Tak Ada Saksi Penghitungan Suara

Pemilihan umum di Thailand, Ahad, 24 Maret lalu, diawasi sejumlah lembaga pemantau pemilu internasional, seperti Asian Network for Free Elections (Anfrel) dan Open Forum for Democracy Foundation. Anfrel, yang dibentuk pada 1997, memiliki 34 pemantau yang bekerja di 30 provinsi.

Ichal Supriadi, penasihat dan mantan Direktur Eksekutif Anfrel, turut memantau pemilu pertama di Thailand pasca-kudeta 2014 tersebut. Peraih gelar master hak asasi manusia dari Mahidol University, Thailand, ini telah terlibat dalam 40 misi pemantauan pemilu di Asia sejak 1998.

Saat hari pencoblosan, Ichal memantau sejumlah tempat pemungutan suara di Distrik Wang Thonglang, Bangkok; dan Bang Khun Tian, ibu kota Provinsi Samut Sakhon. Ia memuji pemilu yang terselenggara dengan baik dan rapi itu. Tapi bukan tidak berarti tidak ada masalah. “Bagi kami, yang dipantau bukan hanya proses pemungutan suara, tapi juga bagaimana penghitungan suara, dan lebih jauh lagi undang-undangnya,” tuturnya kepada wartawan Tempo, Maria Hasugian, Rabu, 27 Maret lalu.

Bagaimana hasil pemantauan Anfrel?

Thailand memiliki catatan yang bagus dalam pengorganisasian pemungutan suara. Struktur tempat pemungutan suara hampir sama seperti dulu: disiplin, tegas, prosesnya jelas, keamanan juga bagus. Enam kali saya ikuti pemilu Thailand, termasuk referendum, tidak pernah ada masalah.

Lalu di mana letak masalahnya?

Bagaimana level permainannya? Apakah seimbang, setara, memiliki kesempatan yang sama, akses yang sama? Saya pikir tidak. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menyiapkan pemilu ini sejak lima tahun lalu. Aturan anggota partai boleh berkumpul lebih dari empat orang baru diberlakukan Desember tahun lalu. Ini saja sudah tidak berimbang. Media dibayang-bayangi kekhawatiran akan dipanggil, diberi sanksi. Militer atau Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) bisa menginvestigasi, menangkap orang-orang yang dianggap mengganggu atau melanggar undang-undang. Jadi aturan dibuka sedikit (menjelang pemilu), tapi bonggolnya tidak dicabut (dari konstitusi).

Tahap apa yang paling krusial?

Tabulasi suara. Yang terjadi dari dulu sampai sekarang adalah orang tidak tahu prosesnya. Kalau kita (di Indonesia), hasil suara ditabulasi di depan umum. Ada saksi partai, ada pemantau. Di Thailand tidak ada. Suara masuk kantor distrik, ditabulasi di ruang tertutup tanpa saksi, terus hasilnya langsung diteruskan ke ECT (Komisi Pemilihan Umum) pusat.

Bagaimana reaksi partai terhadap dugaan kecurangan ini?

Curang atau tidak, partai sudah move on. Pheu Thai, partai oposisi, sudah melakukan lobi-lobi dengan partai lain. Partai yang mengusung Prayut juga begitu. Partai-partai tidak pernah meributkan soal hasil pemilu. Mereka sudah terlatih dengan ketidakadilan, oleh tekanan tentara. Daripada menangisi sesuatu yang tidak mungkin didapatkan, mereka memilih mulai berkonsolidasi.

Bukan berarti tak ada pengaduan kecurangan, kan?

Ada anggota masyarakat yang melaporkan sejumlah dugaan kecurangan ke Komisi Pemilihan Umum. Namun ditindaklanjuti- atau tidak, keputusan ada pada ECT karena badan pengaduan berada di bawah lembaga itu, semacam inspektorat. Proses penyelesaian dugaan kecurangan itu pun berjalan lama.

Apa desakan Anfrel?

Komisi harus membuka seluruh hasil pencoblosan. Thailand belum mampu memiliki data per tempat pemungutan suara. Padahal Myanmar, yang baru menggelar pemilu pada 2015, mampu menyelenggarakan penghitungan suara secara real-time dan penghitungan suara per tempat pencoblosan.