Gerakan Maju yang karismatik, dan 10 tokoh partai tersebut aktif di dunia politik selama 10 tahun. Putusan itu keluar atas permohonan Komisi Pemilihan Umum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Putusan Mahkamah Konstitusi itu tampaknya tak akan menghentikan gerakan partai. Sebanyak 142 anggota parlemen dari partai ini diperkirakan akan bergabung dengan partai lain dan menjadi oposisi. “Kita pasti tidak akan membiarkan mereka membubarkan partai kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka membubarkan harapan kita. Kalian bisa marah dan sedih hari ini hanya untuk satu hari. Besok, mari kita maju untuk mewujudkan pemerintahan terbaik yang pernah dimiliki Thailand,” kata Pita Limjaroenrat kepada anggota partainya di akun Facebook partai itu.
Gerakan Maju adalah partai anak muda yang mengusung agenda progresif, seperti desentralisasi, pengurangan pengaruh militer dalam politik, dan transparansi birokrasi. Partai ini menang dalam pemilihan umum 2023 dengan meraih 151 dari total 500 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Namun upaya mereka memimpin negeri itu dijegal Senat, yang semua anggotanya ditunjuk militer.
Human Rights Watch menilai putusan Mahkamah itu merusak upaya kembalinya demokrasi ke negeri tersebut. “Sistem konstitusional Thailand telah menghancurkan kemauan demokratis rakyat Thailand dengan mencegah Partai Gerakan Maju membentuk pemerintahan dan kemudian membubarkannya,” kata Elaine Pearson, Direktur Asia Human Rights Watch. “Pembubaran partai itu melemahkan checks and balances oleh oposisi politik dan menggagalkan upaya Thailand memulihkan pemerintahan demokratis.”
Venezuela
Kejaksaan Selidiki Tokoh Oposisi
Pemimpin oposisi Venezuela María Corina Machado menghadiri protes terhadap hasil pemilu di Karakas, Venezuela, 3 Agustus 2024. Reuters/Leonardo Fernandez Viloria
JAKSA Agung Venezuela, Tarek William Saab, sekutu dekat Presiden Nicolás Maduro, mengumumkan bahwa dia sedang menyelidiki pemimpin oposisi María Corina Machado dan Edmundo González Urrutia atas tuduhan “hasutan untuk melakukan pemberontakan” pada Senin, 5 Agustus 2024. Hal ini terjadi setelah kedua politikus tersebut memprotes hasil pemilihan umum yang diumumkan Dewan Pemilihan Umum Nasional (CNE), yang didominasi orang-orang Maduro, akhir Juli 2024.
CNE menyatakan Maduro kembali terpilih sebagai presiden dan mengalahkan González, calon presiden dari partai Meja Bundar Persatuan Demokratis (MUD). Pengumuman CNE ini disambut protes besar di berbagai kota. Oposisi meminta pasukan keamanan “berpihak kepada rakyat” dan mengabaikan perintah apa pun untuk menekan protes antipemerintah. Machado dan González kemudian mengumumkan bahwa mereka telah memeriksa 73,2 persen hasil penghitungan suara dan menyimpulkan González adalah pemenang pemilu dengan 6,27 juta suara, sementara Maduro hanya memperoleh 2,75 juta suara.
Saab menuduh Machado dan González “secara palsu mengumumkan pemenang pemilu yang berbeda dengan yang diumumkan CNE” serta “secara terbuka menghasut pejabat polisi dan militer untuk tidak menaati hukum”. Kedua politikus itu kini bersembunyi setelah tokoh-tokoh pemerintah berseru agar mereka dipenjara.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
