Indonesia dalam Cengkeraman Oligarki

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ancaman Oligarki

DALAM pengantar diskusi “Indonesia dalam Pusaran Bencana Ekologi”, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mendorong generasi muda agar berfokus pada isu-isu krusial serta memperhitungkan perlawanannya. Ia menyarankan pemuda memperkuat pengetahuan berbasis data dari hulu hingga hilir atas permasalahan yang menjerat bangsa ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Busyro mengatakan, ketika demokrasi dikuasai oligarki bisnis, ia akan mempengaruhi oligarki politik di pemerintahan sehingga lahirlah korporatokrasi yang biasa disebut taipan. Tak dapat dimungkiri, hal tersebut bisa menjadi ajang terjadinya tukar-tambah kepentingan bisnis hingga politik. Pada akhirnya, tidak ada studi kelayakan yang akuntabel terhadap proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Seperti yang terjadi pada megaproyek pembangunan ibu kota negara yang sedang berlangsung di Pulau Kalimantan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ada tiga contoh permasalahan yang ia munculkan sebagai produk kegagalan pemerintah dalam menjaga lingkungan. Menurut data KPM 2018, sebanyak 25 persen tanah yang digunakan untuk bisnis kelapa sawit oleh pihak swasta seluas Pulau Jawa dan hal ini tidak dilaporkan kepada negara. Selain itu, kasus Lapindo di Porong, Sidoarjo, yang semula merupakan kasus di sektor bisnis menyebabkan masalah lingkungan di Jawa Timur. Tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, masalah itu juga menyebabkan bencana sosial dan kemanusiaan di sana.

Oligarki bisnis telah bersekongkol dengan oligarki politik sehingga keduanya mempengaruhi serta mengatur demokrasi, birokrasi, hingga kebijakan. Hasilnya, sistem birokrasi di Indonesia banyak dikangkangi oleh pebisnis besar.

Masalah lingkungan yang terjadi saat ini disebabkan oleh bersatunya oligarki bisnis, politik, dan media. Sejauh ini pemerintah dan pebisnis memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan. Sedangkan masyarakat sipil tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengontrolnya. Sebenarnya, satu-satunya lembaga negara yang tersisa untuk menjaga lingkungan dari perusakan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Sayangnya, di tangan Joko Widodo, KPK melemah.

Diko Ahmad Riza Primadi
Wartawan Suara Muhammadiyah

Bansos Pangkep

BANTUAN sosial diberikan melalui PT Pos Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kantor lurah pada 14-20 Maret 2022. Harga barang yang disalurkan tidak sesuai dengan nilai nominal barang yang seharusnya Rp 600 ribu.

Penerima bantuan mendapat beras 10 kilogram 3 karung, 3 rak telur, dan 3 ekor ayam kemasan kecil. Bantuan ini kami ambil langsung seperti paket di toko e-warung tanpa bukti bayar. Kami memperkirakan harganya Rp 500 ribu. Ada juga penduduk yang hanya menerima beras, tidak ada bahan kebutuhan lain.

Dari agen penyalur (e-warung) kami mendapat info bahwa mereka hanya memperoleh keuntungan Rp 5.000 per transaksi. Mereka juga tak tahu harga pasti barang itu sehingga tak memberikan bukti bayar.

Pada dasarnya, e-warung ada untuk membantu meningkatkan usaha kecil masyarakat, tapi yang terjadi mereka menjadi pion persinggahan bahan kebutuhan pokok yang mungkin tidak sesuai dengan standar nilai pasar.

Jika ada 33 ribu penerima manfaat, berapa keuntungan yang didapatkan pemasok bahan kebutuhan pokok dalam bansos itu? Kami masyarakat tidak bisa memverifikasinya.

Ridwan Syamsuddin
Pangkep, Sulawesi Selatan

Buku Perjalanan Presiden

SAYA memiliki buku perjalanan presiden pertama RI ke Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa pada 1956 selama 50 hari. Buku itu saya beli 30 tahun lalu dari seseorang. Buku itu dipenuhi banyak foto presiden bersama kepala negara lain dan saat berpidato di gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu pidatonya dalam bahasa Inggris. Sekarang saya sudah pensiun dan anak saya di rumah kurang tertarik pada buku tersebut. Jika ada pembaca yang berminat, boleh hubungi saya melalui e-mail mfmarbun@yahoo.com.

M.F. Marbun
Jakarta Timur