Debat Calon Presiden

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

BERKAITAN dengan tema debat calon presiden 2024, kami ingin mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengadakan tema tentang kebudayaan dengan topik utama “politik kebudayaan” dan “hilirisasi kebudayaan”. Bisa pula tema konkret tentang ekonomi kreatif sebagai bentuk nyata penghiliran kebudayaan. Melalui penajaman tema tersebut, kami berharap rakyat Indonesia bisa melihat seberapa besar perhatian pasangan calon presiden terhadap politik kebudayaan Indonesia saat mereka menjadi pemimpin nanti. Kita juga dapat melihat apa program konkret yang mereka tawarkan dalam memajukan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Adi Adrian
Jakarta

Gelar Doktor dan PhD

MENCAPAI gelar akademik tertinggi sebagai doktor atau PhD merupakan cita-cita serta harapan sebagian orang. Terutama yang berprofesi akademikus dan ilmuwan. Atau bisa juga sebagai penunjang karier bagi mereka yang bekerja di lembaga pemerintah ataupun swasta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun, yang memprihatinkan, banyak orang yang tiba-tiba menyandang gelar doktor seperti jatuh dari langit. Tidak pernah terdengar serta terlihat prosesnya, dan setelah ditelusuri, gelar tersebut mereka dapatkan dari perguruan tinggi yang tidak jelas, bahkan namanya juga jarang terdengar. Untuk gelar doktor yang semacam ini, sebenarnya sampai seberapa jauh peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam menjalankan kontrol dan pengawasan?

Anak saya sedang menempuh program PhD di universitas luar negeri. Dia bilang sangat sulit menentukan target waktu selesai. Apalagi ia belajar bukan di negeri sendiri dan harus menguasai bahasa asing dengan baik sebagai bahasa pengantar dan komunikasi setiap hari. Artinya, perolehan gelar doktor atau PhD memerlukan perjuangan dan waktu yang tidak sedikit, terkecuali bagi orang-orang tertentu yang sangat genius.

Pemerintah harus turun tangan dan secara serius melakukan langkah-langkah penertiban sebelum gelar doktor atau profesor menjadi tidak berharga lagi.

Samesto Nitisastro
Depok, Jawa Barat

Kebohongan Publik

ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, George Santos, dari Partai Republik dipecat pada 1 Desember 2023 dari keanggotaan dengan suara kemenangan yang didukung bipartisan. Artinya anggota partai politiknya pun ada yang ikut resolusi memecat dia sesuai dengan prakarsa Partai Demokrat. Pemungutan suara menghasilkan 311 dukungan dan 114 tentangan. Ini jauh melebihi persyaratan sahnya keputusan bila didukung oleh dua pertiga anggota. Dia adalah anggota DPR keenam dalam sejarah di Amerika yang dipecat.

Komite Etik DPR Amerika Serikat antara lain menemukan, setelah melewati penelusuran yang panjang dalam laporan 16 November 2022, kebohongannya mengenai latar belakang pendidikan serta jenjang karier yang dijalaninya. Riwayat hidupnya lebih banyak yang dipalsukan. Terpilihnya dia melalui pemilihan langsung oleh konstituennya di Distrik 3 New York tidak dapat menjadi alasan untuk menafikan bahwa kebohongan publik adalah kesalahan besar yang patut mendapatkan sanksi.

Hadisudjono Sastrosatomo
Jakarta

Soal Survei Politik

ADA empat jenis lembaga survei. Pertama, lembaga survei yang berkompetensi dan berintegritas. Kedua, lembaga survei yang berkompetensi, tapi tidak berintegritas. Ketiga, lembaga survei yang berintegritas, tapi tidak berkompetensi. Keempat, lembaga survei yang tidak berintegritas dan tidak berkompetensi. Lembaga survei yang sedang marak adalah lembaga survei yang kedua. Tanda-tandanya, lembaga ini tidak ada niat sedikit pun mencerdaskan masyarakat.

Dalam suasana kebatinan yang terjadi saat ini, kita memerlukan lembaga-lembaga survei atau apa pun namanya dengan kompetensi dan integritas yang dirindukan masyarakat. Lembaga survei jenis ini konsisten mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan nilai tindakan, norma, dan metode. Ukuran dan prinsip untuk mencapai sebuah tujuan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah teguh dalam berprinsip, konsisten, bertanggung jawab, taat aturan hukum, berkarakter kuat, pantang menyerah, jujur, serta berani mengakui kesalahan dan mengoreksinya.

Saat ini lembaga-lembaga survei berlomba-lomba mengemukakan metode, tapi menafikan norma dan prinsip untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya norma, tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga. Bila norma tidak dilaksanakan oleh setiap anggota dalam lingkungan tersebut, tatanan masyarakat akan kacau dan segala aturan yang berlaku dilanggar.

H. Syamsul Maarif
Tasikmalaya, Jawa Barat