Pandemi Corona

Jangan Lupa Kasus Lain

USAHA menghentikan penularan Covid-19 dengan social distancing tampaknya belum terlalu efektif karena masalah kedisiplinan masyarakat Indonesia. Jumlah kasus positif Covid-19 terus bertambah. Tapi, pada satu sisi, ada mata pencarian yang memang tidak bisa ditinggalkan dan warga yang harus tetap bekerja, seperti petani sawah; petani kebun; buruh pabrik; sopir ojek online atau ojek pangkalan; pengusaha mikro, kecil, dan menengah; serta pekerja-pekerja lain dengan sifat harus bekerja untuk menjalankan roda produksi. 

Keadaan ini membingungkan bagi masyarakat menengah ke bawah, ketika mereka dipaksa berdiam di rumah sementara ada kebutuhan lain yang tidak bisa diabaikan sama sekali. Tampaknya, uluran bantuan pemerintah untuk memelihara kebijakan social distancing belum kentara dari segi ekonomi sebagai dasar atau motor penggerak kehidupan masyarakat. 

Ditambah dengan adanya rasa khawatir akan lahirnya krisis moneter, yang menjadi pikiran setiap hari masyarakat menengah ke bawah ialah harga-harga bahan kebutuhan pokok bakal naik drastis. Sebab, penghasilan masyarakat saat ini sedang karut-marut akibat daya konsumsi atau daya beli terhenti seketika sebagai konsekuensi dari social distancing. Nilai tukar rupiah pada 24 Maret 2020 berada pada posisi 16.486 per dolar Amerika Serikat. 

Sebelum wabah Covid-19, ada permasalahan yang kerap diperbincangkan, yaitu omnibus law cipta lapangan kerja. Tujuan pembentukan omnibus law cipta lapangan kerja adalah memacu pertumbuhkan ekonomi Indonesia dan menjadi undang-undang sapu jagat dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai jalan lurus percepatan kemajuan ekonomi. Dalam setiap kenaikan 1 persen perekonomian Indonesia, dibutuhkan akumulasi kapital sebanyak Rp 800 triliun, dan target yang dipasang dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah Rp 4.800 triliun. 

Pembahasan omnibus law cipta lapangan kerja terhenti dengan kedatangan Covid-19. Bukan hanya omnibus law, ada hal lain yang juga sepi pemberitaan dalam keramaian, yaitu kasus Harun Masiku. Kasus Harun menjadi senyap seketika, seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal telah memberikan contoh pendidikan politik yang tidak bermoral serta tidak berakal kepada masyarakat Indonesia.