Mengapa Hizbullah Getol Membela Palestina Melawan Israel?

Pada 1982, tentara Israel menginvasi Libanon dan mengepung Beirut untuk menghancurkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan akhirnya mundur setelah ada perjanjian perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat pada 1983.

Hizbullah, dari bahasa Arab yang berarti Partai Tuhan, diperkirakan berdiri pada 1982 meskipun benih-benihnya sudah muncul sebelumnya, terutama menguatnya komunitas Syiah di Libanon. Menurut Dominique Avon dan Anaïs-Trissa Khatchadourian dalam Hezbollah: A History of the “Party of God”, saat itu kaum Syiah mendominasi kawasan Libanon selatan dan muncul generasi ulama Syiah baru, seperti Imam Musa al-Sadr, Ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah, dan Ayatollah Mohammad Mahdi al-Din, pada 1960-an.

Musa al-Sadr mengambil prakarsa penting dengan membentuk Dewan Syiah Islam Tertinggi Libanon pada 1967 yang dapat menunjuk mufti dan mengelola wakaf serta mendirikan Harakat al-Mahrumin, organisasi politik Syiah pertama, pada 1974 bersama dengan Amal, sayap militernya.

Hizbullah sebenarnya gabungan dari Amal, milisi PLO pimpinan Yasser Arafat, dan anggota Partai Dawa di Irak yang didirikan Muhammad Baqir al-Sadr, ulama Syiah dan sepupu Musa al-Sadr. Ideologi Hizbullah mengacu pada pandangan para ulama Syiah, terutama Ayatullah Ruhullah Khomeini, pemimpin Revolusi Islam Iran.

Menurut Ali Munhanif, kaum Syiah makin militan karena munculnya tokoh-tokoh perlawanan yang merupakan veteran perang. Ketika Israel memburu para milisi PLO, banyak tokohnya yang kabur ke berbagai negara, termasuk Libanon.

“Hizbullah memang komunitas yang paling getol membela tokoh PLO waktu itu. Mereka menyembunyikan kelompok tersebut, menjadi semacam suaka orang-orang PLO di wilayah Israel utara,” ucap peneliti senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta ini.

Ali menuturkan, Hizbullah menguat karena kekuatan ideologi yang menyatukan mereka dengan otoritas tradisional para ulama. Salah satu yang terkuat adalah Hassan Nasrallah, ulama Syiah dan Sekretaris Jenderal Hizbullah. “Itu karena ketaatan pada imam, sebagaimana orang Syiah di Iran taat kepada para mullah, menjadi faktor penting dalam menjaga solidaritas ataupun kekuatan pengikat militansi masyarakat Syiah di Libanon,” ujarnya.

Militansi itu, Ali menambahkan, kemudian dikawinkan dengan ideologi perlawanan anti-Israel. “Hamas dan Hizbullah memiliki ideologi yang mirip, yaitu Palestina merdeka di wilayah Arab, tapi bukan `solusi dua negara´. Ideologi mereka adalah mengusir Israel dari tanah Arab dan Palestina merdeka. Itu harga mati,” tuturnya. Solusi dua negara adalah gagasan berdirinya negara Israel dan negara Palestina berdampingan secara damai.

“Ideologi itulah yang menjadi daya tarik anak-anak muda. Kebencian terhadap Israel ditanamkan begitu kuat karena memang pengalaman-pengalaman pahit yang mereka alami, seperti anak muda yang tidak punya pendidikan, tidak punya kesempatan ekonomi, ditahan, dan seterusnya yang menjadikan solidaritas itu makin kuat,” kata Ali. “Bagi anak muda, bergabung dengan organisasi Hamas ataupun dengan Hizbullah adalah dambaan. Pokoknya, revolusi tak pernah mati.”

Di sisi lain, Israel juga bermasalah. “Dari segi pelanggaran hukum internasional, Israel ini paling berjibun. Semua resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa ia labrak, tidak ia taati. Banyak kesepakatan internasional yang tidak ia jalankan sama sekali, termasuk keinginan dunia menghentikan pembangunan permukiman baru di Tepi Barat, misalnya,” ujar Ali.

Hizbullah juga tumbuh besar karena negara Libanon lemah, seperti banyak negara di kawasan ini. Menurut Ali, negara-negara di Timur Tengah sebenarnya hanya lapisan tipis dari elite yang berkuasa. “Mereka berkuasa tapi tidak memerintah,” katanya.

Ali menambahkan, “Tantangan utamanya adalah kekuatan klan atau keluarga-keluarga Arab yang memang mempunyai tradisi mengadministrasi masyarakat yang dikenal sebagai para syekh. Jaringan keluarga ini mendiami suatu wilayah dan membentuk masyarakat tribal.”

Menurut Ali, Libanon belum bisa mentransformasi masyarakatnya untuk menerima negara modern karena mereka lebih loyal kepada klan dibanding kepada negara. Akibatnya, muncul kelompok seperti kaum Syiah yang berkuasa di selatan; Kristen Maronit dan Druze, kelompok etnoreligius Arab, di kawasan Gunung Libanon di tengah; dan Islam Sunni yang tersebar di berbagai wilayah. Hal ini melahirkan Pakta Nasional 1943 yang mengatur bahwa presiden adalah perwakilan kalangan Kristen Maronit, ketua parlemen berasal dari Syiah, dan perdana menteri datang dari Sunni. Upaya menghapus “kesepakatan” ini tak pernah berhasil.

Perang Hizbullah-Israel, Ali melanjutkan, adalah perang yang tidak sah karena Hizbullah bukanlah negara. Hizbullah hanyalah kelompok perlawanan. “Yang diharapkan Hizbullah dalam perang ini bukan kemenangan secara militer, tapi kemenangan atas keprihatinan internasional bahwa di tengah stabilitas Timur Tengah ada masalah yang belum selesai, bahwa 'Kami masih dijajah Israel',” ucap doktor lulusan McGill University, Kanada, itu.

Namun, Ali menjelaskan, keinginan mereka memperjuangkan Palestina merdeka justru tidak berhasil dengan cara ini. Negara-negara berdaulat di dunia Islam relatif bersikap moderat dengan menyelesaikan masalah Palestina melalui diplomasi tiga pihak Palestina-Israel-Amerika Serikat.

“Mereka mengharapkan suatu perundingan dalam skala yang lebih terukur, dijaga komitmennya oleh semua pihak, dan bantuan-bantuan kemanusiaan mengiringi untuk mengantarkan proses negosiasi tadi menuju solusi dua negara,” katanya. “Hal ini makin menjadikan apa yang dilakukan Hamas dan Hizbullah sekarang tidak populer.”