Tugas Elon Musk di Kabinet Donald Trump

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuk Elon Musk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE pada Selasa, 12 November 2024. Akronim DOGE merujuk pada mata uang kripto Dogecoin, yang selama ini diketahui sering di-endorse Musk. Lantas, apa tugas Elon Musk di Pemerintahan Donald Trump?

Departemen yang dipimpin Musk dibentuk untuk membongkar birokrasi pemerintah. "Elon Musk, dan mantan kandidat presiden dari Partai Republik Vivek Ramaswamy, akan membuka jalan bagi pemerintahan saya untuk membongkar birokrasi pemerintah, memangkas regulasi yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang boros, dan merestrukturisasi Badan-Badan Federal," kata Donald Trump dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari Reuters.

Trump mengatakan departemen tersebut akan mewujudkan impian lama Partai Republik, serta memberikan saran dan bimbingan dari luar pemerintahan yang bersifat informal. Dalam artian, departemen ini tidak memerlukan persetujuan Senat, sekaligus mengizinkan Musk tetap menjadi kepala perusahaan mobil listrik Tesla.

"Departemen baru ini akan bekerja sama dengan Gedung Putih dan Kantor Manajemen & Anggaran untuk mendorong reformasi struktural skala besar. Lalu menciptakan pendekatan kewirausahaan terhadap pemerintah yang belum pernah ada sebelumnya," kata Trump.

Seperti diketahui, Elon Musk adalah pendukung utama Donald Trump. Selama pencalonan Donald Trump, Musk menyumbangkan $119 juta (sekitar Rp1,8 triliun) kepada komite aksi politik pro-Trump. Musk juga secara agresif berkampanye untuk Partai Republik di X, platform media sosial miliknya. Musk juga sempat mengunggah dukungan untuk Senator Florida Rick Scott untuk memimpin Senat dan mengundang publik menyarankan kandidat di kabinet Trump, dikutip dari Al Jazeera.

Dikutip dari Antara, Elon Musk juga pernah mengumumkan bahwa pihaknya menawarkan 1 juta dolar AS atau Rp15,47 miliar setiap harinya untuk simpatisan Partai Republik di pemilihan presiden AS. Undian berhadiah tersebut dilaksanakan oleh komite aksi politik Musk, America PAC, dan mengincar para pemilih negara-negara bagian kunci dalam pilpres.

Agar berpeluang memenangi undian, para pemilih harus menandatangani petisi dukungan terhadap amandemen ke-1 dan ke-2 Konstitusi AS. Kedua amandemen tersebut masing-masing secara berurutan terkait dengan kebebasan berpendapat serta hak bersenjata.

Upaya Musk mempengaruhi politik AS sejalan dengan dukungan terbuka yang diberikannya kepada Donald Trump. Namun, caranya tersebut justru menimbulkan perhatian publik atas pengaruh kekayaan yang dikuasai seseorang dalam politik.

Undian berhadiah Musk juga memicu kekhawatiran dari ahli hukum. Pasalnya, peraturan Pemilu AS secara jelas melarang imbalan uang dalam pendaftaran pemilih.

"Hal tersebut sudah jelas ilegal," kata seorang profesor UCLA, Rick Hasen, yang merujuk pada panduan Departemen Kehakiman AS yang melarang imbalan uang untuk mempengaruhi pemilih.

Di sisi lain, kemenangan Trump berdampak terhadap bisnis Musk. Perusahaan kendaraan listrik Musk, Tesla, mengalami peningkatan saham yang melonjak 14 persen sehari setelah kemenangan Pemilu Trump. Kondisi ini juga menjadi ancaman tarif impor China yang kemungkinan menghalangi pesaing dari negara tersebut.

Memiliki hubungan yang begitu dekat memungkinkan Musk untuk mendorong keras deregulasi. Terlebih, kebijakan itu berulang kali ia salahkan karena memperlambat inovasi di perusahaannya, termasuk SpaceX dan Tesla. "Amerika adalah negara pembangun," tulis Musk di X pada hari kemenangan Trump dalam pemilu, dikutip dari Al Jazeera. "Sebentar lagi, Anda akan bebas membangun."

KHUMAR MAHENDRA | REUTERS | AL JAZEERA | ANTARA

Pilihan Editor: Meneropong Nasib TikTok di Bawah Pemerintahan Donald Trump