Upaya Repatriasi Prasasti Pucangan dan Sangguran Berlanjut

Hilmar Farid berada di samping Prasasti Pucangan yang di Indian Museum, Benggala Barat, Kolkata. Instagram Hilmar Farid

Menurut dia, repatriasi Prasasti Pucangan memiliki tantangan. Statusnya berbeda dari ratusan benda bersejarah yang dipulangkan dari Belanda. Arca Singasari dan benda bersejarah lain dijarah pemerintah Hindia Belanda serta diboyong ke negeri mereka. Sedangkan Prasasti Pucangan berada di India karena dibawa Inggris pada masa kolonialisme mereka. "Jadi prasasti itu bukan tanggung jawab mereka," kata sejarawan dari Universitas Indonesia tersebut.

Karena itu, Hilmar melanjutkan, Indonesia perlu duduk bersama India untuk membicarakan latar belakang dan perjalanan Prasasti Pucangan. Diskusi tersebut harus menciptakan pemahaman yang sama dan sulit tercapai dalam satu-dua kali pertemuan. "Saya kira tantangan terbesarnya adalah waktu," ucapnya.

Pada edisi 4 Mei 2015, majalah Tempo menulis laporan tentang prasasti ini. Pucangan memuat cerita yang dipahat dalam dua bahasa: Jawa kuno pada sisi depan dan Sanskerta di bagian belakang. Terdiri atas 36 baris, prasasti ini memuat 34 kalimat. Isi keduanya hampir sama dan saling melengkapi, yaitu mengenai penyerangan Raja Airlangga terhadap raja-raja lain yang tidak tunduk kepadanya. Tulisan dalam bahasa Sanskerta menjelaskan silsilah keturunan dan masa pemerintahannya. Ia memerintah Medang Kahuripan, kerajaan di Jawa Timur, pada abad ke-11.

Prasasti Pucangan dikeluarkan Raja Dharmawangsa Airlangga pada 963 Saka atau November 1041. Prasasti ini diyakini dibuat untuk memperingati penetapan Desa Pucangan, Barahem, dan Bapuri sebagai daerah perdikan untuk pertapaan di daerah Gunung Pugawat.
Pada 1813, Letnan Gubernur Jenderal Jawa Sir Thomas Stamford Raffles mengangkut Prasasti Pucangan dan Sangguran—dari lokasi yang kini berjarak sekitar 5 kilometer dari Kota Batu, Jawa Timur—ke India. Batu bertulis ini dianggap penting untuk menjawab pertanyaan seputar perpindahan pusat Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Raffles hendak mempersembahkan kedua batu bertulis itu untuk atasannya, Gubernur Jenderal Lord Minto I.

Lord Minto sangat menyukai Prasasti Sangguran. Ia lalu mengirim prasasti itu pulang untuk dipajang di halaman rumahnya di puncak bukit Minto Craigs di sebelah utara Sungai Tevoit, Skotlandia. Hingga kini batu bertulis itu masih bertakhta di sana dan dikenal sebagai Minto Stone. Sementara itu, tanpa diketahui alasannya, Prasasti Pucangan ditinggal di India.

Pemerintah juga hendak memulangkan Prasasti Sangguran. Prosesnya, menurut Hilmar, akan berbeda dari rencana repatriasi Prasasti Pucangan. Sebab, Prasasti Sangguran menjadi milik keluarga Minto. Hilmar mengatakan belum ada negosiasi apa pun dengan pemegang hak Minto Stone. "Baru memberitahukan keinginan pemerintah membawanya kembali ke Indonesia," katanya.

Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai saat mengunjungi Prasasti Sangguran di pekarangan keluarga Lord Minto di Roxburghshire, Skotlandia. Prokopim Kota Batu

Keluarga Minto pernah meminta kompensasi untuk melepas Prasasti Sangguran. Seperti ditulis majalah Tempo, harga awal yang mereka sampaikan sekitar 50 ribu pound sterling atau sekitar Rp 1 miliar. Namun, setelah mendapat bisikan bahwa nilainya bisa jauh lebih tinggi jika dilepas di pasar lelang di Amerika Serikat, mereka mengerek harga menjadi sekitar Rp 10 miliar. "Tinggal pertimbangan dari kita bersama. Seberapa jauh kita menilai pentingnya prasasti," ujar Hilmar.

Bonnie Triyana, sejarawan yang menjadi Sekretaris Komite Repatriasi Koleksi Asal Indonesia di Belanda, mengatakan pemulangan kembali obyek bersejarah dipengaruhi oleh banyak hal. Repatriasi dari Belanda, contohnya, pada awalnya berjalan alot.

Belakangan berkembang diskursus soal kekerasan Belanda saat menduduki Indonesia. Dampaknya adalah muncul perasaan bersalah karena menyimpan benda-benda berharga hasil perampasan. "Orang-orang museum di sana punya beban moral memamerkan barang-barang itu," ucap Bonnie. Selain itu, ada faktor nonteknis berupa hubungan baik antara I Gusti Agung Wesaka Puja, mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda yang ditunjuk menjadi ketua tim repatriasi, dan Kerajaan Belanda.

Menurut Bonnie, yang kini menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kelanjutan rencana repatriasi Prasasti Pucangan dan Sangguran bergantung pada pemerintahan baru.

Pada Senin, 21 Oktober 2024, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berdiskusi dengan sejumlah orang, termasuk Hilmar Farid, di kantor barunya. Menurut dia, diskusi itu membahas banyak hal, dari soal cagar budaya, film, hingga musik.

Fadli menyatakan akan melanjutkan repatriasi benda-benda bersejarah warisan leluhur bangsa, termasuk Prasasti Pucangan di Kolkata, India, dan Prasasti Sangguran di kediamaan keluarga Minto di Roxburghshire, Skotlandia. "Kami upayakan untuk segera dikembalikan," katanya.