Kamp Peselancar dari Hutan Toloulaggo

Kepala Desa Katurei, Karlo Saumanuk, juga resah dengan banyaknya pembangunan resor dan surf camp yang berdampak meningkatnya pengambilan kayu di hutan Toloulaggo oleh operator chainsaw. Hutan alam seluas 6.706 hektare di Toloulaggo itu, kata Karlo, berstatus hutan negara yang sebagian besar berupa hutan produksi yang dapat dikonversi dan sisanya hutan produksi. Namun, secara adat, hutan itu tetap dimiliki masyarakat adat dari tiga suku di Toloulaggo.

Menurut Karlo, pengambilan kayu dari hutan negara dilarang. “Namun ada beberapa resor dan surfcamp yang sejak dulu mengambil kayu dengan menebang hutan alam di sana,” ucapnya. Awal tahun ini, tutur Karlo, pemerintah desa Toloulaggo mengeluarkan dua izin pemanfaatan kayu, yakni untuk Fabianus dan satu lagi untuk warga negara Prancis di Pulau Malilimok. “Masing-masing hanya boleh mengambil kayu sebanyak 4-5 meter kubik.”

Karlo mengaku sangat selektif memberikan izin pemanfaatan kayu skala kecil untuk keperluan pariwisata itu. Namun, kata dia, operator chainsaw yang nakal mengambil kayu dari hutan Toloulaggo dalam jumlah yang lebih banyak. “Mereka mencuri kayu di hutan diam-diam dan itu sulit dikontrol karena hutan Toloulaggo sangat luas. Kami tidak punya petugas untuk menangkap mereka yang mengambil kayu,” ujarnya.

Menurut Karlo, sebelumnya operator chainsaw juga menebang pohon-pohon di hutan Toloulaggo untuk memenuhi pesanan kayu dari resor lain di Kecamatan Siberut Barat Daya. Dia mengaku telah menyurati dua resor yang menggunakan kayu dari penebangan ilegal di hutan Toloulaggo. “Tapi di sana sudah ada aparat keamanan yang jadi beking. Saya sebagai kepala desa mau bagaimana lagi,” ucapnya. 

Kayu yang dibawa dari hutan Toloulaggo yang dihanyutkan melalui sungai ke muara/Vinsensius-Malinggai Uma Mentawai

Ia mengatakan operator chainsaw atau tukang tebang adalah warga Dusun Toloulaggo yang tidak memiliki lahan. Tukang tebang ini lalu menghubungi suku pemilik tanah untuk meminta izin mengambil kayu dari hutan Toloulaggo. Bayaran yang diberikan tukang tebang kepada pemilik lahan sangat murah, hanya Rp 100 ribu per meter kubik kayu. Padahal harga jual kayu dari tukang tebang ke pemilik resor sebesar Rp 2-2,5 juta per meter kubik.

Tukang tebang hanya membayar untuk 3-5 meter kubik kayu kepada suku pemilik lahan, lalu mereka mengambil kayu di hutan dalam jumlah yang lebih banyak tanpa setahu pemilik lahan. “Mereka maling kayu lebih banyak. Inilah yang menyebabkan pohon besar di hutan cepat habis. Untuk resor dan surf camp itu butuh puluhan meter kubik kayu setiap bulan,” kata Karlo dari suku Saumanuk, suku pemilik terbesar lahan hutan Toloulaggo. 

Pada awal April lalu, Tempo masuk ke hutan Toloulaggo dan menemukan pohon-pohon yang ditebang sudah dipotong berbentuk balok dan papan serta terikat. Seorang pemuda operator chainsaw menampik jika kayu-kayu itu disebut pesanan resor. “Ini untuk saya pakai sendiri, untuk rumah,” ujarnya. Kayu-kayu itu lalu dihanyutkan melalui sungai yang mengalir di tengah hutan menuju muara. Di muara yang penuh mangrove, kayu dibawa dengan perahu motor oleh pekerja resor atau surf camp yang memesannya.

Kepala Desa Karlo Saumanuk mengatakan hutan Toloulaggo memiliki potensi yang besar untuk dijadikan kawasan penelitian dan ekowisata. Di hutan ini masih ada empat primata endemis Mentawai: simakobu, bilou, bokkoi, dan joja. “Kami berencana mengelolanya bersama Malinggai Uma Mentawai, lembaga konservasi di Siberut, agar hutan ini terjaga dan masyarakat mendapat untung dari ekowisata,” katanya.

Ketua Malinggai Uma Mentawai, Damianus Tateburuk, mengatakan ancaman terbesar bagi hutan Toloulaggo adalah pembangunan resor dan surf camp yang mengandalkan kayu hutan alam dari sana. “Tiap tahun jumlah pohon besar makin berkurang karena ditebang. Padahal pohon-pohon besar dan tinggi, seperti keruing, meranti, dan katuka, adalah rumah bagi keempat primata endemis Mentawai,” tuturnya.

Damianus mengatakan pihaknya menyiapkan lokasi pengamatan primata endemis di hutan Toloulaggo itu sejak tiga tahun lalu. Lembaganya juga telah membuat jalur trek ke sejumlah titik keberadaan primata, tapi beberapa pohon besar sudah ditebang. Akibatnya, ada kelompok joja dan bilou yang pindah dan tak terlihat lagi. “Padahal pohon-pohon besar dan tinggi adalah pohon tidur dan sumber makanan bagi primata. Pohon itu yang jadi incaran penebangan ilegal,” ucap Damianus. 

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mentawai Unit XI Afrial Muhammad mengatakan, sejak dulu, banyak resor dan surf camp yang dibangun tanpa izin di kawasan hutan produksi. Saat ini, kata Afrial, terdapat 53 resor dan surf camp di kawasan hutan produksi. Menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, resor dan surf camp yang belum mengurus izin hingga 3 November 2023 akan ditindak secara pidana. “Mereka bisa mengajukan permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”

Afrial juga melarang pembangunan surf camp baru dalam kawasan hutan produksi di Kepulauan Mentawai, termasuk di Pulau Siberut. “Kami sudah meminta Kepolisian Daerah Sumatera Barat menindak resor dan penginapan tanpa izin dalam kawasan hutan produksi di Kepulauan Mentawai,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan resor dan surf camp dengan mengambil kayu dari hutan produksi adalah tindakan ilegal.